PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM STATUS TRANSISI DARURAT
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM STATUS TRANSISI DARURAT
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Daerah dilakukan oleh Bupati; b. bahwa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019, perlu meminimalisir risiko dan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 dengan tetap mendukung keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta telah menurunnya eskalasi ancaman bencana akibat Corona Virus Disease 2019 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Status Transisi Darurat ke Pemulihan.
Mengingat: 21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya; 22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi; 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Maateri Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Status Transisi, Pelaksanaan, Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Pembiayaan, Sanksi, Ketentuan Penutup, lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 27 Tahun 2020
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa melihat perkembangan perluasan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) baik secara nasional, di tingkat Provinsi Jawa Timur, maupun kondisi di kabupaten Lamongan maka dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir dampak resiko korban di Kabupaten Lamongan, perlu dilakukan langkah-langkah cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur yang berlaku; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi dan kelancaran program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Mengingat: 51. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 52. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020; 53. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diubah, Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2019
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 26 Tahun 2020
ANALISIS STANDAR PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISIS STANDAR PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyusunan anggaran perlu adanya penyetaraan beberapa kegiatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaaksud huruf a serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021.
Mengingat: 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penerapan ASB, Pengendalian dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup, Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 25 Tahun 2020
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuaten Lamongn dalam Peraturan Bupati.
Mengingat: 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepoisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipi, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya, Pembayaran Tunjangan Hari Raya, Pendanaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEPEMUDAAN
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi aktif Pemuda dalam pembangunan daerah dan nasional serta agar mampu bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat nasional maupun internasional, perlu pembangunan Kepemudaan; b. bahwa Pemuda memiliki peran yang strategis dan potensi yang besar, perlu adanya pengembangan peran dan potensi secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan; c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan di daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepemudaan.
Mengingat: 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan; 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Asas, Fungsi, dan Tujuan, Pran, Tanggung Jawab, dan Hak Pemuda, Pelayanan Kepemudaan, Mitra Kepemudaan, Prasarana dan Sarana Kepemudaan, Organisasi Kepemudaan, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan, Kerjasama, Data dan Infprmasi, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2020.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 2020
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH KEPADA CAMAT
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH KEPADA CAMAT
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat perlu disesuaikan kembali khususnya mengenai pengesahan dokumen hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil tentang nama-nama keluarga miskin yang memenuhi syarat menerima BLT-Dana Desa sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat dengan menetapkan kembali dalam Peraturan Bupati.
Mengingat: 13. Peraturan Bupati lamongan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat; 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Pasal 1 setelah angka 8 ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 9, angka 10 dan angka 11, Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, BAB III stelah bagian kesembilan ditambah 1(satu) bagian yakni bagian Kesepuluh, dan diantara diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2014
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2020
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender, perlu mengintegrasikan perspektif gender khususnya dalam perencanaan dan penganggaran daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender.
Mengingat: 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Penyusunan PPRG, Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan, Pendanaan, Ketentuan Penutup, Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG/ JASA DI DESA
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa dalam Peraturan Bupati.
Mengingat: 12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tata Nilai Pengadaan, Ruang Lingkup Pengadaan, Para Pihak, Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pelaksanaan Pengadaan, Pembayaran Prestasi Kerja, Keadaan Kahar, Pemutusan Surat Perjanjian, Sanksi, Penyelesaian Perselisihan, Pelaporan dan Serah Terima, Pembinaan, Pengawasan dan Pengadaan Secara Elektronik, Ketentuan Lain-Lain, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2020
PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020, beberapa ketentuan khususnya mengenai penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa bagi warga miskin terdampak pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 perlu disesuaikan kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dengan menetapkan kembali dalam Peraturan Bupati.
Mengingat: 14. Peraturan Dearah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020; 16. Peraturan Bupati lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Pasal 1 Setelah angka 49 ditambah 4 (empat) angka yakni angka 50 sampai dengan angka 54, Ketentuan Pasal 9 diubah, Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A, Ketentuan Pasal 20 diubah, ketentuan Pasal 21 diubah, Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disispkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A, Lampiran I dan Lampiran II diubah, Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2020.
PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2020
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
Mengingat: 14. Peraturan Menteri keuangan Nomor : 35/PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangaka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 Nomor 10/E).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Ketentuan Pasal 11 diubah, Ketentuan Pasal 12 diubah, Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, Yakni Pasal 12A, Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2020.
PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2019
16 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
