Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Tahun 2021 No. 08
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun pedoman yang mencakup tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut; b. pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dirumuskan berdasarkan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial serta memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah serta kemampuan keuangan daerah.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL; BAB III TATA CARA PENGANGGARAN; BAB IV TATA CARA PELAKSANANA DAN PENATAUSAHAAN; BAB V BUKTI PENGELUARAN DAN PERPAJAKAN; BAB VI MONITORING DAN EVALUASI; BAB VII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 1 Tahun 2017.
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Tahun 2021 No. 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, besaran tarif layanan kesehatan badan layanan umum daerah pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Kabupaten Tangerang; b. Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, maka Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 perlu diubah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015.
Perubahan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 123 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 123 Tahun 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, LD Tahun 2021/Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa, Dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepada Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (5), Pasal 151 ayat (4), dan Pasal 152 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Desa.
UU 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Perpu No. 2 Tahun 2014.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ALOKASI DANA DESA; BAB III DANA BAGI HASIL; BAB IV BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA; BAB V PENGELOLAAN ADD, DBH DAN BANTUAN KEUANGAN; BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASA; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 8 Tahun 2020.
37 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Tahun 2021 No. 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
a. Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah merupakan upaya untuk memberikan tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana pemungut pajak daerah guna meningkatkan capaian kinerja pelaksanaan pemungutan pajak daerah sebagai sumber pandanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat Kabupaten Tangerang; b. bahwa keadaan kahar berupa penyebaran wabah corona virus disease 2019 yang berdampak kepada kelangsungan usaha wajib pajak serta adanya kebijakan pemerintah terhadap pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus tersebut telah
berdampak terhadap penurunan penerimaan pajak daerah; c. Terhadap penurunan penerimaan pajak daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target capaian penerimaan per jenis mata pajak, sehingga Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah perlu untuk diubah dan disesuaikan.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Tahun 2021 No. 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 19
ABSTRAK:
a. Dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu dilakukan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang dapat menimbulkan penyebaran/penularan Corona Virus Disease 2079 yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat; b. ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pemilihan antarwaktu, dan pemberhentian Kepala Desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan dengan
perkembangan situasi akibat bencana nonalam pandemi Corona Viru.s Di,sea.se 2019, sehingga perlu diganti.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PILKADES; BAB III PELAKSANAAN PILKADES SERENTAK; BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB V KETENTUAN PERALIHAN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014.
111 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Tahun 2021 No. 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 112 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA; BAB III KEPALA DESA; BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF; BAB V PEMBERHENTIAN KEPALA DESA; BAB VI TANDA PENGHARGAAN DAN KESETIAAN; BAB VII PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Tahun 2021 No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 19
ABSTRAK:
a. Dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa antarwaktu perlu dilakukan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang dapat menimbulkan penyebaran/penularan Corona Virus Disease 2019 yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat; b. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan antarwaktu Kepala Desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan dengan perkembangan situasi akibat bencana nonalam pandemi Corona Virus Disease 2019, sehingga perlu diganti;
1. UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU; BAB III TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA; BAB IV KETENTUAN PERALIHANANTARWAKTU;BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014.
41 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Tahun 2021 No. 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
a. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha tertentu; b. untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan produktivitas sektor usaha tertentu sehubungan dengan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Kabupaten Tangerang, dipandang perlu untuk memberikan insentif
pajak daerah dalam rangka mendukung penanggulangan dampak Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID-19) dimaksud; c. bahwa insentif pajak daerah akibat pandemi Corona Virus Disease 2079 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2079 hanya mengatur pemberian insentif pajak bagi Tahun Pajak
2020, sehingga perlu diganti.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2018.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II INSENTIF PAJAK DAERAH; BAB III PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF; BAB IV
PENENTUAN JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK; BAB V KETENTUAN PERALIHAN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 26 Tahun 2020.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Tahun 2021 No. 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
ABSTRAK:
Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 20 16 tentang Pelayanan Nomor Tunggal 112, maka layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat perlu dioptimalkan untuk mendukung pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah penyakit sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 24 Tahun 2007.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II LAYANAN JENIS LAYANAN; BAB III PELAKSANAAN; BAB IV PENGANGGARAN; BAB V
MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN; BAB VI PELAPORAN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Tahun 2021 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang adil, makmur, dan sejahtera, perlu didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; b. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang; c. Dengan telah diundangkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratiiikasi, maka Peraturan Bupati Tangerang Nomor 24 Tahun 20 16 tentang Pedoman pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah tidak sesuai dan perlu diganti.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PRINSIP DASAR PENGENDALIAN GRATIFIKASI; BAB III LAPORAN GRATIFIKASI; BAB IV
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI; BAB V PENGAWASAN; BAB VI HAK DAN PERLINDUNGAN PELAPOR; BAB VII SANKSI; BAB VIII PENDANAAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 24 Tahun 2016
21 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
