Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian, maka perlu ditetapkan penyesuaian tersebut dalam Peraturan Bupati ini.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2021; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 11 Tahun 2011; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas yang diubah, yaitu Pasal 4 ayat (3), mengenai pihak lain yang dapat melaksanakan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 33 Tahun 2022
laboratorium - LINGKUNGAN - pelayanan - Minimal - standar
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2022/33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Lingkungan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 2 tahun 2018; PP No. 22 Tahun 2021; Permen LHK No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020; Perbup Kutai Kartanegara No. 110 Tahun 2016; Perbup Kutai Kartanegara No. 22 Tahun 2019
Ketentuan Umum; SPM; Pembinaan dan Pengawasan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2022.
52 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 32 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Laboratorium Lingkungan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Laboratorium Lingkungan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permen LHK No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020; Perbup Kutai Kartanegara No. 103 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kutai Kartanegara No. 110 Tahun 2016; Perbup Kutai Kartanegara No. 17 Tahun 2019; Perbup Kutai Kartanegara No. 18 Tahun 2019; Perbup Kutai Kartanegara No. 19 Tahun 2019; Perbup Kutai Kartanegara No. 20 Tahun 2019; Perbup Kutai Kartanegara No. 21 Tahun 2019; Perbup Kutai Kartanegara No. 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan Tahun 2023
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 298 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal dan belanja daerah untuk pendanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan kentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal belanja daerah untuk mendanai kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, standar teknis, dan standar harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun 2023.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020
Ketentuan Umum; Klasifikasi Standar Satuan Harga; Ketentuan Lain-lain; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2022.
1134 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Beasiswa Kukar Idaman
ABSTRAK:
Untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah, dalam rangka pelaksanaan RPJMD perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2022 tentang Beasiswa KUKAR IDAMAN sehingga perlu melakukan perubahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2022 tentang Beasiswa KUKAR IDAMAN.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2020
Terdapat penambahan beberapa ketentuan dalam Perbup No. 5 Tahun 2022, yaitu: ketentuan dalam Pasal 4 dan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2022.
Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2022 tentang Beasiswa KUKAR IDAMAN
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 81 Tahun 2022; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2021
Ketentuan Umum; RKPD; Waktu Pelaksanaan; Perubahan RKPD; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2022.
492 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 28 Tahun 2022
tim - PENERAPAN - standar - PELAYANAN - MINIMAL - Pembentukan - Pencabutan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2022/28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ABSTRAK:
Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penetapan Standar Pelayanan Minimal sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara.
UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 2 Tahun 2018; Permendagri No. 59 Tahun 2021
Pencabutan Perbup Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 17 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur merupakan dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dalam Surat Gubernur Nomor 978/5299/002-III/BPKAD, tanggal 07 Juni 2022 perihal Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi pada Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang mengharuskan diadministrasikan dalam Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022. Dana Alokasi Khusus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, maka sesuai Surat Direktur RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Nomor P-0073/RSABADI/TU.KEU/900/1/2022, tanggal 11 Januari 2022 perihal Permohonan Penganggaran Lanjutan Kegiatan DAK Melalui Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Dalam upaya mendukung program pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan di desa, maka melalui Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa perlu dukungan dari pemerintah daerah sebagaimana Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum No. B.382/DPU-UTL/BM/600/6/2022, tanggal 15 Juni 2022 perihal Permohonan Alokasi Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa ke 114 Tahun 2022. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2021; Perbup Kutai Kartanegara No. 71 Tahun 2021; Perbup Kutai Kartanegara No. 18 Tahun 2022
Penjabaran APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan dalam Lampiran II Peraturan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
132 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 26 Tahun 2022
KESEHATAN - PELAYANAN - KESEJAHTERAAN SOSIAL - pelayanan - pemerlu - luar kuota - bantuan - iuran - penerima - penduduk - didaftarkan - pemberian - pedoman
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2022/26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pelayanan Kesehatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Luar Kuota Peserta Penerima Bantuan Iuran dan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan masyarakat tidak mampu. Pemenuhan hak dasar kesejahteraan sosial dan masyarakat tidak mampu juga diperlukan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan masyarakat tidak mampu di luar kuota peserta penerima bantuan iuran dan penduduk yang di daftarkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan bagi pemerlu pelayanan di luar kuota peserta penerima bantuan iuran dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan kondisi dimana masih terdapat pemerlu bantuan kesejahteraan sosial yang tidak dapat menerima manfaat sebagai penerima bantuan iuran dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, tidak memenuhi persyaratan kriteria sebagai penerima bantuan iuran dan penduduk yang didaftarkan ole Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat di Luar Kuota Peserta Penerima Bantuan Iuran dan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No. 39 Tahun 2012; Permensos No. 8 Tahun 2012; Permensos No. 3 Tahun 2021
Ketentuan Umum; Penerima Bantuan Pelayanan Kesehatan; Prosedur Mendapatkan Bantuan Pelayanan Kesehatan; Pembiayaan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2022.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 25 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Insentif Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian lnsentif Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 47 Tahun 2021; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Permenkes No. 3 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai:
Ketentuan Umum; Insentif Jasa Pelayanan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2022.
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2017 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara; Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit; serta Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 347/SK-BUP/HK/2018 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
