Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran proses Penyaluran
Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sesuai ketentuan
Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 215/PMK.07 /2021 tentang Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan
Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Lamongan Tahun
2022.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengel~laan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah; 4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
a. alokasi anggaran;
b. pelaksanaan BLT DBHCHT;
c. pemantauan, evaluasi dan pengawasan BLT DBHCHT
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2022.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 2022
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Standar/Pedoman - Dana Desa
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 50
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANMN
PROGRAM DANA DUSUN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan
potensi Desa dan mendorong partisipasi
masyarakat dalam pembangunan Daerah,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Program Dana Dusun;
b. bahwa Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50
Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Program Dana Dusun belum
memuat pengaturan mengenai tata cara
Penyaluran dan Pencairan program dana
dusun sehingga perlu disesuaikan.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
tentang Kecamatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun
2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Dana Dusun.
Mengatur perubahan antara lain:
1. Menambahkan pasal 1 ayat 18 tentang Tim Pengendali Program Dana Dusun;
2. Penyaluran dan Pencairan Program Dana Dusun (7 pasal)
3. Menghapus ketentuan pasal 22.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2022.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 2022
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur - Pengadaan Barang/Jasa
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 11 TAHUN
2022 TENTANG TAMBAHAN PERSYARATAN DOKUMEN PEMILIHAN
PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Surat
Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penegasan
Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi
Penyedia dan Syarat Teknis Dalam Proses
Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,
maka Tambahan Persyaratan Dokumen
Pemilihan Paket Pekerjaan Konstruksi
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Nomor 11 Tahun 2022 perlu dilakukan
pencabutan.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
ten tang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; 5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 11 Tahun
2022 tentang Tambahan Persyaratan Dokumen
Pemilihan Paket Pekerjaan Konstruksi.
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 11 Tahun 2022
tentang Tambahan Persyaratan Dokumen Pemilihan
Paket Pekerjaan Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK:
a. bahwa kebutuhan masyarakat terhadap Jenis
pelayanan kesehatan dan pengobatan merupakan
kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi;
b. bahwa ketentuan tarif retribusi pelayanan
kesehatan di Puskesmas dan di UPT. Labkesda
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, sudah
tidak sesuai dengan indeks harga kebutuhan
pelayanan kesehatan sehingga perlu ditinjau
kembali.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13
Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Mengubah tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas dan di UPT. Labkesda sebagaimana
tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Standar/Pedoman
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20.1 TAHUN
2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan
kebijakan Pemerintah terkait dengan mekanisme
Pengelolaan Keuangan Daerah, serta guna efisiensi
dan efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, maka
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20.1 Tahun
2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 perlu
disesuaikan kembali dengan menetapkan dalam
Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Satuan Harga Regional; 5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20.1 Tahun
2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.
Mengubah lampiran Peraturan
Bupati Lamongan Nomor 20.1 Tahun 2021 tentang
Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kualitas
penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
pemerintahan daerah, diperlukan pedoman
pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamongan;
b. bahwa Pedoman Pengelolaan Risiko menjadi
acuan bagi pejabat/ seluruh pegawai di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk
melakukan pengelolaan risiko.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan; 4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a . pengelolaan risiko;
b. pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
58 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Pajak dan Retribusi Daerah - Kebijakan Pemerintah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA/DENDA
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
YANG TERUTANG
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendorong Wajib Pajak
untuk melunasi pajak terutang pada situasi dan
kondisi pemulihan perekonomian akibat Covid-
19 yang telah terjadi dan sebagai upaya
peningkatan penenmaan Pendapatan Asli
Daerah, diperlukan instrument kebijakan di
bidang perpajakan daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat
(2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah,
Kepala Daerah diberi wewenang untuk
mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administrasi berupa bunga/ denda dan kenaikan
pajak yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UndangUndang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Pajak Daerah; 4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun
2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Bumi clan Bangunan; 5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16.1
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembetulan,
Pembatalan, Pengurangan Ketetapan,
Pembebasan dan Penghapusan a tau
Pegurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah.
Mengatur tentang penghapusan sanksi
administrasi berupa bunga/ denda PBB-P2 yang
terutang di Kabupaten Lamongan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2022
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka membangun sistem
penanggulangan bencana di Kabupaten
Lamongan, diperlukan Pedoman Pengendalian
Operasi Penanggulangan Bencana.
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam.
Menetapkan Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan
Bencana Kabupaten Lamongan, sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
34 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan,
perlu memnJau kembali Peraturan Bupati
Lamongan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Biaya
Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Lamongan Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor
18 Tahun 2016 tentang Pedoman Biaya Pemilihan
Kepala Desa di Kabupaten Lamongan.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72
Tahun 2020; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018; 6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2021
tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten
Lamongan.
Biaya pemilihan kepala Desa dibebankan pada :
a . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2022
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
kegiatan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten
Lamongan, beberapa ketentuan dalam Peraturan
Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemilihan
Kepala Desa di Kabupaten Lamongan perlu
dilakukan penyesuaian.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
Mengubah beberapa pasal tentang Panitia Pemilihan, Tahapan pencalonan, persyaratan menjadi calon kepala desa dan pakaian yang dikenakan calon Kepala Desa Terpilih ketika pengucapan sumpah/janji.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2022.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
