Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Tahun 2022 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan Maternal Dan Neonatal
ABSTRAK:
bahwa pelayanan rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal diselenggarakan dalam rangka mempercepat upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di wilayah Pemerintah Kabupaten Tangerang secara efektif, efisien, dan berkeadilan; bahwa dalam rangka efektifitas dan kepastian hukum penyelenggaraan pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pedoman sebagai acuan pelaksanaan pelayanan rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2014; Permenkes No. 001 Tahun 2012; Permenkes No. 19 Tahun 2016; Permenkes No. 47 Tahun 2018; Permenkes No. 21 Tahun 2022; Pergub No. 50 Tahun 2014; Perda No. 8 Tahun 2009; Perda No. 8 Tahun 2017; Pergub No. 58 Tahun 2013
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Jejaring Rujukan Bab III Peran Pihak Terkait Dalam Jejaring Rujukan Bab IV Gerakan Penyelamatan Ibu Melahirkan Bab V Pencatatan, Pelaporan, Dan Alur Data Bab VI Maklumat Pelayanan Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
Perbup ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2015
49 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 11 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Bupati No 66 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaann teknis (UPT) Dinas Dan Badan Lingkungan Kabupaten Tangerang
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2012/NO.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 66 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaann teknis (UPT) Dinas Dan Badan Lingkungan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 66 Tahun 2010 ;
b. bahwa dalam rangka menunjang tugas Dinas perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang baru ;
1.UU No. 8 Tahun 1974;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.32 Tahun 2004
;4.UU No. 33 tahun 2004 ;5.UU No.12 Tahun 2011 ;6.PP No. 38 tahun 2007
;7.PP No. 41 Tahun 2007 ;8.Perda Kab Tanggerang No.01 Tahun 2008;9.Perda Kab Tanggerang No.08 Tahun 2010
terdapat dalam pasal 1 dan pasal 2
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 11 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016;
1.Ketentuan Umum; 2.Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 3.Staf Ahli; 4.Pembentukan Unit Pelaksana Teknis; 5.Kepegawaian; 6.Ketentuan Lain-Lain; 7.Ketentuan Peralihan; 8.Ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2016.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 11 Tahun 2011
Pedoma Tekmis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2011/NO.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoma Tekmis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf h dan Ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
1. UU No. 17 tahun 1997;2. UU No. 23 tahun 2000;3. UU No. 19 tahun 1997
;4. UU No. 10 tahun 2004;5. UU No. 32 tahun 2004;6. UU No. 33 tahun 2004
;7. UU No. 28 tahun 2009;8. PP No. 38 tahun 2007;9. Perda Kab Tanggerang No. 8 tahun 2010;10. Perda Kab Tanggerang No. 10 tahun 2010
1.ketentuan umum;2.jenis obyek dan subyek pajak;3.tata cara pemungutan pajak
;4.keberatan dan banding;5.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2019
rencan - aksi - daerah - program - terpadu - peningkatan - peranan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019-2023.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan peran wanita di Kabupaten Tangerang agar lebih berperan aktif dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah, maka diperlukan adanya Lokasi Desa Binaan untuk mendukung Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Kabupaten Tangerang.
UU No 14 Th 1950 yang telah diubah UU No 4 Th 1968; UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; Instruksi Presiden No 9 Th 2000; Permendagri No 26 Th 2009;Keputusan Mentri Pemberdayaan Perempuan No 41/KEP/MENEG.PP/VIII/2007; Perda Kab Tangerang No 11 Th 2016; Perda Kab Tangerang No 1 Th 2019; Perbup Tangerang No 104 Th 2016.
RENCANA AKSI DAERAH PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019-2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2019.
5 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 12 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
a. bahwa tenaga kerja mempunyai peranan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah secara terencana dan berkesinambungan;
b. bahwa Pemerintah Daerah dalam urusan ketenagakerjaan memiliki kewenangan untuk melakukan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial guna mendukung terwujudnya sistem ketenagakerjaan sesuai dengan kebijakan nasional;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di daerah, diperlukan pengaturan dalam sebuah produk hukum daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 13 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014
1.Ketentuan Umum; 2.Perencanaan Tenaga Kerja; 3.Wajib Lapor Ketenagakerjaan; 4.Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; 5.Pelatihan, Pemagangan, dan Produktivitas; 6.Hubungan Industrial; 7.Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan; 8.Kesejahteraan Pekerja/Buruh; 9.Pekerja Perempuan, Anak dan Disabilitas; 10.Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 11.Pembinaan dan Pengendalian; 12.Penyidikan; 13.Ketentuan Pidana; 14.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2016.
38
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 12 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel;
1. UU No. 17 tahun 1997;2. UU No. 19 tahun 1997;3. UU No. 232 tahun 2000
;4. UU No. 10 tahun 2004;5. UU No. 32 tahun 2004;6. UU No. 33 tahun 2004
;7. UU No. 28 tahun 2009;8. PP No. 38 tahun 2007;9. PP No. 69 tahun 2010
;10. Perda Kab Tanggerang No. 8 tahun 2010;11. Perda Kab Tanggerang No.10 tahun 2010
1.ketentuan umum;2.jenis obyek dan subyek pajak;3. dasar pengenaan dan tarif pajak;4.media pembayaran;5.tata cara pelaksanaan pengelolaan pajak hotel
;6.kebertan dan banding;7.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 12 Tahun 2012
Rincian Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengelola Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tangerang
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, BD.2012/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rincian Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengelola Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 3, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis menyatakan “ Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati “ .
b.Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dana bergulir perlu dibentuk Unit Pengelola Teknis Dinas Koperasi dan UMKM yaitu Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ;
1. UU No. 8 tahun 1974;2. UU No. 25 tahun 1992;3. UU No. 7 tahun 1992
;4. UU No. 23 tahun 2000;5. UU No. 17 tahun 2003;6. UU No. 1 tahun 2004
;7. UU No. 15 tahun 2004;8. UU No. 32 tahun 2004;9. UU No. 33 tahun 2004
;10. UU No. 20 tahun 2008;11. UU No. 12 tahun 2011;12. PP No. 9 tahun 1995
;13. PP No. 58 tahun 2005;14. PP No. 38 tahun 2007;15. PP No. 6 tahun 2007
;16. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 ;17. Perda Kab Tanggerang No. 1 tahun 2008;18. Perda Kab Tanggerang No. 8 tahun 2010;19. Peraturan Bupati Tangerang No. 47 Tahun 2010
1.ketentuan umum;2.kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi;3.tata kerja;4.kepegawaian;5.pembiayaan;6.penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2020
PENERAPAN - SISTEM TRANSAKSI - PELAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH - SECARA ELEKTRONIK
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, LD Tahun 2020/Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Sistem Transaksi Dan Pelaporan Penerimaan Retribusi Daerah Secara Elektronik
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan transparan serta dalam upaya optimalisasi pemungutan retribusi daerah, perlu dilakukan penerapan pemungutan retribusi daerah secara sistem elektronik.
UU No 14 Th 1950 yg telah diubah dg UU No 4 Th 1968; UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 97 Th 2012; PP No 39 Th 2007; PP No 12 Th 2019; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Perda Kab Tangerang No 2 Th 2009; Perda Kab Tangerang No 4 Th 2011 yg telah diubah dg Perda Kab Tangerang No 1 Th 2018; Perda Kab Tangerang No 5 Th 2011 yg telah diubah dg Perda Kab Tangerang No 2 th 2016; Perda Kab Tangerang No 6 Th 2011 yg telah diubah dg Perda Kab tangerang No 1 Th 2016; Perda kabupaten Tangerang No 1 Th 2014; Perda Kab Tangerang No 11 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang lingkup; 3. Sistem Elektronik Retribusi; 4. Pemungutan Dan Pembayaran Retribusi; 5. Penatausahaan Dan Pelaporan; 6. Rekonsiliasi; 7. Pengendalian Dan Monitoring; 8. Sistem Terintegrasi Retribusi Dengan Sistem Lain; 9. Ketentuan Lain-Lain; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 12 Tahun 2016
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) KABUPATEN TANGERANG
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) KABUPATEN TANGERANG
ABSTRAK:
Bahwa salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendukung program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun adalah melalui pemberian bantuan operasional sekolah daerah yang bertujuan untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi biaya operasional sekolah yang telah dialokasikan dalam bantuan operasional sekolah dari pemerintah dan untuk tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan pemberian dan penggunaan bantuan operasional sekolah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Tangerang.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagimana telah diubah dengan UU NO. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; UU No 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2008; PP N0 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010;
Perpres No. 54 Tahun 2010; Perda Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tangerang No. 9 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2014, Perbup Tangerang No. 7 Tahun 2010.
Peraturan Bupati Tangerang ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Tengerang, yaitu
1.Ketentuan Umum; 2.Penganggaran dan Besaran;3.Penggunaan Dana BOSDA;
4.Pengelolaan Program BOSDA;5.Persyaratan dan Penyaluran Dana BOSDA;
6.Penatausahaan dan Pelaporan; dan 7.Monitoring dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
19 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
