Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2016

Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BABI KETENTUAN UMUM BABII RU.ANG LIBGKOP PENGHAPUSAN PIUTAIIG RETIBUSI DAERAH BAB III PENATAUSAHAAN BAHN KEWE.NANGA.W BABV TATA CARA PEIIGBAPUSAII PIUTAIIG RETRIBUSI DAERAII BAB VI KETENTUANPENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sidenreng Rappang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Pangkajene Sidenreng

Tanggal Penetapan

04 April 2016

Tanggal Pengundangan

05 April 2016

Tanggal Berlaku

05 April 2016

Sumber

BD.2016/NO.17

Subjek

PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Bidang

Halaman ini telah diakses 396 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Sidrap Nomor 17 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TATA CARA PERGBAPUSAII PIUTAIIG RETRIBUSI DAERAB
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2016/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah, yang pemunguta:n clan pengadroinistrasian serta penghapusan piutangnya pertu dilakukan. dengan sebaikbai.knya, berlandaskan peraturan perundang undangan yang berlaku ; b. bahwa berdasarkan keten.tuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah yang terutang dan tidak dapat ditagih dapat dihapuskan;. c. babwa untuk terciptanya tertib hukum. dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, tata cara penghapusan piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud daJam huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati; I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 1822) 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45861; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan .Negara (Lembaran Negara Repubillc Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NOlllor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5_ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubillc Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5234); Menetapkan 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Le:m.baran Negara Republik Indonesia Nomor 558), sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 te.ntang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerinlah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintaban {Lembaran Negant Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813); 10. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 Tah.un 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 11. Peraturan Me:nteri Kcuangan Nomor 201 / PMK.06 I 2010 Tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara / Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; 12. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 64 Tabun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang clan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah; 14. Peraturao Daerah Kabupa.ten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidcnreng Rappang Tahun 2007 Nomor I lt; BABI KETENTUAN UMUM BABII RU.ANG LIBGKOP PENGHAPUSAN PIUTAIIG RETIBUSI DAERAH BAB III PENATAUSAHAAN BAHN KEWE.NANGA.W BABV TATA CARA PEIIGBAPUSAII PIUTAIIG RETRIBUSI DAERAII BAB VI KETENTUANPENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2016. NOMOR 17 TAHUN 2016 7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521