Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 44, BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 44
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang MASTERPLAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI TERINTEGRASI DI PROVINSI
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur darat, laut, udara dan perkeretaapian secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk
mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”
melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
b. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah,landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Provinsi dalam pembangunan Sistem Transportasi darat, laut,
udara dan perkeretaapian yang terintegrasi serta terkoneksi antar wilayah, maka perlu menyusun Dokumen Masterplan Infrastruktur Transportasi Terintegrasi di
Provinsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Masterplan Infrastruktur Transportasi
Terintegrasi di Provinsi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016
Pasal 7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
-
-
5 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019
mengubah ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Bali Nomor 25 Tahun 2019).
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020
4 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 45 Tahun 2011
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standarisasi Harga Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Keperluan Pemerintah Provinsi Bali
ABSTRAK:
a. bahwa untuk terciptanya efisiensi dalam pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012 perlu dilakukan inventarisasi harga
barang/jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan
Pemerintah Provinsi Bali;
b. bahwa untuk memenuhi pelaksanaan kebutuhan
barang/jasa pada Tahun 2012 perlu diatur standarisasi
harga barang/jasa;
c. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2010
tentang Standarisasi Harga Barang/Jasa untuk
Pelaksanaan Keperluan Pemerintah Provinsi Bali sudah
tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat
ini sehingga perlu ditinjau kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga
Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Keperluan Pemerintah
Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007
Pasal 2 Standarisasi Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
Pasal 7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2011.
4 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 45 Tahun 2009
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta pekerja dalam
proses produksi barang dan jasa, perlu meningkatkan
kesejahteraan pekerja melalui mekanisme penetapan Upah
Minimum;
b. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Kependudukan Nomor 561/8656/V/DTKTK perihal Usulan
Penetapan UMK 2010 sesuai dengan rekomendasi
Bupati/Walikota/Kesepakatan Tripartit 9 (sembilan) Kabupaten/Kota
se Bali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981
Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004
Pasal 7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2010.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2010.
4 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 45 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
ABSTRAK:
a. bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2013
tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan
dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan
Orang;
b. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Bali Nomor 8), maka Peraturan Gubernur
Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak
Pidana Perdagangan Orang sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat
ini, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42
Tahun 2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008
Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2009
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 ahun 2016
Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2013
Pasal I Ketentuan Pasal 6 Huruf b dan huruf c dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2013
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017.
5 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 45 Tahun 2010
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009
Pasal 2 Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 3 %
Pasal 12 Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2010
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
9 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 45, BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 45
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2022
KETENTUAN UMUM,PERENCANAAN ,SISTEM INFORMASI,PENGELOLAAN,PEMBINAAN DAN PENGAWASAN,Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
-
-
13 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan, sanksi, sosialisasi dan partisipasi, pendanaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.
11 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 46 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram
ABSTRAK:
a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48
Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET)
Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;
b. bahwa belum adanya pangkalan Liquefied Petroleum Gas
(LPG) 3 Kilogram di Kepulauan Nusa Penida yang dapat
memicu kelangkaaan Liquefied Petroleum Gas (LPG)
Tabung 3 Kilogram sehingga berdampak pada harga yang
tidak bisa dikendalikan dan rawan terjadi pengoplosan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2014 tentang Harga
Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG)
Tabung 3 Kilogram;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009
Pasal I Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2014
Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2017.
3 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 46 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46, BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 46
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (6), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), Pasal 18 ayat (5), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 25 ayat
(2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023
Ketentuan Umum, Tata Cara Penyusunan Daftar Perusahaan Wajib Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan,Struktur dan Materi Portal Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan Sosial /Badan Usaha Non Perseroan,Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
-
-
17 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
