Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka membangun Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang memiliki
integritas, diselenggarakan pendidikan antikorupsi pada
program pengembangan kompetensi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Antikorupsi Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2Ol7, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun
2018, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun
2Ol8, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun
2O19, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun
2Ol2
Terdiri dari 6 bab, 12 Pasal
KETENTUAN UMUM , PELAKSANAN , PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN , PELAPORAN , KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2019.
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
7 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan
daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif,
akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan
berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola
pemerintahan yang baik, telah ditetapkan Peraturan
Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2Ol9;
b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan asumsi
kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan,
prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program
dan kegiatan prioritas daerah, perlu dilakukan
perubahan terhadap dokumen Rencana Ke{a Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2OL9;
c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan
Rencana Keq'a Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2Ol9;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14, Peraturan Menteri Dalam Peraturan Menteri Nomor 86
Tahun 2Ol7 , Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2OO9,Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun
2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8
Tahun 2019, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2019
terdiri dari 4 bab dan 6 Pasal
KETENTUAN UMUM, ISI DAN URAIAN PERUBAHAN
RENJA PERANGKAT DAERAH, PENGENDALIAN DAN EVALUASI, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019.
ENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2OI9
15
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Cluster Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kewilayahan Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Pergub Jabar No. 58 Tahun 2018, Perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Cluster Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kewilayahan pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Perda Prov. Jabar No. 9 Tahun 2017; Pergub Jabar No. 69 Tahun 2017; Pergub Jabar No. 58 Tahun 2018.
Peraturan Gubernur Ini Mengatur Tentang Cluster Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kewilayahan Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Ketentuan Umum, Pembagian Claster, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
3 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pola Karier Jabatan Struktural Dan Jabatan Pelaksana Pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Pergub Jabar No. 58 Tahun 2018, perlu menetapkan Pergub Jabar tentang Pola Karier Jabatan Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Perda Prov. Jabar No. 9 Tahun 2017; Pergub Jabar No. 69 Tahun 2017; Pergub Jabar No. 58 Tahun 2018.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pola Karier Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Ketentuan Umum, Jenjang Jabatan dan Pangkat, Pengangkatan Dalam Jabatan, Bentuk Pola Karier Jabatan Struktural, Pembagian Cluster, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014.
8 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pola Karir Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4)
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2Ol8 tentang
Penyelenggaraan Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pola Karir
Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah pada Dinas
Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2OO9, Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6
Tahun 2Ol8, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018
Terdiri dari 9 bab, 27 pasal
KETENTUAN UMUM, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT , PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU
DAN PENGAWAS SEKOLAH, BENTUK POLA KARIR JABATAN FUNGSIONAL GURU
DAN PENGAWAS SEKOLAH , PENGANGKATAN WAKIL KEPALA SEKOLAH , PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH , PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL , PEMBAGIAN CLUSTER , KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
POLA KARIR JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
14 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda Pada Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di
bidang wisata Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, perlu
adanya Standar Pelayanan Minimal yang memuat mengenai
Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan Pengelolaan
Pengaduan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2Ot8
tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan memenuhi
persyaratan administratif, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Barat tentang Standar Pelayanan Minimal
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Daerah Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda pada Dinas
Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4,Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2Ol4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2Ol8, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun
2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2OlO , Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2Ol7 , Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 120 Tahun 2OO9
Terdiri dari 8 bab, 14 pasal
KETENTUAN UMUM , PENYELEN GGARAAN PELAYANAN , PEMANTAUAN DAN EVALUASI , PELAPORAN , PEMBINAAN DAN PENGAWASAN , PEMBIAYAAN , KETENTUAN LAIN-LAIN , KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN HUTAN RAYA IR. H. DJUANDA
16 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2019
POLA - TATA - KELOLA - BADAN - LAYANAN - UMUM - DAERAH - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - DAERAH - TAMAN - HUTAN - RAYA - Ir. H. DJUANDA - PADA - DINAS - KEHUTANAN - PEMERINTAH - DAERAH - PROVINSI - JAWA - BARAT
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda Pada Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 38 Permendagri No. 79 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Ir. H.Djuanda pada Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda Prov. Jabar No. 25 Tahun 2008; Perda Prov. Jabar No. 78 Tahun 2009; Perda Prov. Jabar No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 10 Tahun 2019; Perda Prov. Jabar No. 9 Tahun 2017; Pergub Jabar No. 69 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Jabar No. 21 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang pola tata kelola badan alayanan umum daerah unit pelaksana teknis daerah Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda pada dinas kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Ketentuan umum, Tata kelola, Dewan pengawas, Susunan organisasi BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda, Prosedur kerja, Pengelompokan fungsi yang logis, Pengelolaan sumber daya manusia, Pengelolaan sumber daya lain, Pembinaan dan pengawasan, Evaluasi dan penilaian kinerja, Ketentua penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; Perda Prov. Jabar No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 10 Tahun 2019; Pergub Jabar No. 69 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Jabar No. 21 Tahun 2019.
21 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di
Daerah Provinsi Jawa Barat, diperlukan strategi
pengintegrasian gender melalui perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan,
dan evaluasi;
b. bahwa sebagai pedoman dalam pen5rusunan strategi
pengintegrasian gender di lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan
Gubenur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2Ol3 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
c. bahwa untuk harmonisasi dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, perlu dilakukan perubahan
terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1
Tahun 2Ol3 sebagairr'ana dimaksud pada huruf b;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2OO8,Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2O13, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2Ol4, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2017, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2OlO , Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
0260 lKep. 1 IOS-DPSAKB /2017
terdiri dari 4 bab, 22 pasal
KETENTUAN UMUM , PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN , PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
15 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 189 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
Diubah dengan
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
Mengubah
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa hak keuangan dan administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa
Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2OI7 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralcyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2Ol7 sebagaimana dimaksud
pada pertimbangan huruf a, telah ditetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 4l Tahun 2Ol7 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 14 Tahun 2OL7 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79
Tahun 2Ol8 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 4l Tahun 2Ol7 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
14 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
Provinsi Jawa Barat;
bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Uang Jasa
Pengabdian bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2Ol7
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah Provinsi Jawa Barat perlu diubah untuk
kedua kalinya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2Ol7
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah Provinsi Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 , Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2OO4 , Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun
2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun
2O17, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017
beberapa ketentuan diubah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2019.
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2017
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
5
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 21 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2Ol7 tentang
Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu disusun Tugas Pokok,
Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah di lingkungan Dinas Komunikasi dan
Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2Ol7 , Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2O17, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 69 Tahun
2Ol7
terdiri dari 10 pasal, 6 bab yaitu:
KETENTUAN UMUM , UPTD DI LINGKUNGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT
DAN TATA KERJA, TATA KERJA, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2019.
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
14 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
