Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
ABSTRAK:
a. bahwa pengendalian produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol diselenggarakan dalam rangka ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat di Kabupaten Tangerang;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Berakohol sudah tidak sesuai lagi dengan situasi perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 3 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 11 Tahun 1962; PP No 69 Tahun 1999; Perpres No 73 Tahun 2013; Permendag No 20/MDAG/per/4/2014;Perda Kab.Tangerang No 11 Tahun 2014.
1.Ketentuan Umum; 2.Labelisasi Minuman Beralkohol; 3.Tata Cara Pengendalian dan Penjualan; 4.Label Dalam Mengedarkan Minuman Beralkohol; 5.Tata Cara Penyampaian Penjualan Minuman Beralkohol; 6.Sanksi; 7.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2016.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Swara Tangerang Gemilang FM Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan penyiaran radio di daerah merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peranan sangat penting dan strategis dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial, sehinga mampu mendukung guna mencapai keberhasilan program-program pembangunan;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2002; UU No 23 Tahun 2014; PP No 11 Tahun 2005.
1. Ketentuan Umum; 2.Pembentukan,Kedudukan,dan Susunan Organisasi; 3.Standar Program Komposisi Siaran; 4.Keuangan; 5.Pembinaan,Pengawasan,dan Pengendalian; 6.Evaluasi dan Pelaporan; 7.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2016.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 12 Tahun 2016
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) KABUPATEN TANGERANG
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) KABUPATEN TANGERANG
ABSTRAK:
Bahwa salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendukung program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun adalah melalui pemberian bantuan operasional sekolah daerah yang bertujuan untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi biaya operasional sekolah yang telah dialokasikan dalam bantuan operasional sekolah dari pemerintah dan untuk tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan pemberian dan penggunaan bantuan operasional sekolah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Tangerang.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagimana telah diubah dengan UU NO. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; UU No 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2008; PP N0 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010;
Perpres No. 54 Tahun 2010; Perda Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tangerang No. 9 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2014, Perbup Tangerang No. 7 Tahun 2010.
Peraturan Bupati Tangerang ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Tengerang, yaitu
1.Ketentuan Umum; 2.Penganggaran dan Besaran;3.Penggunaan Dana BOSDA;
4.Pengelolaan Program BOSDA;5.Persyaratan dan Penyaluran Dana BOSDA;
6.Penatausahaan dan Pelaporan; dan 7.Monitoring dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 11 Tahun 2016
PENETAPAN BESARAN BIAYA PENGGANTI TRANSPORT DISTRIBUSI PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KEPADA KECAMATAN / DESA / KELURAHAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN BESARAN BIAYA PENGGANTI TRANSPORT DISTRIBUSI PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KEPADA KECAMATAN / DESA / KELURAHAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016
ABSTRAK:
Bahwa pagu Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada Tahun 2016 di setiap Kabupaten atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di setiap Kabupaten pada Tahun 2016, dan untuk penyeragaman dan optimalisasi pelaksanaan penyaluran beras untuk Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Titik Distribusi pada Desa/ Kelurahan bagi Rumah Tangga sebagai Penerima Manfaat hingga mencapai target 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten,diperlukan pengaturan dalam pelaksanaanya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Besaran Biaya Pengganti Transport Distribusi Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan Kabupaten Tangerang Tahun 2016.
UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 29 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2003, UU No 33 Tahun 2004, UU No 1 Tahun 2014, UU No 15 Tahun 2004, UU No 11 Tahun 2009, UU No 13 Tahun 2011, UU No 30 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, Perpres No. 13 Tahun 2009, Perpres No. 15 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 42 Tahun 2010, Perda Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008, Perda Kabupaten Tangerang No. 10 Tahun 2013, Perda Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2014, Perda Kabupaten Tangerang No. 10 Tahun 2015, Perda Kabupaten Tangerang No. 96 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Tangerang ini mengatur tentang Penetapan Besaran Biaya Pengganti Transport Distribusi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kepada Kecamatan/ Desa/ Kelurahan Kabupaten Tangerang Tahun 2016, meliputi:
1.Ketentuan Umum;2.Pengalokasian;
3.Unsur Penunjang Pelaksanaan;4.Mekanisme Penyaluran;5.Pembiayaan;6.Pembinaan dan Pengawasan;7.Pelaporan;8.Penanganan Pengaduan Masyarakat;9.Ketentuan Lain-Lain; dan10.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 10 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Pada Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Umum
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2016/NO.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Pada Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
bahwa besaran tarif retribusi jasa umum pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum telah ditinjau dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Trif Retribusi Daerah pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan terhadap besaran tarif retribusi pelayanan tera dan tera ulang yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016, perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perkonomian, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tetang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubaha Tarif Retribusi Daerah pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
UU No. 14 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2000, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, Perda Kabupaten Tangerang No.4 Tahun 2011, Perda Kabupaten Tangerang No.15 Tahun 2014
Peraturan Bupati Tangerang ini mengatur tentang perubahan tarif retribusi pelayanan tera dan tera ulang, dengan mengubah Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, yaitu dalam Lampiran Angka 1 Huruf A Nomor 29 dalam Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 01)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 10, BD.2016/NO.10 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 09 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari, Jam Kerja, dan Faktor Pengurang Tunjangan Penambah Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, Pegawai ASN Kabupaten Tangerang dituntut untuk meningkatkan disiplin, produktifitas, dan kinerja, diantaranya melalui kepatuhan terhadap kewajiban hari dan jam kerja pegawai;
b. bahwa presensi sidik jari yang terintegrasi secara online dengan sistem penghitungan Tunjangan Penambah Penghasilan Pegawai ASN Kabupaten Tangerang merupakan salah satu sarana yang dapat membantu menjamin kepastian Pegawai ASN Kabupaten Tangerang untuk masuk kerja dan mematuhi ketentuan jam kerja;
c. bahwa Peraturan Bupati Tangerang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tangerang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tangerang, sehingga perlu diganti;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 38 Tahun 2007; PP No 53 Tahun 2010; Perda Kab.Tangerang No 15 Tahun 2014.
1.Ketentuan Umum; 2.Hari Dan Jam Kerja; 3.Sistem Presensi Sidik Jari; 4.Faktor Pengurang Tambahan Penghasilan; 5.Pelanggaran; 6.Pembinaan,Monitoring,Evaluasi,dan Pelaporan; 7.Ketentuan Lain-Lain; 8.Ketentuan Peralihan; 9.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2016.
30
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 08 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan aksesibilitas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018, diperlukan prasarana pendidikan yang baik;
b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas serta mengoptimalkan pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan untuk pemenuhan standar nasional pendidikan diperlukan pengaturan pedoman pelaksanaan pembangunana prasarana Sekolah dengan Peraturan Bupati;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 48 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; Perpres No 54 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendiknas No 24 Tahun 2007; Permendiknas No 15 Tahun 2010; Perda Kab.Tangerang No 1 Tahun 2008; Perda Kab.Tangerang No 9 Tahun 2011; Perda Kab.Tangerang No15 Tahun 2014; Perda Kab.Tangerang No 5 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan; 3.Ruang Lingkup Program; 4.Pola Pelaksanaan Pekerjaan; 5.Sasaran Dan Kriteria; 6.Pengelolaan Kegiatan; 7.Sumber Dana dan Mekanisme Pencairan Dana; 8.Pengelolaan Dana; 9.Pelaporan,Pemantauan,Evaluasi dan Pengawasan; 10.Pengawasan; 11.Ketentuan Peralihan; 12.Ketentuan Lain-Lain; 13.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2016.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 07 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perindustrian Dan Perdagangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 40 Tahun 2007; UU No 20 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Permendag No 36/M-DAG/PER/9/2007; Permendag No 77/M-DAG/PER/12/2013; Perda Kab.Tangerang No 11 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perindustrian Dan Perdagangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 40 Tahun 2007; UU No 20 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Permendag No 36/M-DAG/PER/9/2007; Permendag No 77/M-DAG/PER/12/2013; Perda Kab.Tangerang No 11 Tahun 2014;.
1.Ketentuan Umum; 2.SIUP; 3.Dokumen Persyaratan tata Cara Penerbitan Siup,Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan,Perubahan dan Siup yang hilang atau rusak; 4.Pelaporan; 5.Penutupan; 6.Ketentuan Peralihan; 7.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 05 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten TAngerang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Camat mendapat pendelegasian sebagian wewenang dari Bupati;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan serta mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 33 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2008; PP No 96 Tahun 2012; Perpres No 97 Tahun 2014; Perpres No 98 Tahun 2014; Permendagri No 04 Tahun 2010; Permen No 15 Tahun 2014; Permen No 16 Tahun 2014; Permen No 24 Tahun 2014;Permendagri No 83 Tahun 2014;Perda Kab.Tangerang No15 Tahun 2014; Perbup No 38 Tahun 2015.
1.Ketentuan Umum; 2.Tujuan,Prinsip dan Ruang Lingkup; 3.Tata Cara dan Prosedur; 4.SDM dan Pembiayaan; 5.Pembinaan,Monitoring,Evalusi dan Pelaporan,6.Pengawasan; 7.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2016.
10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
