Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipasi, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggarakannya tata kelola kepemerintahan yang baik, perlu disusun RKPD yang mengacu pada RPJMD Teknokratik Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dan merupakan satu sistem perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RKPD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2018 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 129 ayat (2) dan (3) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD, disebutkan RKPD Kabupaten ditetapkan dengan Perbup setelah RKPD Provinsi ditetapkan dan selanjutnya menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2018. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Perbup tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 32 Tahun 2017; Perda Prov. Kaltim No. 15 Tahun 2008; Perda Prov. Kaltim No. 7 Tahun 2014; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 17 Tahun 2010; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 7 Tahun 2016; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 8 Tahun 2016; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2016; Perbup No. 21 Tahun 2012
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
7 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Manual Rujukan Material dan Neonatal
ABSTRAK:
Dalam rangka menindaklanjuti Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 16 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Daerah ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) serta dalam Pasal 77 perlu menyusun Manual Rujukan Maternal dan Neonatal. Proses rujukan maternal dan neonatal belum terlaksana secara sistematis sesuai jenjang dan alur rujukan sehingga berdampak sebagai salah satu penyebab penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perbup tentang Manual Rujukan Maternal dan Neonatal.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permenkes No. 1438 Tahun 2010; Permenkes No. 1464 Tahun 2010; Permenkes No. 001 Tahun 2012; Permenkes No. 82 Tahun 2013; Permenkes No. 9 Tahun 2014; Permenkes No. 75 Tahun 2015; Permenkes No. 43 Tahun 2016; Permenkes No. 52 Tahun 2016; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 16 Tahun 2011; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Prosedur dan Persyaratan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka perlu disusun Prosedur dan Persyaratan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dalam rangka mewujudkan peningkatan standar pelayanan prima administrasi kependudukan sesuai prinsip good governace dan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan perlu ada pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Perbup tentang Prosedur dan Persyaratan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 102 Tahun 2012; PP No. 92 Tahun 2012; Perpres No. 25 Tahun 2008; Perpres No. 26 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 112 Tahun 2013; Permendagri No. 28 Tahun 2005;
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Kelembagaan; 4. Prosedur dan Persyaratan Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 5. Prosedur dan Persyaratan Pelayanan Pencatatan Sipil; 6. Pelayanan Administrasi Kependudukan; 7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017.
28 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pekerja Harian Lepas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman
ABSTRAK:
Pelayanan publik di bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman di Kab. Kutai Kartanegara merupakan penjabaran dari program pembangunan berwawasan lingkungan untuk memenuhi tuntutan masyarakat guna menciptakan lingkungan kota bersih, sehat, hijau, dan lestari dengan dukungan kinerja yang bertanggung jawab dari pekerja harian lepas kebersihan, pertamanan, dan pemakaman pemerintah daerah. Untuk meningkatkan semangat kinerja dan tanggung jawab pekerja harian lepas kebersihan, pertamanan, dan pemakaman tersebut maka perlu adanya peraturan secara khusus yang mengatur status keberadaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pekerja Harian Lepas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2016; Perbub Kutai Kartanegara No. 57 Tahun 2016; Perbup Kutai Kartanegara No. 65 Tahun 2016; Perbup Kutai Kartanegara No. 85 Tahun 2016
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pekerja Harian Lepas (PHL) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Adanya dinamika Anggaran. Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara, maka perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Bupati tersebut
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.4 Tahun 1966; PP No.24 Tahun 1976; PP No.32 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.19 Tahun 2013; PP No.16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No.40 Tahun 2010; PP No.100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2002; PP No.9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No.63 Tahun 2009; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.6 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; PP No.46 Tahun 2011; PP No.21 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Peraturan Kepala BKN No.21 Tahun 2010; Perda Kutai Kartanegara No.16 Tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan-ketentuan yang diubah dari Perbup No.33 Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
Perbup No.33 Tahun 2016 diubah
12 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Internal RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
ABSTRAK:
RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti merupakan lembaga milik Pemda yang mempunyai tugas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat kabupaten yang menyelenggarakan upaya kesehatan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif, dan preventif. Untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, perlu pengaturan internal yang mengatur peran dan fungsi pemilik, pengelola, dan staf medis serta pengelolaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dibentuk Perbup tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Kepmenkes No. 772/Menkes/SK/IV/2002; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 8 Tahun 2016; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2016
1. Ketentuan Umum; 2. Identitas Rumah Sakit; 3. Pelayanan yang diberikan Rumah Sakit; 4. Organisasi Rumah Sakit; 5. Dewan Pengawas; 6. Komite-komite; 7. Tata Kelola; 8. Kerjasama Kemitraan; 9. Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Kerjasama; 10. Tata Cara Kerjasama; 11. Kode Etik; 12. Ketentuan Lain-lain; 13. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2017.
36 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:
Untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian perlu dijamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perbup tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 2012; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2012
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Penerima Insentif; 4. Jenis Insentif; 5. Pertimbangan Penerima Insentif; 6. Tata Cara Pemberian Intensif; 7. Kewajiban Petani Penerima Insentif; 8. Pencabutan, Pembinaan, dan Pengawasan Insentif; 9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2017.
11 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 20 Tahun 2017
RSUD - aji batara agung dewa sakti - samboja - Standar Pelayanan Minimal
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD 2017/20
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti merupakan layanan umum yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat harus memiliki kualitas pelayanan yang sesuai standar yang telah ditetapkan sehingga masyarakat sebagai pengguna layanan merasa puas. Untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Permendagri No. 61 Tahun 2007 menyebutkan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD, Kepala Daerah menetapkan Standar Pelayanan Minimal BLUD dengan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permenkes No. 741/MENKES/PER/VII/2008; Kepmenkes No. 228/MENKES/SK/II/2008; Kepmenkes No. 129./MenKes/SK/II/2008 Tahun 2008; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 7 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Peran Serta Masyarakat; 5. Mekanisme Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal; 6. Pengorganisasian; 7. Pelaksanaan; 8. Pembinaan; 9. Pengawasan; 10. Pembiayaan. 11. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2017.
10 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan
ABSTRAK:
Untuk lebih mengoptimalkan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara (DKP Kab. Kukar) perlu menyesuaikan tugas dan fungsinya dengan perkembangan pada saat ini, sehingga dipandang perlu mengatur kembali susunan organisasi DKP Kab. Kukar. Perbup No. 40 Tahun 2011 tentang DKP, perlu dilakukan perubahan pada komposisi keanggotaannya yang mengalami perubahan nomenklatur Perangkat Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Perbup tentang Perubahan Ketiga atas Peratutsn Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 18 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 83 Tahun 2006; Permentan No. 43/Permentan/OT.010/8/2016; Perda Kab. Kukar No. 9 Tahun 2016; Perda Kab. Kukar No. 1 Tahun 2017; Perbup Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2017
Ketentuan dalam Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2011 yang diubah adalah Pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2017.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan.
4 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 16 Tahun 2017
PAJAK - rETRIBUSI - desa - BAGI HASIL - RINCIAN - pengalokasian - penggunaan - penetapan - tata cara
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD 2017/16
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 97 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 16 Tahun 2010
1. Ketentuan Umum; 2. Perhitungan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Tata Cara Pencairan dan Penyaluran; 4. Penggunaan; 5. Laporan; 6. Pembinaan dan Pengawasan; 7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2017.
12 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
