Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022

TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok yang diatur antara lain: 1. DBHPD dan RD dialokasikan kepada 462 (empat ratus enam puluh dua) Desa di 27 (dua puluh tujuh) kecamatan. 2. Alokasi DBHPD dan RD ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Lamongan

Tanggal Penetapan

03 Januari 2022

Tanggal Pengundangan

03 Januari 2022

Tanggal Berlaku

03 Januari 2022

Sumber

BD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Bidang

Halaman ini telah diakses 845 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

3 TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Pajak dan Retribusi Daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa, telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 ,Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 ten tang Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022 dalam Peraturan Bupati. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Materi pokok yang diatur antara lain: 1. DBHPD dan RD dialokasikan kepada 462 (empat ratus enam puluh dua) Desa di 27 (dua puluh tujuh) kecamatan. 2. Alokasi DBHPD dan RD ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022. 21 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022

TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT