PENJABARAN - ANGGARAN – PENDAPATAN – BELANJA – DAERAH – TA 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, - BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 1108
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19s6 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah propinsi sumatera Utara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daera, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentarrg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Vius Disease 2019 (Couid- 19\ dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OI2 terltang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahlun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2077 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20 19 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2Ol9 (Couid-I9) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Couid- 191 dan/ atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi pemerlntah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 20 19 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corono Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2027 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Z7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tapanu'li Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sumut, PT. Tapanuli Selatan Membangun dan PDAM Tambusai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sumut, Frl. Tapanuli Selatan Membangun dan PDAM Tambusai, Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Dalam Peraturan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, APBD berupa Pendapatan, Pembiayaan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiyaan Daerah, Uraian dalam Lampiran, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 13 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR 43/PR/2011 TENTANG PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2021/NO.978
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 43/Pr/2011 Tentang Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah
ABSTRAK:
pelaksanaan dan petunjuk tekhnis Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 17 tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah diatur dalam peraturan Bupati Nomor 43/PR/2011 tentang pelaksanaan dan petunjuk tekhnis Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 16 tentang Retribusi Daerah dan untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 17 tahun 2010 tentang Retribusi Daerah.
Undang Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 8 Tahun l981; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2020
Ketentuan Pasal I diubah; Ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf m dihapus; 3. Ketentuan Pasal 93 diubah; Ketentuan Pasal 102 ayat (1) diubah; Ketentuan Pasal 105 ayat (7) ditambah huruf i; Ketentuan Pasal 128 ayat (1) diubah; Ketentuan Pasal 172 sampai dengan Pasal 179 dihapus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2021.
Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 43/PR/2011 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 12 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR 42/PR/2011 TENTANG PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2021/NO.987
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 42/PR/2011 Tentang Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:
pelaksanaan dan petunjuk tekhnis Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 42/PR/2011 tentang pelaksanaan dan petunjuk teknis Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 16 tentang Pajak Daerah dan untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19451; Undang-Undang Dasar Negara Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor
77 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2020;
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN INFRASTRUKTUR PUSAT DATA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2021/NO.980
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Infrastruktur Pusat Data Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
ABSTRAK:
untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya perlu adanya Infrastruktur Pusat Data Daerah guna mendukung ketersediaan data dan informasi daerah yang terpadu, cepat, tepat dan akurat untuk dapat dipertanggungJawabkan; dan untuk efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pembentukan Infrastruktur Pusat Data Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 102 Tahun 2016
Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yaitu angka (10), dan angka (11); Ketentuan Pasal 4 ditambah satu ayat yaitu ayat (3); Ketentuan ayat (2) huruf (c) diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2021.
Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 33 Tahun 2019 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2021/NO.979
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi; bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem pemerintahan Elektronik; bahwa untuk efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara; Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 dalam penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dari Nepotisme; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dari Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan e-Government; Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 102 Tahun 2016
Ketentuan Pasal I ditambah 4 (empat) angka; Ketentuan Pasal 14 ditambah satu ayat; Ketentuan Pasal 19 ditambah satu ayat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2021.
Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 33 Tahun 2019 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2021
PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD. 2021/ NO.976
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Tapanuli Selatan
ABSTRAK:
berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, perlu pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan pendataan terhadap fakir miskin dan orarlg tidak mampu untuk memperoleh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang lebih baik dan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri Nomor 360. 1 /KHK.07 / 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 460-1750 Tahun 2020 tentang Dukungan Percepatan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kota, perlu mendukung Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tapanuli Selatan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun I945; Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017; Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019; Peraluran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016; Peraluran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2020; Peraluran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tapanuli Seiatan Nomor 93 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapanuli Seiatan Nomor 67 Tahun 2020;
KETENTUAN UMUM; FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU; PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL/ DATA TERPADU PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU; PENGOLAHAN DATA; PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN; MONITORING DAN EVALUASI; PELAPORAN; PENDANAAN; KETENTUAN LAIN; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 25 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERBASIS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Perkada dan sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2O2O Dalam Rangka Penanganan Panderm Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, perlu adanya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020 yang berdampak pada kemampuan
keuangan daerah dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Paraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017; Paraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017; Paraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 48 Tahun 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020.
Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56 Tahun 2019 telah dilakukan perubahan dan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 24 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN BESARAN JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG SERTA SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Serta Surat Permintaan Pembayaran Langsung Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan besaran Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 serta untuk menjaga Stabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020, perlu adanya Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang serta Surat Permintaan Pembayaran Langsung Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 48 Tahun 2019
Ketentuan Pasal 3 dalam peraturan Bupati Tapanuli selatan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Jumrah Surat permintaan pembayaran Uang Persediaan dan surat permintaan pembayaran Ganti Uang Serta surat permintaan Pembayaran Langsung Bagi satuan Kerja perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020.
Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 53 Tahun 2019 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 22 Tahun 2020
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR 98 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
ABSTRAK:
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, tertib administrasi kepegawaian dan kepastian hukum, dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta mendukung kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penaganan Corona Virus Dtsease 2019 (COVID_19), perlu adanya Perubahan Ketiga Atas peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 48 Tahun 2019.
Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambah; Ketentuan Pasal 17 diubah dan ditambah beberapa ayat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2017 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 21 Tahun 2020
TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN HONOR SEKOLAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2020/NO.923
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Penambahan Penghasilan Honor Sekolah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan program kegiatan sebagimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun
Anggaran 2020;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1957; Undang- UndangNomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 20 Tahun2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 88 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 39 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tapanuli selatan Nomor 48 Tahun 2019
KETENTUAN UMUM; TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN HONOR SEKOLAH; MAKSUD DAN TUJUAN; KRITERIA DAN SYARAT PENERIMA TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN HONOR SEKOLAH; PROSEDUR PEMBAYARAN TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN HONOR SEKOLAH PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN HONOR SEKOLAH; RESIKO PEMBAYARAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
