Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2016

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD,TUJUAN, DAN PRINSIP BAB III PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRA TIFIKASI BABV PENGAWASAN BAB VI PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN BAB VII SANKSI BAB VIII KETENTUANPENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sidenreng Rappang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Pangkajene Sidenreng

Tanggal Penetapan

19 Agustus 2016

Tanggal Pengundangan

19 Agustus 2016

Tanggal Berlaku

19 Agustus 2016

Sumber

BD.2016/NO.21

Subjek

STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Bidang

Halaman ini telah diakses 397 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Sidrap Nomor 21 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2016/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka penyeleriggar aan perner inta han yang baik, bersih clan bebas dari korupsi, kolusi clan nepotisme di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Pejabat/Pegawai Pernerintah Kabupaten Sidcnrcng Rappang dilarang mcncrima hadiah atau suatu pernberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan arau pckerjaannya; b. ba hwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, maka perlu menerapkan Peraturnn Bupati ientang Pcdornan Pengeridalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupatcn Sidcnrcng Rappang; 1. Undarig-Undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Dacrah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 1822); 2. Undang-Undang Nomor '.28 Tahun 1 ggg tentang Penyelenggaraan Negara Yung Bcrsih dun Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851); 3. Undang-Undang Nornor '31 Tahun 1999 tentang Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi [Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana tclah diubah derigan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 [l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nornor 134, Tarnbah an Lcrrrbarari Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 30 'l'ahun 200'.2 tentang Kornisi Pcrnbcrantasan Tindak Pidaria Korupsi (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nornor 1 :37, Tarnbahan Lernbaran Negara. Republik Indonesia Nornor 4250) sebugnirnnria telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 Len tH ng Pen et A p;:.m Peraru ran Pcmcrin tah Pengganti lJndang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Norrior 30 Tahun 2002 tentang Kornisi Pcmberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaranif Negara Republik Indonesia Nomor 5698); () 5. Undang-Undang Nornor 5 Tuhun 20 H Len Lang Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 61 Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik. Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarar1 Neg .. -1ra Republik Indonesia Tah un 2014 Nomor 224, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pernerintuh Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan Pernbinuan Dan Pcngawasan Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 'I'ahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia No11101· 4593); 8. Peraturan Pernerintah Nornor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pcngendalian Intern Pernerintah [Lerubaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 'Lembaran Negara Repu blik Indonesia Norn or IJ 890); 9. Peraturan Pcmcrin tah Nornor :):; Tahu n 2010 ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Republik Indonesia Talrun 2010 Nornor 74, Tarnbahan Lernbaran Negara Wepublik Indonesia Nomor 5153); 10. Peraruran Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pernberantasun Kor upsi Jangka Panjang Tahun 201?-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012<Wl4; 11. Peraturan Menteri Pcmbcrdayaan Aparatur Negara dan Rcforrnasi Birokrasi Nornor 52 Tahun 2014 tcntang Pedornan Pernbangunan Zona l ntegr itas Men uju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih clan Melayani di Lingkungan Kemeruerian /Lernbaga dan Pcmcrintah Daerah; 12. Peraturan Kornisi Pcmbcrantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2014 ten tang Pedornan Pelaporan clan Penetepan Stat us Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor '.2101) sebagairnana telah diubah dengan Pcraturan Kornisi Pembcrantasan Kcrupsi Nornor 06 'l'ahun 2015 [Berit.a Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 186:3); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD,TUJUAN, DAN PRINSIP BAB III PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRA TIFIKASI BABV PENGAWASAN BAB VI PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN BAB VII SANKSI BAB VIII KETENTUANPENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2016. NOMOR 21 TAHUN 2016 10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2016

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT