PERBUP - PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2007
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, BD.2007/No.22
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 yang merupakan perubahan keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu disesuaikan; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu mengatur kembali Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003; Kaputusan Menteri Perukunan dan Pomarana Wilayah Nomir 257/KPTS/M/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
PERBUP - PEMBERIAN BANTUAN PENGOBATAN KECELAKAAN DAN UANG DUKA BAGI ANGGOTA HANSJP/LINMAS DESA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERNTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2007
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2007/No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Pengobatan Kecelakaan Dan Uang Duka Bagi Anggota Hansjp/Linmas Desa Kelurahan Di Lingkungan Pemerntah Kabupaten Banyumas Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka membantu meringankan Anggota keluarga Hansip/Linmas Desa/Kelurahan beban yang mengalami kecelakaan dan meninggal dunia maka perlu diberikan bantuan; bahwa bantuan sebagaimana dimaksud huruf a telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007; bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi, perlu mengatur pemberian bantuan dimaksud dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Hanyumas Nomor 1 Tahun 2007
Bantuan Pengobatan Kecelakaan Dan Pemberian Uang Duka Tata Cara Permohonan Bantuan Pengobatan Kecelakaan Dan Pemberian Uang Duka; Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2007.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2007
PERBUP - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKRETARIAT BADAN PEMBINA PD BPR BKK/ BKK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2007
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2007/No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekretariat Badan Pembina PD BPR BKK/ BKK Kabupaten Banyumas Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sekretariat Badan Pembina PD BPR BKK / BKK Kabupaten Banyumas guna mendukung pembinaan pada PD BPR
BKK / BKK Kabupaten Banyumas, perlu disusun Anggaran dan Belanja Sekretariat Badan Pembina PD BPR BKK / BKK Kabupaten Banyumas Tahun 2007; bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Badan Pembina PD BPR BKK/BKK
Kabupaten Banyumas Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 13 Pembentukan Daerah-daerah
Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun
2002
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekretariat Badan Pembina PD BPR BKK/ BKK Kabupaten Banyumas Tahun 2007
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2007.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 30 Tahun 2007
PERBUP - JENIS DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2007/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jenis Dan Formasi Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai Negeri
Sipil agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta mandiri
maka pertu memberdayakan jabatan fungsional di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis dan Formasi Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Keputusan Kepala Bad an Kepegawaian Negara Nomor 13
Tahun 2003
Tujuan Penetapan Jenis Dan Formasi Jabatan Fungsional; Jenis Dan Formasi Jabatan Fungsional; Jenjang Dan Tunjangan Jabatan Fungsional; Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2007.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 29 Tahun 2007
PERBUP - TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2007/No.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD, Serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 A dan Pasal 24 A Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan
Kedua Alas Peraturan Daerah Kabupaten Banyurnas Nomor 34 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas rnaka
kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyumas diberikan Tunjangan Komunikasi lntensif serta
kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banyumas disediakan dana setiap bulan untuk menunjang kegiatan
operasional yang berkattan dengan representasi, pelayanan dan
kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sehari hari; bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24 E Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2007 tersebut, maka besaran Tunjangan Komunikasi lntensif dan Belanja Penunjang Operasional sebagaimana tersebut huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Metiteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2007
Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD, Serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2007.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2007
PERBUP - TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEBANG PADA HUTAN HAK DAN HUT AN NEGARA OALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2007/No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Tebang Pada Hutan Hak dan Hutann Negara Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. maka perlu
melaksanakan konservasi hulan. tanah dan air serta upaya
melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan yang
serasi, selaras dan seimbang; bahwa dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan terhadap penebangan berbagai jenis pohon pada areal hutan hak dan hutan
negara perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerlmah Nomor 62 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007; Keputusan Presiden Repliblik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 51/Menhul-11/2006; Peraturan Menteri Kehulanan Nomor P 55/Menhut-11/2006; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor I Tahun 1990; Peraturan Daerah Pr011insi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003; Perab.oran Daerah Kabupaten Sanyumas Nomor 21 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005
Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Tebang Pada Hutan Hak Dan Hut An Negara Oalam Wilayah Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2007.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2007
HONOR PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANVUMAS
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2007/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Honor Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa besarnya honor sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 3 tahun 2006 tanggal 02 Januari 2006
tentang Honor Pegawai Tidak T etap di lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Banyumas dipandang perlu untuk disesuaikan
dengan kemampuan keuangan daerah; bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Ka1Jupc1ten Banyumas Nornor 3 Tahun 2001
Honor Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2007.
2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2007
PERBUP - TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2007/No.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih te11ib dan lancarnya penerbitan surat izin
pembuangan air limbah ke air a1au sumber air, maka dipandang
perlu menetapkan tata cara dan persyara1an permohonan izin
pembuangan air limbah ke air atau sumber air dengan Pera1uran
Bupati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraluran Pemerinlah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Keputusan Menter! Negara Llngkungan Hidup Nomor 110
Tahun 2003; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142
Tahun 2003; Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 1990; Peraturan Daerah Propinsi .mwa Tengah Nomor 20
Tahun 2003; Peraturan Daerah Proplnsl Jawa Tengah Nomor 10
Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27
Tahun 2004
Tata Cara Dan Persyaratan Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2007.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2007
PERBUP - PENYALURAN PERKUATAN PERMODALAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2007
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2007/No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyaluran Perkuatan Permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka men11amankan dan
mengarahkan Perkuatan Permodalan kepada Usaha
Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Banyumas
dipandang perlu adanya pengaturan penyaluran dan
penggunaan dana perkualan permodalan yang
bersuml:ler dan Anggaran Pendapatan den Belanja
Kabupalen Banyumas; bahwa sehubungan dengan tersebut diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupatl tentang Penyaluran
Perkualan Permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah
UMKM Kobupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerlntah RepubMk Indonesia Nomor 32
Tahun 1998; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11
Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23
Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1
Tahun 2007
Penyaluran Perkuatan Permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2007.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2007
PERBUP - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2008
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2007/No.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2008
ABSTRAK:
bahvra untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Transisi
Kabupaten Baryumas Tahun 2007-2008 pada setiap Tahun
pelaksaraannya, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah {RKPO) Kabupaten
Banyumas; bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah [RKPO) tersebut
merupakan landasan kebijakan operasional dalam rangka
pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas : bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2008, dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tanun 2004; Undang-Undang Nomcr 15 Tahun 2004; Undarg-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 TahUl'I 2004; Undang-Unoang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2006
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2008
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2007.
3 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
