Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Penyelesaian Utang Daerah
ABSTRAK:
dalam Rangka Meningkatkan Efisiensi,Efektifitas,akuntabilitas,Transparansi dan tertib Administrasi Pengelolaan utang Daerah ayng Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BElanja Daerah Perlu Dilakukan Pengeturan Lebih Lanjut Mengenai Mekanisme Penyelesaian Utang.
UUD Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 6; UU No. 27 Tahun 1959; UU No 3 Tahun 1953; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; Uu No 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 9 Tahun 2015; No 58 Tahun 2005; No 13 Tahun 2006; No 21 Tahun 2011; No 13 Tahun 2006; No 16 Tahun 2010; No 16 Tahun 2011; No 53 Tahun 2011; No 37 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati Ini Diatur Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 dan Pasal 2, Jenis Utang Daerah Pasal 3 Dan Pasal 4, Kriteria Utang Daerah Pasal 5 s/d Pasal 8, Pengendalian Atas nilai Utang Daerah Pada Perangkat daerah Pasal 9 Dan Pasal 10, penganggaran Pasal 11 s/d Pasal 13, Mekanisme Pembayaran Pasal 14 dan Pasal 15, Akuntnasi Dan Pelaporan Keuangan Pasal 16, Penghapusan Utang daerah Pada Perangkat Daerah Pasal 17 Dan pasal 18, Pengawasan Dan Pengendalian Pasal 19.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa.
ABSTRAK:
Adanya penambahan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2018 maka Perlu Dilakukan Perubahan Terhadap Peraturan Bupati Kutai Kartenagara No 8 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa.
UUD Tahun 1945 Pasal 8 ayat 6; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 9 Tahun 2015; UU No 23 Tahun 2014; No 43 Tahun 2014;UU No 6 Tahun 2014; No 47 Tahun 2015; No 8 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati Ini Diatur Tantang
Pasal 1 : Ktentuan Dalam Lapiran Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomo r8 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 nomor 8) Diubah Sebagimana Tersebut dalam Lampiran PEraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
13hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penegndalian Gratifikasi
ABSTRAK:
Dalam Rangka Peneylenggaraan Kepemerintahan AYng BAik, BErsih, Dan BEbas Dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten kuati Kartanegara, Pejabat/Pegawai Negeri Pemerintah Daerah Dilarang Menerima Hadiah Atau Suatu Pemeberian Dari Siapapun Juga ayng Berhubungan Dengan Pejabat dan Atau Pekerjaannya, Dan Penegndalian Gratifikasi Merupakan Salah Satu Indikator Penguatan Pengawasan untuk MEnilai Keberhasilan Proses Pembangunan Zona Integritas.
UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No 27 Tahun 1959; UU No 3 Tahun 1953; No 72 TAhun 1959; UU no 31 Tahun 1999; UU No 20 tahun 2001; UU No 30 Tahun 2002; UU no 10 Tahun 2015; UU no 1 Tahun 2015; UU No 23 Tahun 2014; UU No 9 Tahun 2015; No 2 tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati Ini Diatur Tentang Ketentuan umum pasal 1 dan Pasal 2, Penegndalian Gratifikasi Pasal 3 Dan pasal 4, Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi Psal 5 s/d Pasal 10, Unit Penegndalian gratifikasi Pasal 11 s/d Pasal 14, Pengawasan Pasal 15 s/d Pasal 17, Perlindungan dan Penghargaan Pasal 18 dan Psal 19, Sanksi Pasal 20, Pembiayaan Pasal 21.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2018.
22hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Dan Penindustrian Kebutusan Alokon Dan non Alokon Serta Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana
ABSTRAK:
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,Salah Satu Kewenangan Daerah Adalah Melaksanakan urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Denagan Pelayanan Dasar Diantaranya Adalah Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (KB) Dalam Lampiran Huruf N Nomor 2. Sub Urusan Keluarga Berencana (KB) Huruf c.Dimana Kewenangan Daerah Kabupaten/kota Untuk Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Adalah Urusan Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana DI Daerah Kabupaten /Kota
UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No 27 athun 1959; UU No 3 Tahun 1953; UU no 23 Tahun 2014; UU No 9 Tahun 2018; UU No 23 Tahun 2014; No 9 TAhun 2016; No.68 Tahun 2016.
KeDalam Peraturan Bupati Ini Diatur Tentang Ketentuan Umum Pasal 1,dan Pasal 2, Mekanisme Perencanaan Kebutuhan Alokon Dan Non Alokon Pasal 3,4, dan apsal 5, Mekanisme Pengendalian Alokon Dan Non Alokon KEluarga Berencana Pasal 6 s/d Pasal 10, Pelayanan Keluarga Berencana Pasal 11 s/d Pasal 14, Ketentuan Lain-lain pasal 15.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2018.
34hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
ketentuan Dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TAhun Anggaran 2018
UUD tahun 1945 Pasal 18 Ayat 6; UU No 27 Tahun 1959; UU No 3 Tahun 1953; UU No 23 Tahun 2014; UU No 9 Tahun 2015; UU No 23 Tahun 2014; No 7 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati In Diatur Tentang Uraian Penjabaran Perubahan APBD Pasal 1 s/d pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018.
3hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan operasional Pejabat Penyidik PNS Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara maka perlu dibentuk suatu wadah untuk menaungi Penyidik PNS sehingga dapat mengoptimalkan kinerja Penyidik PNS yang tersebar di seluruh perangkat daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik PNS.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda Kaltim No.4 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kaltim No.11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Sekretariat, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2018.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 perlu dilakukan penyesuaian dan sesuai ketentuan dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, untuk itu Perbup Kukar No.29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 perlu dilakukan perubahan sebagai landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan Tahun 2018, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Perbup Kukar No.29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perbup No.29 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Perubahan: Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B dan beberapa ketentuan dalam Lampiran Perbup No.29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Permendagri No.45 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (3) tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati dan berdasarkan Berita Acara tanggal 30 Oktober 2015 tentang pergeseran titik koordinat perbatasan wilayah Kelurahan Kampung Lama dengan perbatasan Kelurahan Tanjung Harapan, Berita Acara Rapat tanggal 6 September 2017 pada angka 8 tentang Perubahan Batas antara Kelurahan Kampung Lama dengan Kelurahan Tanjung Harapan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; Permendagri No.76 Tahun 2012; Permendagri No.45 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Batas Desa dan Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 613/SK-BUP/HK/2012 tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan Tanjung Haraan Kecamatan Samboja
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Permendagri No.45 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (3) tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati dan berdasarkan Berita Acara tanggal 5 Desember 2016 tentang perbatasan Desa Bukit Raya dengan perbatasan wilayah Desa Beringin Agung, Berita Acara tanggal 27 Juli 2016 tentang membahas usulan surat dari pengurus Gereja Misi Injil di wilayah perbatasan dua Desa yaitu Desa Bukit Raya dengan Desa Beringin Agung, Berita Acara Rapat tanggal 6 September 2017 pada angka 7 tentang Perubahan Batas antara Desa Bukit Raya dengan Desa Beringin Agung, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014;UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; Permendagri No.76 Tahun 2012; Permendagri No.45 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Batas Desa dan Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 619/SK-BUP/HK/2012 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa Bukit Raya Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Kelurahan Salok Api Laut Kecamatan Samboja
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Permendagri No.45 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (3) tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yamg menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati dan berdasarkan Berita Acara tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pelacakan Batas Kelurahan Salok Api Laut dengan Kelurahan Salok Api Darat, Berita Acara Rapat tanggal 28 September 2017 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Amborawang Laut dengan Kelurahan Salok Api Laut Kecamatan Samboja, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Kelurahan Salok Api Laut Kecamatan Samboja.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; Permendagri No.76 Tahun 2012; Permendagri No.45 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Batas Desa dan Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
5 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
