Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 27 Tahun 2017

Prosedur dan Persyaratan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Kelembagaan; 4. Prosedur dan Persyaratan Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 5. Prosedur dan Persyaratan Pelayanan Pencatatan Sipil; 6. Pelayanan Administrasi Kependudukan; 7. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Persyaratan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Kertanegara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Tenggarong

Tanggal Penetapan

22 Mei 2017

Tanggal Pengundangan

23 Mei 2017

Tanggal Berlaku

23 Mei 2017

Sumber

BD 2017/27

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara

Bidang

Halaman ini telah diakses 9 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kukar 27-2017 ttg Prosedur Persyaratan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

kependudukan - administrasi - penyelenggaraan - prosedur - persyaratan
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD 2017/27
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Prosedur dan Persyaratan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	Untuk melaksanakan ketentuan dalam Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka perlu disusun Prosedur dan Persyaratan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dalam rangka mewujudkan peningkatan standar pelayanan prima administrasi kependudukan sesuai prinsip good governace dan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan perlu ada pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Perbup tentang Prosedur dan Persyaratan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 102 Tahun 2012; PP No. 92 Tahun 2012; Perpres No. 25 Tahun 2008; Perpres No. 26 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 112 Tahun 2013; Permendagri No. 28 Tahun 2005; 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Kelembagaan; 4. Prosedur dan Persyaratan Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 5. Prosedur dan Persyaratan Pelayanan Pencatatan Sipil; 6. Pelayanan Administrasi Kependudukan; 7. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017. 28 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521