Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD Tahun 2022 Nomor 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Untuk Penyediaan Rumah Layak Huni
ABSTRAK:
rumah merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang mempunyai peran sangat strategis dalam membentuk karakter dan kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun masyarakat di Kabupaten Tangerang yang seutuhnya, berjati diri,
mandiri, dan produktif; bahwa dalam rangka mengurangi rumah tidak layak huni di Kabupaten Tangerang, diperlukan upaya-upaya terpadu dari berbagai pihak salah satunya dari desa dengan cara memanfaatkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendes No. 21 Tahun 2020; Permen PUPR No. 1 Tahun 2021; Perda No. 1 Tahun 2019; Perbup No. 5 Tahun 2019; Perbup No. 5 Tahun 2019; Perbup No. 63 Tahun 2019; Perbup No. 11 Tahun 2021; Perbup 85 Tahun 2021;
Didalam Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Desa Untuk Penyediaan Rumah Layah Huni
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 37 Tahun 2021
KEDUDUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - TUGAS - Fungsi - TATA KERJA - SEKRETARIAT DPRD
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD Tahun 2021 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tangerang yang lebih profesional, efektif, dan efisien guna optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang mendukung peningkatan kinerja pelaksanaan tugas, perlu dilakukan penataan kembali kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang; b. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja, diantaranya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang, telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Banten melalui surat nomor 060/684-ORB/2021, tanggal 8 April 2021, perihal Rekomendasi SOTK Sekretariat DPRD, RSU dan Inspektorat Daerah Kabupaten Tangerang; c. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk diganti.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEDUDUKAN; BAB III SUSUNAN ORGANISASI; BAB IV TUGAS DAN FUNGSI; BAB V TATA KERJA; BAB VI KEPEGAWAIAN; BAB VIII PENDANAAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021.
Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016.
30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 37 Tahun 2018
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2017/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
ABSTRAK:
a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang teIah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang; b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang sebagai Unit Pelaksana Teknis merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional serta bersifat otonom baik dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan rujukan serta mendukung pencapaian peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950; 2.UU No. 44 Tahun 2004; 3.UU No.23 Tahun 2000; 4.UU No. 5 Tahun 2014; 5.UU No.23 Tahun 2014; 6.PP No. 16 Tahun 1994; 7.PP No.18 Tahun 2016; 8.PP No. 87 Tahun 1999; 9.PP No. 77 Tahun 2015;10.PP No.49 Tahun 2016; 11.Perda Kab Tanggerang; No. 11 Tahun 2016;12.Perbup Tanggerang No. 88 Tahun 2016; 13.Perbup Tanggerang No.115 Tahun 2016.
1.ketentuan umum; 2.kedudukan dan susunan organisasi; 3.tugas dan rincian tugas
; 4.tata kerja, pelaporan dan hak mewakili; 5. kepegawaian; 6. pembiayaan; 7. penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 38 Tahun 2023
PERBUP Kab. Tangerang No. 84 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Tahun 2023 Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yalg sama guna mencapai persamaan dan keadilan serta jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat; bahwa dalam rangka meningkatkan kepersertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Tangerang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, perlu disusun pengaturan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Lingkup Kabupaten Tangerang.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 85 Tahun 2013; PP No. 86 Tahun 2013; PP No. 44 Tahun 2015; PP No. 45 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015; PP No. 37 Tahun 2021; Perpres No. 109 Tahun 2013; Permenketaneg No. 4 Tahun 2018; Permenketaneg No. 5 Tahun 2021
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bab III Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Pekerja Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem Bab IV Penganggaran dan Pembayaran Iuran Bab V Kerjasama Bab VI Kewenangan Pemerintah Daerah Bab VII Monitoring Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2023.
Perbup ini mencabut Peraturan Bupati Tangerang Nomor 73 Tahun 2017
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Tahun 2022 Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 1990; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 30 Tahun 2021; Kemenhub No. 65 Tahun 1993; Kemenhub No. 66 Tahun 1993; Kemenhub No. 22/HK.105/DRJD/96; Permenhub No. 13 Tahun 2014; Permenhub No. 34 Tahun 2014; Permenhub No. 96 Tahun 2015; Perda No. 4 Tahun 2018
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan Bab III Juru Parkir dan Pengawas Juru Parkir Bab IV Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Bab V Ketentuan Peralihan Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 38 Tahun 2016
Integritas Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2016/38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Integritas Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Tangerang telah dilaksanakan program Kartu Sehat pada Jaminan Kesehatan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kartu Sehat Pada Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kartu Sehat Pada Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Tangerang;
Dalam upaya mewujudkan implementasi UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya Jaminan Kesehatan, maka perlu dilakukan integrasi Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 101 Tahun 2012, Perpres No. 12 Tahun 2013, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permenkes No. 71 Tahun 2013, Perda Kab. Tangerang No. 1 Tahun 2008, Perda Kab. Tangerang No. 2 Tahun 2009, Perda Kab. Tangerang No. 15 Tahun 2014, Perbub No. 51 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Integrasi Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional, meliputi Ketentuan Umum; Tujuan dan Ruang Lingkup; Mekanisme Integrasi; Pengelolaan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional; Pendanaan dan Mekanisme Pembayaran; Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 38 Tahun 2011
Pedoman Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, LD.2011/NO.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan berinvestasi di bidang penanaman modal di wilayah Kabupaten Tangerang, diperlukan pemberian data dan informasi tentang Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan; b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, perlu disusun Pedoman Daftar Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal melalui Peraturan Bupati;
1. UU No. 23 Tahun 2000 ;2. UU No. 17 Tahun 2003 ;3. UU No. 15 Tahun 2004
;4. UU No. 32 Tahun 2004;5. UU No. 33 Tahun 2004 ;6. UU No. 25 Tahun 2007
;7. UU No. 40 Tahun 2007 ;8. UU No. 20 Tahun 2008 ;9. UU No. 10 Tahun 2009 ;10. UU No. 12 Tahun 2011 ;11. PP No. 44 Tahun 1997 ;12. PP No. 58 Tahun 2005
;13. PP No. 38 Tahun 2007 ;14. PP No. 1 Tahun 2008 ;15. PP No. 45 Tahun 2008
;16. PP No. 76 Tahun 2007 ;17. PP No. 27 Tahun 2009 ;18. PP No. 01 Tahun 2008
;19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 ;20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008
;21. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup , maksud , dan tujuan;3.bidang usaha yang terbuka dengan persayaratan;4.penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 38 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2017/NO.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa pembentukan unit pelaksana teknis pada dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang; b. bahwa untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat secara paripurna pada wilayah utara Kabupaten Tangerang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No. 23 Tahun 2000 ;3.UU No.5 Tahun 2014 ;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.PP No.18 Tahun 2016;6.Perda Kab Tanggerang No. 11 Tahun 2016
;7.Perbup No.115 Tahun 2016
terdapat dalam pasal 21
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2017.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 38 Tahun 2021
KEDUDUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - TUGAS - FUNGSi - TATA KERJA - rsud
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Tahun 2021 Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan yang lebih profesional, efektif, dan efisien guna optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang mendukung peningkatan kinerja pelaksanaan tugas, perlu dilakukan penataan kembali kedudukan, susunan organisasi, tugas dan lungsi, serta tata kerja UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan; b. penyusunan Rancangan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan, telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Banten melalui surat nomor 060/684-ORBl2021 , tanggal 8 April 2021,
perihal Rekomendasi SOTK Sekretariat DPRD, RSU dan Inspektorat Daerah Kabupalen Tangerang; c. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (1); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEDUDUKAN; BAB III SUSUNAN ORGANISASI; BAB IV TUGAS DAN FUNGSI; BAB V TATA KERJA;BAB VI KEPEGAWAIAN; BAB VII PENDANAAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015.
51 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Tahun 2022 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 78 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Perda No. 4 Tahun 2011
Didalam Peraturan ini mengatur tentang : Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama Objek dan Subyek Bab III Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Bab IV Masa Retribusi Bab V Tata Cara Perhitungan Retribusi Bab VI Tata Cara Pemungutan dan Tempat Pembayaran Retribusi Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.
14 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
