PERBUP Kab. Tangerang No. 81 Tahun 2017 tentang Tata Kelola (Hospital By Laws) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Tahun 2022 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
bahwa rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; bahwa dalam rangka mendukung tata kelola korporasi dan tata kelola klinis yang baik, Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja telah menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2021; Permenkes No. 49 Tahun 2013; Perda No. 11 Tahun 2016
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Organisasi RSUD Balaraja Bab III Staf Medis RSUD Balaraja Bab IV Staf Keperawatan SRUD Balaraja Bab V Remunerasi Bab VI Tarif Pelayanan Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
Perbup ini mencabut Peraturan Bupati Tangerang Nomor 81 Tahun 2017
111 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 26 Tahun 2020
INSENTIF - PAJAK DAERAH - AKIBAT PANDEMI COVID-2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Tahun 2020 No. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha tertentu.
UU No 14 Th 1950 yg telah diubah dg UU No 4 Th 1968; UU No 4 Th 1984; UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 6 Th 2018; PP No 55 Th 2016; PP No 12 Th 2019; PP No 21 Th 2020; Permenkes No 9 Th 2020; Pergub Banten No 16 Th 2020; Perda Kab Tangerang No 10 Th 2010 yg telah diubah dg Perda Kab Tangerang No 18 Th 2014; Perda Kab Tangerang No 11 Th 2016; Peraturan Bupati Tangerang No 111 Th 2016; Peraturan Bupati Tangerang No 20 Th 2020.
PENJABARAN - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - TAHUN ANGGARAN 2021.
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Tahun 2021 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
UU NO 14 Th 1950 yg telah diubah dg UU No 4 Th 1968; UU No 33 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 12 Th 2019; Permendagri No 64 Th 2020; Permendagri No 77 Th 2020; Perda Kab Tangerang No 4 Th 2020; Perda Kab Tangerang No 8 Th 2020; Perbup Tangerang No 112 Th 2020.
Perubahan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 112 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2021.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 112 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 26 Tahun 2021.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 26 Tahun 2013
PETUNJUK TEKNIS USULAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS USULAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perencanaan kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang serta terpenuhinya jumlah dan mutu Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, dipandang perlu menyusun kebutuhan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tangerang dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
Petunjuk Teknis Usulan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 26 Tahun 2011
Tata Cara Pemberian Dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2011
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2011/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi belanja tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang, perlu ada aturan sebagai pedoman dalam pengelolaannya agar dapat berjalan dengan baik, terkendali dan terkoordinasi;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2011.
1. UU No. 23 Tahun 2000;2. UU No. 1 Tahun 2004;3. UU No. 10 Tahun 2004
;4. UU No. 32 Tahun 2004 ;5. UU No. 33 Tahun 2004 ;6. PP No. 58 Tahun 2005
;7. PP No. 38 Tahun 2007 ;8. Perda Kab Tanggerang No. 2 Tahun 2009 ;9.Perda Kab Tanggerang No. 13 Tahun 2006
1.ketentuan umum;2.peruntukan belanja tidak terduga;3.tata cara pemberian belanja tidak terduga;4.pertanggung jawaban belanja tidak terduga;5.penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, BD Tahun 2022 Nomor 27
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Bagi Aparatur Negara Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara Tahun 2022.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2022; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 4 Tahun 2020; Perda No. 5 Tahun 2020; Perbup No. 83 Tahun 2021
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pemberian Gaji Ketiga Belas Bab III Pembayaran Bab IV Pendanaan Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 27 Tahun 2023
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Tahun 2023 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke Jabatan Fungsional untuk menciptakan birokrasi yang sederhana dan berjalan secara fungsional, fleksibel, dan efektif; bahwa berdasarkan surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten a.n. Gubernur Banten Nomor: 060 12481-ORB/2O22, tanggal 3l Agustus 2022, perihal Rekomendasi atas SOTK Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, penataan pada 12 (dua belas) perangkat
daerah, di antaranya Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana diusulkan dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 188.45/2731-Bag.Org tanggal 25 JuIi 2022 hal Usulan Rancangan Peraturan Bupati tentang SOTK Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat segera ditindaklanjuti; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi daerah provinsi atau kabupaten/kota hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai ketentuan peraturan pemndang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; permenpora No. 33 Tahun 2016; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permen PAN-RB No. 90 Tahun 2019; Perda No. 90 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 11 Tahun 2016
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan Bab III Susunan Organisasi Bab IV Tugas Dan Fungsi Bab V Upid dan Kelompok Jabatan Fungsional Bab VI Tata Kerja Bab VII Kepegawaian Bab VIII Jabatan IX Pendanaan Bab X Ketentuan Peralihan Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2023.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN PERASARANA OLAHRAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Prasarana Olahraga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Pasal 18 Ayat (6) UU Dasar Negara Ri Th 1945; UU No 14 Th 1950 yang telah diubah UU No 4 Th 1968; UU No 28 Th 1999; Uu No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 27 Th 2014; Permendagri No 19 Th Th 2016; Perda Kab Tangerang No 12 Th 2018.
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN PRASARANA OLAHRAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2019.
71 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 27 Tahun 2013
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA BAGI TENAGA KERJA KONTRAK/ TENAGA HONORER YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PENGANGKATAN HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN TANGERANG.
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA BAGI TENAGA KERJA KONTRAK/ TENAGA HONORER YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PENGANGKATAN HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN TANGERANG.
ABSTRAK:
a. bahwa Pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak Kabupaten Tangerang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tangerang Nomor 814/Kep.66-Huk/2002, Nomor 814.07/Kep.32A-BKD/2004, Nomor 814.07/Kep.850.A-BKD/2005;
b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer
Menjadi CPNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, maka
Tenaga Kerja Kontrak Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud huruf a telah diangkat menjadi CPNS;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
Pedoman Pelaksanaan Kerja Bagi Tenaga Kerja Kontrak/ Tenaga Honorer Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pengangkatan Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tangerang, dengan sistematika sebagai berikut :
1Ketentuan umum;;2.Tenaga kerja kontrak/tenaga honorer yang masih bertugas di instansi pemerintah kabupaten tangerang;;3. Tata cara pemberian dan persyaratan administrasi;;4.Pemberian penghargaan;;5.Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Tahun 2022 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Bagi Aparatur Negara Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara Tahun 2022.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2022; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 4 Tahun 2020; Perda No. 5 Tahun 2020; Perbup No. 83 Tahun 2021
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pemberian Gaji Ketiga Belas Bab III Pembayaran Bab IV Pendanaan Bab v Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
