Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 10
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 PP No 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu menetapkan Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Lamongan
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. UU No 12 Tahun 1950
3. UU No 12 Tahun 2011
4. UU No 17 Tahun 2014
5. UU No 23 Tahun 2014
6. PP No 58 Tahun 2005
7. PP No 12 Tahun 2017
8. PP No 18 Tahun 2017
9. Perpres No 87 Tahun 2014
10. Permendagri No 13 Tahun 2006
11. Permendagri No 80 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Lamongan. Terdiri dari ketentuan umum, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2017.
Perda Kab Lamongan No 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Lamongan sebagaimanan telah diubah beebrapa kali terakhir dengan Perda Kab Lamongan Nomor 2 Tahun 2007, sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati sebgai pelaksanaan dari Perda ini ditetapkan paling lambat 6 bulan sejak Perda diundangkan.
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA PEMKAB LAMONGAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur kode etik pejabat struktural dan pejabat fungsional pengelola layanan pengadaan barang/ jasa Pemerintah Kabupaten Lamongan;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pengelola Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang
Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 ten tang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E).
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Prinsip pengadaan barang/jasa;
3. Kode Etik;
4. Komite Etik;
5. Pemeriksaan dan Keputusan;
6. Sekretariat Komite Etik;
7. Pembiayaan;
8. Ketentuan Lain-Lain;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 59 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan
kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja pegawai
serta menjamin obyektivitas pemberian tambahan
perbaikan penghasilan perlu memasukkan unsur
kinerja dalam pertimbangan pemberian tambahan
perbaikan penghasilan selain disiplin kehadiran;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu mengubah kembali Peraturan
Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Kepada
Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan
Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Pre stasi KeIja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2017
ten tang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan
Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6.1 Tahun 2017
(Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017
Nomor 6.1).
1. Mengubah beberapa pasal yaitu Pasal 1 angka 3, angka 8, angka 10 sampai
dengan angka 15, angka 18 dan angka 20 diubah,
angka 2 dan angka 16 dihapus, dan setelah angka 20
ditambah 2 (dua) angka yakni angka 21 dan angka 22;
2. Mengubah pasal 2 tentang peraturan dan pengukuran TPP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 39 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Lamongan No. 56 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 10 TH 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAB LAMONGAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal
13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal
19 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21 ayat (4), Pasal 26 ayat (6), Pasal 37 ayat (6) dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 10);
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
Peraturan ini berisi;
1. Ketentuan umum;
2. Kelompok kemampuan keuangan daerah;
3. Tunjangan Komunikasi intensif dan Tunjangan Reses;
4. Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
5. Pakaian Dinas dan Atribut;
6. Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
7. Dana Operasional;
8. Tenaga Ahli Fraksi;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
a. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/34/Kep/413.013/2016 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan; dan
b. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/371/Kep/413.013/2016 tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan No. 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan
ABSTRAK:
bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Lamongan, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dab Fungsi serta Tata Kerja Baadn Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 12 Tahun 2011
3. UU No 5 Tahun 2014
4. UU No 23 Tahun 2014
5. PP No 16 Tahun 1994
6. PP No 79 Tahun 2005
7. PP No 18 Tahun 2016
8. Perpres No 87 Tahun 2014
9. Permendagri No 80 Tahun 2015
10. Perda Kab Lamongan No 5 Tahun 2016
11. Perbup No 83 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan atas PeraturanBupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan. Ketentuan yang diubah adalah Pasal 15 ayat (2).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan diubah.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan No. 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Operasional Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Lamongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemungutan PBB P2 dan mensinergikan upaya pemungutan PBB-P2 baik tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun desakelurahan, perlu menetapkan biaya operasional pendistribusian surat pemberitahuan pajak terhutang dan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan Kabupaten Lamongan dalam Peraturan Bupati.
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 28 Tahun 2009
3. UU No 12 Tahun 2011
4. UU No 23 Tahun 2014
5. Perpres No 87 Tahun 2014
6. PP No 58 Tahun 2005
7. Permendagri No 13 Tahun 2006
8. Permendagri No 80 Tahun 2015
9. Perda No 11 Tahun 2007
10. Perda No 12 Tahun 2010
11. Perbup No 35 Tahun 2014
Peraturan ini mengatur tentang Biaya Operasional Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Pemungutan PBB P2 Kab Lamongan. Terdiri dari Ketentuan Umum; Biaya Distribusi; Biaya Pemungutan; Pembentukan Tim.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2017.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 17 TH 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
a. bahwa beberapa ketentuan dalam Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana
telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Lamongan Nomor 17 Tahun 2016, tidak sesuai
dengan perkembangan kondisi saat ini, sehingga
perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, dan sebagai tindak lanjut
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 Tanggal 23
Agustus 2016, perlu mengubah kembali Peraturan
Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan
dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67
Tahun 2017;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
Tahun 2015 tentang Desa.
Perubahan yang diatur dalam peraturan bupati ini:
1. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang
telah memenuhi persyaratan meliputi:
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. Bertaqwa kepada Tul)an Yang Esa;
c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
d. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau
yang sederajat;
e. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh
dual tahun pada saat mendaftar;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2017.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan No. 2 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uang Persediaan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan TA 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan operasional sehari-hari pada perangkat daerah Kabupaten Lamongan TA 2017, serta guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) PP NO 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah, dipandang perlu menetapkan uang persediaan perangkat daerah Kab Lamongan TA 2017 dalam Peraturan Bupati.
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 1 Tahun 2004
3. UU No 12 Tahun 2011
4. UU No 23 Tahun 2014
5. PP No 56 Tahun 2005
6. PP No 58 Tahun 2005
7. PP No 8 tAHUN 2006
8. PP No 39 Tahun 2007
9. PP No 71 Tahun 2010
10. Perpres No 87 Tahun 2014
11. Permendagri No 13 Tahun 2006
12. Permendagri No 80 Tahun 2015
13. Perda Kab Lamongan No 3 Tahun 2002
14. Perda Kab Lamongan No 11 Tahun 2007
15. Perda Kab Lamongan No 13 Tahun 2016
16. Peraturan Bupati Lamongan No 51 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang uang persediaan perangkat daerah kabupaten Lamongan TA 2017. Terdiri dari Ketentuan Umum, Penetapan Besaran, Batasan Penggunaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan No. 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa TA 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa TA 2017, sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa TA 2017 dengan Peraturan Bupati
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 12 Tahun 2011
3. UU No 6 Tahun 2014
4. UU No 23 Tahun 2014
5. PP No 58 Tahun 2005
6. PP No 43 Tahun 2014
7. Perpres No 87 Tahun 2014
8. Permendagri No 13 Tahun 2006
9. Permendagri No 80 Tahun 2015
10. Permendagri No 113 Tahun 2014
11. Perda no 11 Tahun 2007
12. Perda No 13 Tahun 2016
13. Peraturan Bupati Lamongan No 51 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa TA 2017. Berisi ketentuan umum; maksud, tujuan dan sasaran; penggunaan dana bantuan keauangan; pengendalian dan pengawasa kegiatan; mekanisme pelaksanaan kegiatan; mekanisme penyaluran dan pencairan; pelaksanaan kegiatan; pelaporan dan pertanggungjawaban; pengawasan; ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
39
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 53 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN INTENSIFIKASI PERTANIAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017/2018
ABSTRAK:
menimbang: bahwa dalam rangka terwijudnya keberhasilan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan di kabupaten lamongan guna mendukung peningkatan pendapatan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional khususnya sasaran komuditas unggulan spesifikasi lokasi regional perlu mengatur pedoman intensifikasi pertanian Kabupaten Lamongan Tahun 2017/2018 dengan Peraturan Bupati
mengingat: UU no 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman; UU no 18 tahun 2004 tentang perkebunan; UU no 31 tahun 2004 tentang perikanan; Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 12 Tahun 2015 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
peraturan ini mengatur mengenai pedoman intensifikasi pertanian kabupaten lamongan Tahun 2017/2018. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, maksud dan tujuan, rencana intensifikasi, strategi umum, langkah-langkah operasional, penggunaan benih/bibit, kebutuhan pupuk, pestisida dan vaksin, sarana pertanian, modal, penerapan teknologi, panan, pasca panen dan pemasaran, pembiayaan, pengendalian,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2017.
jumlah 15 halaman + lampiran 2 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
