Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, BD Tahun 2021 Nomor 77
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
a. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintahan desa, dan pendapatan desa diperlukan optimalisasi pengelolaan aset desa yang diselenggarakan secara transparan, efisien, dan akuntabel; b. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 2 Tahun 2021; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No.1 Tahun 2016.
1. KETENTUAN UMUM; 2. JENIS ASET DESA; 3. PENGELOLAAN; 4. RUANG LINGKUP PENGELOLAAN ASET DESA; 5. PENJUALAN SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN; 6. TUKAR MENUKAR; 7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 8. KETENTUAN PERALIHAN; 9. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.
Peraturan Bupati Tangerang No. 93 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Milik Desa.
59 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 75 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD Tahun 2021 Nomor 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Balaraja Tahun 2021-2041
ABSTRAK:
a. Ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terperbaharui yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang dalam tatanan yang dinamis; b. Perkembangan pembangunan yang sangat dinamis di kawasan Balaraja memerlukan penataan ruang yang baik melalui rencana detail tata ruang; c. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No.6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 17 Angka 10 UU No. 11 Tahun 2020.
1. UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); 2. UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021; Perpres No. 60 Tahun 2020; Permen ATR No. 13 Tahun 2021; Permen ATR No. 14 Tahun 2021.
1.KETENTUAN UMUM; 2. TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN; 3. RENCANA STRUKTUR RUANG; 4. RENCANA POLA RUANG; 5. KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG; 6. PERATURAN ZONASI; 7. KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG; 8. PENGAWASAN; 9. PENYELESAIAN SENGKETA; 10. SANKSI ADMINISTRASI; 11. KETENTUAN LAIN-LAIN; 12. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2021.
106 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 71 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD Tahun 2021 Nomor 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Belanja Hibah Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
a. Dalam rangka mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, hibah diberikan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Pemerintah Kabupaten Tangerang; b. Pemberian hibah yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sejenisnya, dianggarkan dan diverifikasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 2 Tahun 2021; PP No.12 Tahun 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Tahun 2021 Nomor 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Remunerasi Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro
ABSTRAK:
a. Untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan permodalan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Tangerang diperlukan sumber daya manusia pada Badan Layanan Umum Daerah Pegelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang yang berkinerja tinggi, bertanggung jawab, dan profesional; b. Untuk mewujudkan sumber daya manusia pada BLUD Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro yang berkinerja tinggi, bertanggungjawab, dan profesional perlu didukung dengan pemberian remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 74 Tahun 2012; Permendagri No. 79 Tahun 2018;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II REMUNERASI; BAB III PERHITUNGAN INSENTIF; BAB IV SISTEM INFORMASI REMUNERASI; BAB V FAKTOR PENGURANG INSENTIF; BAB VI PENGANGGARAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN; BAB VII PENGENDALIAN; BAB VIII KEBERATAN; BAB IX KETENTUAN PERALIHAN; BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2021.
64 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 68 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD Tahun 2021 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Dalam kondisi Pandemi COVID-l9, Pemerintah Kab. Tangerang senantiasa berupaya untuk dapat menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagai wadah demokrasi untuk masyarakat desa dalam hal kebebasan dipilih atau memilih Kepala Desa untuk mempimpin Pemerintahan Desa sesuai dengan hati Nurani masyarakat di Desa.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2019; Keppres No. 12 Tahun 2020; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Permendagri No. 72 Tahun 2020; Permendagri No. 82 Tahun 2015; Permendagri No. 66 Tahun 2017; Permendagri No. 110 Tahun 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD Tahun 2021 Nomor 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko; b. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkewajiban melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko pada Pemerintah Daerah; c. Peraturan Bupati tersebut belum mempedomani ketentuan dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko pada Pemerintah Daerah, sehingga perlu diganti.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Th 1950 yg telah diubah dg UU No 4 Th 1968; UU No 28 Th 1999; UU no 31 Th 1999 yg telah diubah dg UU No 20 Th 2001; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP no 12 Th 2019; PP No 60 Th 2008; Kepres No 74 Th 2001; Permendagri No 23 Th 2007 yg telah diubah dg Permendagri No 8 Th 2009; Perdep Bid.Pengawasan Penyelenggaran Keuangn daerah No 4 Th 2019; Perda Kab Tangerang No 11 th 2016; Perbup Tangerang No 109 Th 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD Tahun 2021 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Administrasi
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem merit, salah satu penerapannya dilakukan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2020.
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 63, BD Tahun 2021 Nomor 63
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
a. Dalam rangka penvelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan sistem merit, diperlukan pengaturan manajemen Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu; b. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Permen PAN RB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 74 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017; PP No.17 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 38 Tahun 2077; Permen PAN RB No. 40 Tahun 2018; Peraturan BKN No. 8 Tahun 2019; Peraturan BKN No. 26 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 3 Tahun 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD Tahun 2021 Nomor 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Karier Pagawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
a. Untuk menjamin keselarasan antara potensial Pegawai Negeri Sipil dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu disusun pola karier Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi secara nasional; b. Penyusunan pola karier merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antarposisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan; c. Sesuai ketentuan UU ASN dan pertauran pelaksanaannya, setiap instansi pemerintah menyusun pola karier instansi secara khusus sesuai kebutuhan berdasarkan pola karier nasional yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No.72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2020.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP POLA KARIER PNS; BAB III PENYUSUNAN DAN PENETAPAN POLA KARIER; BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021.
50 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
