Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka tercapainya tertib pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan sebagai bukti akuntabilitas dan pertanggung jawaban kinerja organisasi dan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah daerah, diperlukan suatu pedoman sebagai landasan dalam pelaksanaannya.
Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Kearsipan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945;
UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965;
UU No. 43 Tahun 2009;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
PP No. 28 Tahun 2012;
Permendagri No. 83 Tahun 2022.
1. Ketentuan Umum; 2. Kode Klsifikasi Arsip; 3. Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2023.
Peraturan Bupati Kab. Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Kearsipan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
81 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 73 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan.
Pengaturan mengenai Jadwal Retensi Arsip dilingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia guna mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945;
UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965;
UU No. 43 Tahun 2009;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
PP No. 28 Tahun 2012;
PerANRI No. 22 Tahun 2015.
1. Ketentuan Umum; 2. JRA; 3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
Peraturan Bupati Kab. Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif da Peraturan Bupati Kab. Kutai Kartanegara Nomor 65 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensip Arsip Fasilitatif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
107 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 72 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Arsip merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban pemerintah daerah serta memori kolektif yang memiliki arti penting dan strategis yang dapat menyajikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan untuk kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Untuk menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip terjaga di lingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan pengelolaan arsip terjaga.
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, serta untuk keseragaman dan landasan hukum pelaksanaan pengelolaan arsip terjaga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan arsip terjaga, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945;
UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965;
UU No. 43 Tahun 2009;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
PP No. 28 Tahun 2012;
PerANRI No. 41 Tahun 2015;
Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2023.
1. Ketentuan Umum; 2. Tanggung Jawab Pimpinan Pencipta Arsip; 3. Jenis Arsip Terjaga; 4. Retensi Arsip Terjaga; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
18 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 71 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Untuk menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, serta guna efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945;
UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
PP No. 12 Tahun 2019;
Permendagri No. 77 Tahun 2020;
Perbup Kab. Kutai Kartanegara No. 65 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 2; Ketentuan Pasal 4 ayat (4); Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dihapus, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat; Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ayat (2) dihapus; Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, ayat (3) dihapus, dan ditambah 3 (tiga) ayat; Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus; Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, ayat (3) dihapus, dan ditambah 2 (dua) ayat; Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dihapus dan ayat (5) diubah; Ketentuan Pasal 17; Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus; Ketentuan Pasal 19 huruf b dihapus; Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah; Ketentuan Pasal 29 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipin 1 ayat yaitu (1a), ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah; Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ayat (2) dihapus; Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus; Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (2), ayat (4) dan ayat (7) dihapus; Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah dan ayat (2) hapus; Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus; Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah; Ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf c diubah; Ketentuan Pasal 41 ayat (3); Ketentuan Pasal 44 ayat (1); Ketentuan Lampiran huruf A dan huruf B dihapus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2023.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 69 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, bahwa rumah sakit berkewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit. Untuk memberikan kepastian hukum, mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik atau representasi pemilik, Direktur dan pimpinan serta staf di rumah sakit perlu disusun peraturan internal sebagai dasar dan acuan dalam penyelenggaraan rumah sakit.
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 117 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pelayanan serta peraturan perundangan mengenai perumahsakitan.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945;
UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
UU No. 17 Tahun 2023;
PP No. 47 Tahun 2021.
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Ruang Lingkup;
4. Identitas RSUD Aji Muhammad Parikesit (Identitas; Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Tata Nilai, Moto, Logo, Makna, Mars dan Hymne; Tata Nilai, Moto, Logo dan Makna Logo);
5. Tata Kelola Organisasi (Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Pemilik; Dewan Pengawas; Susunan Organisasi; Persyaratan Jabatan dan Persyaratan Kompetensi);
6. Unit Kerja (Bidang; Bagian; SPI; Komite; Instalasi; Panitia; KSM);
7. Tata Kelola Administrasi (Pengelolaan Sumber Daya Manusia; Pengelolaan Keuangan; Pengelolaan Aset; Administrasi Umum);
8. Review dan Perubahan;
9. Ketentuan Peralihan;
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Kab. Kutai Kartanegara Nomor 117 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Pariksit, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
68 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 67 Tahun 2023
MANDIRI - SAING - BERDAYA - INOVATIF - KREDIT - PELAKSANAAN - PEDOMAN - PERUBAHAN
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 67, BD 2023/67
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Kutai Kartanegara Inovatif Berdaya Saing dan Mandiri
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 belum memuat fasilitas kredit untuk petani dan nelayan sehingga perlu diubah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Kutai Kartanegara Inovatif Berdaya Saing dan Mandiri.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945;
UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
PP No. 12 Tahun 2019;
Permendagri No. 77 Tahun 2020;
Perbup Kab. Kutai Kartanegara No. 11 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2023.
10 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 65 Tahun 2023
PERKOTAAN - KAWASAN - tata ruang - DETAIL - RENCANA
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 65, BD 2023/65
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sanga Sanga Tahun 2023-2042
ABSTRAK:
Rencana detail tata ruang merupakan rencana terperinci mengenai tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang secara detail mengatur tata ruang suatu kawasan yang disusun oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bupati wajib menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang rencana detail tata ruang paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sanga Sanga Tahun 2023-2042.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945;
UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965;
UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017;
PP No. 21 Tahun 2021;
Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021;
Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021;
Permen ATR/BPN No. 14 tahun 2021;
Permen ATR/BPN No. 15 Tahun 2021;
Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2013.
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup (Ruang Lingkup; Ruang Lingkup WP);
3. Tujuan Penataan WP;
4. Rencana Struktur Ruang (Umum; Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan; Rencana Jaringan Transportasi; Rencana Jaringan Prasarana);
5. Rencana Pola Ruang (Umum; Zona Lindung; Zona Budi Daya);
6. Ketentuan Pemanfaatan Ruang (Umum; Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; Program Pemanfaatan Ruang Prioritas);
7. Peraturan Zonasi (Umum; Aturan Dasar);
8. Kelembagaan;
9. Ketentuan Lain-Lain;
10. Ketentuan Peralihan;
11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2023.
118 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 64 Tahun 2023
Dinas - perindustrian - perdagangan - kedudukan - susunan organisasi - tugas - fungsi - tata kerja
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2023/64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
ABSTRAK:
Untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 33 Tahun 1998; PP No. 24 Tahun 2009; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2022
Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Kepegawaian; Jabatan; Ketentuan Peralihan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
Perbup Kutai Kartanegara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
23 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 63 Tahun 2023
Agraria, Pertanahan, Tata RuangStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruan
dinas - pertanahan - penataan ruang - kedudukan - susunan organisasi - tugas - fungsi - tata kerja
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2023/63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
ABSTRAK:
Untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Kepegawaian; Jabatan; Ketentuan Peralihan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
Perbup Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
22 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 62 Tahun 2023
dinas - kearsipan - perpustakaan - kedudukan - susunan organisasi - tugas - fungsi - tata kerja
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2023/62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
ABSTRAK:
Untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Kepegawaian; Jabatan; Ketentuan Peralihan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
Perbup Kutai Kartanegara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
24 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
