Penyediaan - dan - penyaluran - cadangan - pangan - pokok - daerah
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 37, BD 2017/37
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyediaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah
ABSTRAK:
Bahwa rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat untuk penyediaan Cadangan Pangan Pokok Daerah, paling sedikit sebanyak 200 ton equivalen beras, sehingga perlu dilakukan peninjauan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 23 Tahun 2017 sebagaimana perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 18 Tahun 2012; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2004; Kepmenko EKON dan Kepmenko KESRA No. KEP-46/M.EKON/08/2005 dan No. 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005; Perda Prov. Jabar No. 4 Tahun 2012; Perda Prov. Jabar No. 9 Tahun 2017
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah, yang meliputi: Ketentuan Umum; Besar Cadangan Pangan; Organisasi Pelaksanaan; Penyediaan; Penyaluran; Pelaporan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2013 dicabut.
9 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2017
pedoman - penyediaan - bangunan - gedung - olahraga
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 36, BD 2017/36
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penyediaan Bangunan Gedung Olahraga
ABSTRAK:
Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penyediaan Bangunan Gedung Olahraga.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2007; Perda Prov. Jabar No. 13 Tahun 2013; Perda Prov. Jabar No. 1 Tahun 2015
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Pedoman Penyediaan Bangunan Gedung Olahraga, yang meliputi: Ketentuan Umum; Standar Bangunan Gedung Olahraga; Penggunaan Bangunan Gedung Olahraga; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
31 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Forum Pengembangan Ekonomi Jawa Barat (West Java Incorporated)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2017
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan InternetStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2008
Mengubah
Pergub Prov. Jawa Barat No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penggunaan Sarana Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
PERUBAHAN - KEDUA - ATAS - PERATURAN - GUBERNUR - JAWA - BARAT - NOMOR - 46 - TAHUN - 2008 - TENTANG - PEDOMAN - PENGGUNAAN - SARANA - TELEKOMUNIKASI - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - PROVINSI - JAWA - BARAT
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 34, BD 2017/34
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengguna Sarana Telekomunikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa pedoman penggunaan sarana komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Sarana Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dnegan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Sarana Telekomunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Kepres No. 198 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Kepres No. 38 Tahun 1987; Perda Prov. Jabar No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Jabar No. 15 Tahun 2010; Pergub Jabar No. 14 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Jabar No. 64 Tahun 2011.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penggunaan Sarana Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang Mengubah Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Sarana Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2008 diubah.
4 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2017
PEDOMAN - PEMBINAAN - TEKNIS - OPERASIONAL - PENYELENGGARAAN - PERLINDUNGAN - MASYARAKAT - DI - DAERAH - PROVINSI - JAWA - BARAT
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 33, BD 2017/33
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Pembinaan Teknis Operasional Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat di Daerah Jawa Barat perlu melakukan peninjauan kembali terhadap Pergub Jabar No. 1 Tahun 2007, perlu menetapkan Pergub Jabar tentang Pedoman Pembinaan Teknis Operasional Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 3 Tahun 2002; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 10 Tahun 2009; Permendagri No. 84 Tahun 2014; Perda Prov. Jabar No. 6 Tahun 2016; Pergub Jabar No. 54 Tahun 2016.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pedoman Pembinaan Teknis Operasional Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat yang meliputi Ketentuan Umum, Kewenangan, Pengorganisasian, Penyelenggaraan Organisasi, Pembinaan dan Pemberdayaan, Susunan Keanggotaan, Pemeberian Bantuan Dalam Penyelenggaran Perlindungan Masyarakat, Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.
Peraturan Gubernur Barat Nomor 1 tahun 2007 dicabut.
13 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2017
PENGELOLAAN - Arsip - di - lingkungan - pemerintah - daerah - provinsi - jawa - barat
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 29, BD 2017/29
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengelolaan Arsip Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kearsiapan yang komprehensif dan berkesinambungan Perda Prov. Jabar menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Pergub Jabar tentang Pengelolan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2012; Perda Prov. Jabar No. 18 Tahun 2011.
Peraturan Gubernur Ini Mengatur Tentang Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang meliputi Ketentuan Umum, Bentuk dan Fungsi Arsip, Susunan Pelaksana Pengelola Arsip Kegiatan Pengelolaan Arsip, Sarana dan Prasarana Kearsipan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2017.
Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2013 dicabut.
14 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2017
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Diubah dengan
Pergub Prov. Jawa Barat No. 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Daftar Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
Daftar - nomenklatur - jabatan - pelaksana - pegawai - negeri - sipil - pada - perangkat - daerah provinsi - jawa - barat
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 24, BD 2017/24
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Daftar Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 dibentuk jabatan pelaksana sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Daftar Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 18 Tahun 2016; Permenpan BR No. 25 Tahun 2016; Perda Prov. Jabar No. 6 Tahun 2016; Pergub Jabar No. 45 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur Ini Mengatur Tentang Daftar Nomenklatur Jabatan Pelakasana Pegawai Negeri Sipil Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang meliputi Ketentuan Umum, Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS, Ikhtisar Jabatan dan Syarat Jabatan, Pengangkatan Dalam Jabatan, Tunjangan Jabatan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2017.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2013, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2014 dicabut.
6 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2017
RENCANA - PENGELOLAAN - SUMBER - DAYA - AIR - WILAYAH - SUNGAI - CISADEA-CIBANERO
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BD 2017/No.21 Seri
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WIlayah Sungai Cisadesa-Cibareno
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Cisadea-Cibareno, yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat, sesuai ketentuan Pasal 4 UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno;
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 37 Tahun 2012; Permen PUPR No. 04/PRT/ M/ 2015; Permen PUPR No. 06/PRT/M/2015; Permen PUPR No. 08/PRT/M/2015; Permen PUPR No. 09/PRT/M/2015; Permen PUPR No. 10/PRT/M/2015; Permen PUPR No. 12/PRT/M/2015; Permen PUPR No. 13/PRT/M/2015; Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015; Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015; Perda Prov. Jabar No. 3 Tahun 2001; Perda Prov. Jabar No. 10 Tahun 2001; Perda Prov. Jabar 3 Tahun 2004; Perda Prov. Jabar No. 8 Tahun 2005; Perda Prov. Jabar No. 4 Tahun 2008; Perda Prov. Jabar No. 22 Tahun 2010; Perda Prov. Jabar No. 1 Tahun 2012.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Rencana Pengellaan Sumber Daya Wilayah Suangai Cisadea-Cibareno, yang meliputi Ketentuan Umum, Sistematika, Isi, dan Uraian, Evaluasi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
7 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2017
pENTUNJUK - PELAKSANAAN - PROGRAM - SUBSIDI - RASTRA
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 17, BD 2017/17
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Rastra
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial telah menetapkan Program Subsidi Rastra bagi masyarakat berpendapatan rendah, untuk pelaksanaan Program tersebut diperlukan petunjuk pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, serta untuk kelancaran, efektifitas, dan efisiensi pelaksanaan program, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Program Subsidi Rastra.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2015; Perpres No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 96 Tahun 2015; Perpres No. 45 Tahun 2016; Perpres No. 48 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 42 Tahun 2010; Permensos No. 24 Tahun 2013; Perda Prov. Jabar No. 12 Tahun 2008; Perda Prov. Jabar No. 4 Tahun 2012; Pergub Jabar No. 67 Tahun 2013.
Peraturan Gubernur Ini Mengatur Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Rastra yang meliputi Ketentuan Umum, Sistematika, Tim Koordinasi Rastra Daerah Provinsi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2017.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 96 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.
8 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2017
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun Pelajaran 2016/2017
PEDOMANA - PENENERIMAAN - PESERTA - DIDIK - BARU - PADA - SEKOLAH - MENENGAH - ATAS - SEKOLAH - MENENGAH - KEJURUAN - SEKOLAH - MENENGAH - ATAS - LUAR - BIASA - SEKOLAH - MENENGAH - ATAS - TERBUKA - DAN - SEKOLAH - MENENGAH - KEJURUAN - TERBUKA
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 16, BD 2017/16
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Terbuka, Dan Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka
ABSTRAK:
Bahwa Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014tantang Pemerintahan Daerah penerimaan peserta didik baru pada SMA, SMK, SMALB, SMAT, SMKT, merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dietepkan Pergub Jabar tentang Pedoman Penerimanaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Terbuka, Sekolah Menengah Atas Terbuka, Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP N.o 18 Tahun 2016; Permendik No. 23 Tahun 2006; Permendik No. 19 Tahun 2007; Permendik No. 24 Tahun 2007; Permendik No. 50 Tahun 2007; Permendik No. 40 Tahun 2008; Permendik No. 44 Tahun 2009; Permendik No. 70 Tahun 2009; Permendikbud No. 18 Tahun 2016 Permendikbud No. 22 Tahun 2016; Permendikbud No. 75 Tahun 2016; Permendikbud No. 1 Tahun 2017; Permendikbud No. 119 Tahun 2014; Perda Prov. Jabar No. 5 Tahun 2017.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pedoman Penerimanaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Terbuka, Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka Yang Meliputi Ketentuan Umum, Prosedur, Mekanisme, dan Daya Tampung Penerimaan Peserta Didik Baru, Pembiayaan, Peneyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2016 dicabut.
10 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
