PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016.
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan yang menjadi hak setiap warga, membantu masyarakat miskin dan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga perlu adanya kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat miskin melalui program subsidi beras bagi masyarakat miskin Kabupaten Tangerang tahun 2016, yang dilaksanakan secara terpadu oleh unsur terkait, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Tangerang Tahun 2016.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No17 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 13 Tahun 2009; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri; Permendagri No. 42 Tahun 2010; Perda Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tangerang No. 2 Tahun 2009; Perda Kabupaten Tangerang No. 10 Tahun 2013, Perda Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2015; Perda Kabupaten Tangerang No. 10 Tahun 2015; Perbup Tangerang No. 133 Tahun 2015.
Peraturan Bupati Tangerang ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Tangerang Tahun 2016, yaitu:1.Ketentuan Umum; 2.Petunjuk Teknis; dan3.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 69 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan, Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara, Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan Dan Non Kepegawaian, Dan Jadwal Reterensi Arsip Substansif Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
ketentuan dalam Pasal 24 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor bPK.02/09/78/2016 hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Fungsi Keuangan, Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara dan JRA Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan, Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian, dan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Kabupaten Tangerang;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PERPE No.28 Tahun 2012; PERKEP Arsip Nasional RI No.14 Tahun 2015; PERDA Kabupaten Tangerang No.15 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Tangerang No.1 Tahun 2015;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas PerindustrIan Dan Perdagangan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tangerang
UU No 14 Tahun 1950; UU No : 2 tahun 1981; UU No 8 tahun 1991; UU No 23 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2014; UU no 3 tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 102 tahun 2000; PP No 107 tahun 2015; PP no 142 tahun 2015; PP No 18 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Tangerang No 11 Tahun 2016; PerMen Perindustrian no 41/MIND/PER/2008; PerMen Perdagangan RI No : 51 Tahun 2009; PerMen Perdagangan RI No 13 / M-DAG/Per/3/2012; PerMen Perdagangan RI No : 32 / M-DAG/Per/5/2015; PerMen Perindustrian RI No 107 / M-IND/PER/11/2015; PerMen Perdagangan RI No : 28 / M-DAG/Per/4/2016;
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Susunan Organisasi; 4. Tugas Dan Fungsi; 5. Unit Pelaksana Teknis Dan Jabatan Fungsional; 6. Tata Kerja; 7. Kepegawian; 8. Jabatan Perangkat Daerah; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
27 halaman,1 lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 04 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di Daerah dan untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan lapangan kerja, perlu dilakukan Pemberdayaan dan Pengembangan terhadap pelaku Usaha Mikro;
b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan iklim usaha yang berbasis potensi Daerah sesuai dengan jenis Usaha Mikro, perlu peran Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 20 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; PP No 17 Tahun 2013; Perpres No 98 Tahun 2014;
1. Ketentuan Umum; 2.Wewenang Tugas Dan Tanggungjawab; 3.Pemberdayaan Usaha Mikro; 4.Perizinan; 5.Pengembangan Usaha Mikro; 6.Pembinaan, Monitoring, Dan Evaluasi; 7.Pembiayaan 8.Ketentuan Peralihan; 9.Ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2016.
15
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 13 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Daerah Non Kas pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa penyertaan modal daerah non kas dilakukan untuk memperbaiki kondisi keuangan dan memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
b. bahwa penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah melalui penyertaan modal daerah non kas dibutuhkan dalam rangka pencapaian target akses air minum di daerah;
c. bahwa sebagai landasan hukum pemberian penyertaan modal daerah non kas dibutuhkan suatu penetapan Peraturan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Permendagri No 48 Tahun 2016; Perda No 10 Tahun 2008;
1.Ketentuan Umum; 2.Pelaksanaan dan Penganggaran; 3.Pencatatan dan Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah; 4.Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 35 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Perencanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2016-2018
ABSTRAK:
a. tingkat kekerasan perdagangan orang terhadap perempuan dan anak masih tinggi, maka kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan melayani kepentingan masyarakat, dalam hal ini terhadap perempuan dan anak korban kekerasan khususnya korban tindak pidana perdagangan orang;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1979; UU No 7 Tahun 1984; UU No 3 Tahun 1997; UU No 19 Tahun 1999; UU No 20 Tahun 1999; UU No 39 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2000; UU No 26 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2002; UU No 13 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2004; UU No 13 Tahun 2006; UU No 21 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 9 Tahun 2008; Perpres No 88 Tahun 2002; Perpres No 69 Tahun 2008; Perpres No 18 Tahun 2014; PermenPPPA No 10 Tahun 2012; Perda Prov.Banten No 10 Tahun 2005; Perda Prov.Banten No 096 Tahun 2014; Pergub Banten No 80 Tahun 2014; Perda Kab.Tangerang No 15 Tahun 2014; Perbup Tangerang No 122 Tahun 2012.
Integritas Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2016/38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Integritas Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Tangerang telah dilaksanakan program Kartu Sehat pada Jaminan Kesehatan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kartu Sehat Pada Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kartu Sehat Pada Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Tangerang;
Dalam upaya mewujudkan implementasi UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya Jaminan Kesehatan, maka perlu dilakukan integrasi Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 101 Tahun 2012, Perpres No. 12 Tahun 2013, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permenkes No. 71 Tahun 2013, Perda Kab. Tangerang No. 1 Tahun 2008, Perda Kab. Tangerang No. 2 Tahun 2009, Perda Kab. Tangerang No. 15 Tahun 2014, Perbub No. 51 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Integrasi Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional, meliputi Ketentuan Umum; Tujuan dan Ruang Lingkup; Mekanisme Integrasi; Pengelolaan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional; Pendanaan dan Mekanisme Pembayaran; Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 34 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial Tahun 2016-2018
ABSTRAK:
a. bahwa setiap Perempuan dan Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasinya, bebas dari penyiksaan, ancaman, tekanan, serta mendapat kemudahan, perlakuan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai Keadilan dan Kesejahteraan Hidup;
b. bahwa terjadinya Konflik Sosial, Perempuan dan Anak cenderung lebih rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, serta belum optimal dalam memperoleh Perlindungan dan Pemberdayaan;
c. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah untuk melakukan penyelamatan, Perlindungan, Rehabilitasi dan pemenuhan dasar dan spesifik terhadap Perempuan dan Anak dalam Penanganan Konflik Sosial;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1979; UU No 7 Tahun 1984; UU No 3 Tahun 1997; UU No 19 Tahun 1999; UU No 20 Tahun 1999; UU No 39 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2000; UU No 26 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2000; UU No 13 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2004; UU No 13 Tahun 2006; UU No 21 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 9 Tahun 2008;Perpres No 69 Tahun 2008; Perpres No 18 Tahun 2014;PermenPPPA No 10 Tahun 2012; Perda Prov Banten No 096 Tahun 2014; Pergub Banten No 80 Tahun 2014; Perda Kab.Tangerang No 15 Tahun 2014; Perbup Tangerang No 122 Tahun 2015.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
ABSTRAK:
a. bahwa masyarakat Kabupaten Tangerang berhak atas tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi dan teratur dibutuhkan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
c. bahwa untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru di Kabupaten Tangerang, perlu adanya pengaturan mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 1 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No Nomor 14 Tahun 2016; Permen PUPR No 02/PRT/M/2016;
1.Ketentuan Umum; 2.Wewenang, Tugas, dan Kewajiban; 3.Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; 4.Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh; 5.Konsolidasi Tanah; 6.Pendanaan; 7.Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2016.
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 44 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Balaraja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PERPE No.23 Tahun 2005; PERPE No.65 Tahun 2005; PERPE No.58 Tahun 2005; PERMEN Dalam Negeri No.13 Tahun 2006; PERMEN Dalam Negeri No.61 Tahun 2007; PERMEN Kesehatan No.75 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Tangerang No.15 Tahun 2014; PERBUP Tangerang No.42 Tahun 2015;
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2016.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
