pedoman - pelaksanaan - program - jaminan - kesehatan - daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD 2019/No. 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pelayanan kesehatan daerah maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 82 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkes No. 71 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkakhir dengan Permenkes No. 5 Tahun 2018; Permenkes No. 28 Tahun 2014; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016; Perbup Tasikmalaya No. 39 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Prinsip Penyelenggaraan, Kepesertaan Dan Identitas, Pendaan, Tata Lekasana Pelayanan Kesehatan, Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), Pengajuan Dan Pembayaran Klaim, Pengorganisasian, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2019.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2019
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2019 No 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2018 tentang Metode Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2019
pedoman - pelaksanaan - analisis - beban - kerja - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kabupaten - tasikmalaya
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2019 No 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangjka meingkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan maka perlu mentapkan Perbup Tasikmalaya tentang Pedoman Pelaksanaan Analisi Beban Kerja di Lingkungan Pemda Kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014;UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan UU no. 9 Tahun 2015; UU no. 30 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 12 Tahun 2008; Permen Pendayagunaan Apartaur Negara Dan Reformasi Biroakrasi No. 41 Tahun 2018; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 tahun 2019; Perbup No. 7 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang lingkup, Analisi Beban Kerja, Pelaksana Analisi Beban Kerja, Tim Analisis Beban Kerja, Hasil Dan Manfaat Analisis Beban kerja, Pembiayaan, Dan Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2019.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2019
pedoman - pelaksanaan - analisis - jabatan - di - lingkungan - pemerintah - daerah - labupaten - tasikmalaya
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2019 No 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka membangun aparatur yang profesional dan produktif untuk menjamin objhektivitas dan kesesuaian antara tuntutan maka perlu menetapkan Perbup tasikmalaya tentang pedoman pelaksanaan analisis jebatan di lingkungan pemda kab. tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Daearah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 35 Tahun 2012; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Biroakrasi No. 33 Tahun 2011; Permen Pendayagunaan negara dan Refornari Biroakrasi No. 41 Tahun 2018; Perkep Badan Kepegawian Negara No. 12 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2014; Perda Kab. Tasikmalaya No. 15 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya no. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 20156; Perbup Tasikmalaya No. 7 Tahun 2019.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pelaksana Analisis Jabatan, Tim Pelaksana Analisis Jabatan, Analisis Jabatan, Hasil Dan Manfaat Analisi Jabatan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2019.
23 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2019
standar - kompetensi - jabatan - eselon - ii - eselon - iii - dan - eselon - iv - di - lingkungan - dinas - komunikasi - dan - informatika
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2019 No 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi Jabatan Eselon II, eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka upaya mewujudkan pengelolaan manajemen aparatur sipil negara yang berbasiskan sistem merit, maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang STandar Kompetensi Jabatan Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Dinas Komunikasi dabn Informatika Kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017; PPermen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakrasi RI No. 38 Tahun 2017; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2019; Perbup Tasikmalaya No. 7 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Standar Kompetensi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2019.
89 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019
peraturan - internal - rumah - sakit - umum - daerah - singaparna - medika - citrautama
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2019 No 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah "Singaparna Medika Citrautama"
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan kertentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r UU No. 44 Tahun 2009 maka perlu menetapkan Perbup tentang Peraturan Internal RSUD.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini nAdalah UU No. 14 Tahun1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1968; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; PP RI No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 755/MENKES/PER/IV/2011; Permenkes No. 10 Tahun 2014; Permenkes No. 772/MENKES/SK/II/2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2014; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Visi Dan Misi NIlai Dasar Kelas Alamat Logo Motto Tujuan Dan Strategi, Kedudukan Tugas Pokok Fungsi Dan Kelas RS, Kewenangan Dan Tasnggungjawab Pemerintah Daerah, Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola, Satuan Pemeriksaan Internal (SPI), Komite-Komite, Rapat, Penetapan Peraturan Internal Staf Medis, Kewenangan Klinis, Penegasan Klinis, Kebijakan Pedoman Dan Prosedur, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
33 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
kedudukan - susunan - orgaNISASI - tugas - dan - fungsi - perangkat - daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD 2019/No. 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Perds No. 7 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah, Kelompok Jabtan Fungsional, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2019.
39 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2019
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 136 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Batas Tertinggi Uang Persediaan Dan Ganti Uang Persedlaan Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS TERTINGGI UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Jo. Pasal 64 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, perubahan bentuk badan hukum dapat dilakukan terhadap Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Merger dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Tasikmalaya, perlu ditingkatkan fungsi dan perannya dalam menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian Daerah sebagai upaya mendukung pelaksanaan tata kelola yang baik (good corporate governance) dan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan perbankan
bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu mengubah bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Lembaga Jasa Keuangan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang Nomor 3 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016
Peraturan daerah kabupaten Tasikmalaya nomor 6 tahun 2019 terdiri dari 48 Pasal dan 19 Bab yaitu : KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA DAN KEDUDUKAN, KEGIATAN USAHA, JANGKA WAKTU PENDIRIAN, NERACA, PERMODALAN DAN SAHAM, ORGANISASI, SUMBERDAYA MANUSIA, TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH, PEMBUBARAN DAN LIQUIDASI, PENGGABUNGAN PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN, PENGAWASAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN LAIN LAIN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2019.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2019
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 141 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
