Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.024 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dilengkapi Dengan Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dilengkapi Dengan Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Download file:

PERBUP NOMOR 47 TAHUN 2012.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pembinaan Dan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Akan Memasuki Masa Pensiun Dan Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Meninggal Dunia Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 32 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Akan Memasuki Masa Pensiun dan Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Meninggal Dunia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Download file:

PERBUP NOMOR 44 TAHUN 2012.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Download file:

PERBUP NOMOR 43 TAHUN 2012.pdf

Pemerintah - kebijakan akuntansi

2012

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 43, BD 2012/43

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kebijakan Akuntansi, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2012.
6 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tasikmalaya

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah

Download file:

PERBUP NOMOR 41 TAHUN 2012.pdf

Keuangan Desa - Pengelolaan

2012

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 41, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2012 No 41

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tasikmalaya

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, BupatijWalikota mengatur dan menetapkan pedoman pengelolaan keuangan desa; bahwa pedoman pengelolaan keuangan desa disusun dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tasikmalaya;
Und ang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Azas Dan Ketentuan Umum Pengelolaan Keuangan Desa, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Struktur APDesa, Penyusunan Rancangan APBDesa, Perubahan APBDesa, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa, Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Pembinaan Dan pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2012.
35 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2012

Pembentukan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PERBUP NOMOR 34 TAHUN 2012.pdf

Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan - Pembentukan Pusat Kesehatan Hewan

2012

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2012

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya

ABSTRAK:

bahwa Pusat Kesehatan Hewan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan status kesehatan hewan, serta dalam rangka penanggulangan penyakit zoonosa sehingga produksi dan produktivitas hewan atau ternak dapat dicapai secara optimal; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar Pusat Kesehatan Hewan dapat dioperasionalkan secara optimal sesuai dengan situasi dan kebutuhan daerah, di pandang perlu menetapkan nama wilayah kerja Pusat Kesehatan Hewan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, dirasa perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64jPermentan/ OT.140/9/2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/ OT.140/1/2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas , Fungsi Dan Susunan Organisasi, Kriteria Dan Penetapan Lokasi, Sumberdaya Manusia, Kegiatan Pelayanan Puskewan, Pembinaan Dan Pelaporan, Pembiayaan Dan Jasa Pelayanan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri SIpil Republik Indonesia Kabupaten Tasikmalaya

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NOMOR 33 TAHUN 2012.pdf

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri SIpil - Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

2012

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2012 No 33

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri SIpil Republik Indonesia Kabupaten Tasikmalaya

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah yang pembentukannya dengan Peraturan Daerah; bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah dimaksud, untuk menghindari kerancuan sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat, keberadaan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Tasikmalaya dibentuk dengan Peratuan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Tasikmalaya;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Kepegawaian Eselon Dan Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional, Pembiayaan, Evaluasi, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2012.
9 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Kelompok Pelanggan , Blok Konsumsi, Dan Penyesuaian Tarif Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 132 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengenaan Biaya Penyambungan, Beban Tetap Bulanan, dan Tarif Air Minum kepada Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura

Mengubah

PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 70 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2011 tentang Kelompok Pelanggan, Blok Konsumsi dan Penyesuaian Tarif pada Perusahaan Daerah AIr Minum (PDAM) Tirta Sukapuran Kabupaten Tasikmalaya

Download file:

PERBUP NOMOR 28 TAHUN 2012.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tasikmalaya

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar / Pedoman

Download file:

PERBUP NOMOR 27 TAHUN 2012.pdf

Bidang Lingkungan Hidup - Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2012

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD 2012/27

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tasikmalaya

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan dalam rangka menjamin pelayanan kepada masyarakat, perlu penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Tasikmalaya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Tasikmalaya;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2008;
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Fungsi, Standar Pelayanan Minimal, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2012.
8 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Di Kabupaten Tasikmalaya

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar / Pedoman

Download file:

PERBUP NOMOR 26 TAHUN 2012.pdf

Bidang Sosial - Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2012

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, BD 2012/26

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Di Kabupaten Tasikmalaya

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupatenj Kota , dan dalam rangka menjamin pelayanan kepada Masyarakat, perlu penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Tasikmalaya ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya ten t ang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Kabupaten Tasikmalaya;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemeriontah Nomor 30 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2010; Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012;
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Dan Fungsi, Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2012.
9 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERBUP NOMOR 24 TAHUN 2012.pdf

PENERAPAN - DAN PENCAPAIAN - STANDAR - PELAYANAN - MINIMAL - (SPM) - BIDANG - KESEHATAN - DI - KABUPATEN - TASIKMALAYA

2012

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2012 No 24

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Sandar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana dimaksud perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 6 Tahun 2007; Permendagri No. 79 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Permen Kesehatan RI No. 741/Menkes/PER/VIII/2008; Kepmen Kesehatan RI No. 828/Menkes/SK/IX/2008; Perda No. 8 Tahun 2008; Perda No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 14 Tahun 2011; Perbup Tasikmalaya No. 27 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Fungsi; Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Pengorganisasian; Pelaksanaan; Pelaporan; Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2012.
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; Perda No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 14 Tahun 2011
6 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT