PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - HASIL - BAGIAN - PENGALOKASIAN - DESA - TATA CARA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2022/NO.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2022.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai:
Ketentuan Umum; Pengalokasian; Perhitungan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah; Tata Cara Penyaluran; Penggunaan; Laporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
18 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 7 Tahun 2022
DANA DESA - ALOKASI - PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN - TATA CARA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2022/No.7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2022.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 119 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur: Ketentuan Umum; Prinsip dan Tujuan; Pengalokasian, Pembagian, dan Penganggaran ADD Setiap Desa; Penggunaan ADD; Penyaluran ADD; Pelaksanaan Kegiatan; Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
Bupati dapat melakukan perubahan besaran ADD pada tahun berkenaan dalam hal terjadi perubahan kebijakan keuangan Pemerintah yang berdampak terhadap anggaran penerimaan dan belanja Daerah yang akan dituangkan dalam Peraturan Bupati.
26 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Beasiswa Kukar Idaman
ABSTRAK:
Dalam rangka pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah Daerah memprogramkan beasiswa KUKAR IDAMAN kepada pelajar dan mahasiswa pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 11 Tahun 2016 tentang Beasiswa Gerbang Raja sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan penyesusaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Beasiswa Kukar Idaman.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 02 Tahun 2020
Ketentuan Umum; Beasiswa Kukar Idaman; Mekanisme; Tim Beasiswa; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2022.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 4 Tahun 2022
Masjid - agung - sultan aji muhammad sulaiman - tenggarong - pengelola - badan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2022/04
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Pengelola Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Sulaiman Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Dalam rangka optimalisasi pengelolaan fungsi dari Masjid Agung Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu dibentuk suatu badan pengelola yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan baik fisik dan non fisik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Pengelola Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Sulaiman Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Perencanaan; Organisasi Pengelola; Tugas dan Fungsi; Pengelolaan Keuangan; Pengelolaan Aset; Masa Bakti; Pelimpahan Kewenangan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2022.
16 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 3 Tahun 2022
PAJAK DAERAH - RETRIBUSI DAERAH - INSENTIF PEMUNGUTAN - PEMBERIAN - PEMANFAATAN - TATA CARA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2022/NO.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati ini.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai:
Ketentuan Umum; Penerima dan Alokasi Insentif; Pemanfaatan dan Besaran Insentif; Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2022.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
Untuk melakukan pencegahan dan memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilakukan upaya pada berbagai aspek kehidupan, pemerintahan, pendidikan, keagamaan, kesehatan, sosial budaya, dunia usaha, dan aspek lainnnya. Dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 440/7183/Sj Tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penangggulangan COVID-19 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindung, maka Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengegndalian COVID-19.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020
Ketentuan dalam Perbup No. 54 Tahun 2020 yang diubah adalah Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2022.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19).
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 82 Tahun 2021
kelurAhAn - PaNji - kEcamataN - tENggarong - batas - pEneTAPAN - pEnegAsAN - pEnGeSAhaN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD 2021/82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS KELURAHAN PANJI KECAMATAN TENGGARONG
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan 567/SK-Bup/HK/2012 tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong, Berita Acara Rapat Koordinasi Perubahan Batas Kelurahan tanggal 29 Oktober 2020, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong.
UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 141 Tahun 2017.
kelurAhAn - mangkurawang - kEcamataN - tENggarong - baTAs - PeNetaPaN - pEnegAsAN - pEnGeSAhaN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD 2021/81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS KELURAHAN MANGKURAWANG KECAMATAN TENGGARONG
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan 565/SK-Bup/HK/2012 tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong, Berita Acara Rapat Koordinasi Perubahan Batas Kelurahan tanggal 29 Oktober 2020, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong.
UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 141 Tahun 2017.
kelurAhAn - mahulu - kEcamataN - tENggarong - baTAs - PeNEtapaN - pEnegAsAN - pEnGeSAhaN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD 2021/80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS KELURAHAN MALUHU KECAMATAN TENGGARONG
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan 568/SK-Bup/HK/2012 tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong, Berita Acara Rapat Koordinasi Perubahan Batas Kelurahan tanggal 29 Oktober 2020, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong.
UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 141 Tahun 2017.
kelurAhAn - loa iPuh darat - kEcamataN - tENggarong - baTAs - PeNEtapaN - pEnegAsAN - pEnGeSAhaN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD 2021/79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS KELURAHAN LOA IPUH DARAT KECAMATAN TENGGARONG
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Kelurahan Loa Ipuh Darat dengan Kelurahan Jahab tanggal 17 April 2013, Berita Acara Rapat Penetapan Batas Desa dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, membahas Penetapan Batas antar Kelurahan Jahab dengan Kelurahan Loa Ipuh Darat tanggal 6 Mei 2014, Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 418/SK-BUP/HK/2014 tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, Berita Acara Rapat Koordinasi Perubahan Batas Kelurahan tanggal 29 Oktober 2020, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 141 Tahun 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
8 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
