penyediaan - penyaluran - cadangan - pangan - pokok - daerah
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD 2017/19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat, cadangan pangan pokok daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Penyediaan dan Penyaluran cDdangan Pangan Pokok Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 17 Tahun 2015; Permen Pertanian No. 65/Permentan/OT.140/12/2010; Perda Prov Jabar No. 4 Tahun 2012; Perda kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016; Perbup Tasikmalaya No. 68 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Sasaran, Besaran Cadangan, Organisasi Pelaksanaan, Penyediaan, Penyaluran, Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2017.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2017
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 43 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 22 Tahun 2020 tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Prinsip Dalam Rangka Pemanfaatan Ruang, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Prinsip Dalam Rangka Pemanfaatan Ruang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PRINSIP DALAM RANGKA PEMANFAATAN RUANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2017
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 154 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
pembentukan - badan - pertimbangan - penjatuhan - hukuman - disiplin - pegawai - negeri - sipil - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - tasikmalaya
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD 2017/13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin objektivitas penjatuhan hukuman disiplin dengan berlakunya Perda No. 7 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2014; PP No. 4 Tahun 1966; PP No. 32 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2013; PP No. 9 Tahun 20003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 53 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010; Perda kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Dan Fungsi, Keanggotaan, Kesekretariatan, Persidangan Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2017.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2017
sistem - dan - prusdeur - pemungutan - bea - perolehan - hak - atas - tanah - dan - bangunan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD 2017/10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK:
Bahwa Bea Perolerhan Hak Atas Tanah dan Bangunan maka perlu menetapkan Perbup tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sistem Dan prosedur Pemungutan BPHTB, Fasilitasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2017.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2017
tata - cara - pemberian - dan - pemantaan - insentif - pemungutaN - PAJAK - bumi - dan - bangunan - dan - bea - perolehan - hak - atas - tanah - dan - bangunan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD 2017/8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan PP No. 69 Tahun 2010 maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Keputusan Mendagri No. 170 Tahun 1997; Keputusan Mendagri No. 43 Tahun 1999; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016; Perbup Tasikmalaya No. 36 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Pemberian Insentif, Insensif Pemungutan PBB Dan BPHTB, Penganggaran Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2017.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2017
perlimpahan - kewenangan - pengelolaan - perizinan - tahap - pertama - kepada - kepada - penanaman - modal - dan - pelayanan - terpadu - satu - pintu
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD 2017/7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERlZINAN TAHAP PERTAMA KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 Perbup Tasikmalaya No. 15 Tahun 2009 maka perlu menetapkan Perbup tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Perizinan Tahap pertama Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 27 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah denganUU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 107 Tahun 2015; Permen Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 2 Tahun 1999p; Permen Perindustrian RI No. 64/IND/PER/7/2016; Perda Kab. Daerah Tingkat II Tasikmalaya No. 7 Tahun 1997; Perda Kab. Tasikmalaya No. 16 Tahun 2002; Perda Kab. Tasikmalaya No. 17 Tahun 2002;Perda Kab. Tasikmalaya No. 18 Tahun 2002; Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 9 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 10 Tahun 2011; Perda kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2012; Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 6 Tahun 2014; Perda Kab. Tasikmalaya No.1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016; Perbup Tasikmalaya No. 3 Tahun 2006,
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Jenis-Jenis Perizinan, Pembiayaan Perlengkapan Dan Personil, Tim Teknis, Rekomondasi Teknis, Penandatangan Izin, Standar Operasional Prosedur, Pemungutan Retribusi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2017.
7 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
