Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk Keperluan Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan dan Pengadministrasian dalam Pelaksana Tugas dan Fungsi Forkopimda Sebagaimana di Atur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, di Pandang Perlu untuk Menambahkan Jabatan Sekretaris di dalam Susunan Keanggotaan Forkopimda;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana di Maksud pada Huruf a dan Huruf b, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2018; Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomr 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2018; Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Bahwa Guna Mendukung Terwujudnya Profesionalisme Pegawai Negara Sipil dan untuk Menyelenggarakan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Berbasis pada Kualifikasi, Kompetensi, Penilaian Kinerja, dan Kebutuhan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Serta Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil yang di Atur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Standar Kompetensi Jabatan;
Ketentuan Lain-lain; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
46 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyediaan Tempat Karantina dan Isolasi Untuk Penanganan Corona Virus
Disease 2019
ABSTRAK:
Bahwa Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Cenderung Meningkatkan dari Waktu ke Waktu Sehingga Perlu di Lakukan Langkah Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularannya;
Bahwa dengan Telah di Tetapkannya Corona Virus Disease 2019 Sebagai Kedaruratan Kesehatan, Maka untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularannya Perlu Mengatur Penyediaan Ruang Isolasi;
Bahwa Sesuai Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Perlu Melakukan Langkah dan Penanganan Penularan Corona Virus Disease 2019;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana di Maksud dalam Huruf a, Huruf b, dan Huruf c, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyediaan Tempat Karantina dan Isolasi untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01/07/Menkes/413/2020; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01/07/Menkes/4641/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Penyediaan Tempat Karantina dan Isolasi untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Penyediaan dan Penetapan Tempat Karantina dan Isolasi Terpusat;
Peruntukan Tempat Karantina dan Isolasi Terpusat;
Kriteria Tempat Karantina dan Isolasi Terpusat;
Pengalolaaan Tempat Karantina dan Isolasi Terpusat;
Pendanaan;
Monitoring dan Evaluasi;
Ketentuan Peralihan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa dengan Adanya Perubahan Asumsi Kerangka Ekonomi Makro dan Kerangka Pendanaan Serta Saldo Anggaran Sisa Lebih Tahun Anggaran Sebelumnya yang Harus di Gunakan, Maka Perlu di Lakukan Perubahan Terhadap Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021;
Bahwa Berdasarkan Pasal 335 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten di Tetapkan dengan Peraturan Bupati;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana di Maksud dalam Huruf a dan Huruf b, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020; Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri Nomor 119/2831/SJ dan Menteri Keuangan Nomor KMK/177//KKM/07/2020; Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 34 Tahun 2020; Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 39 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021.
167 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 208
ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11
Tahun 2017
Materi Pokok: KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH, PENGADAAN, PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN. PENILAIAN, PEMINDAHTANGANAN, PENGHAPUSAN, PENATAUSAHAAN, PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN, PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD YANG MENGGUNAKAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA, GANTI RUGI DAN SANKSI, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021.
239 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tetang
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 ; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun
2019 ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9
Tahun 2018 ;
Materi Pokok: KETENTUAN UMUM, TATA KELOLA SPBE, MANAJEMEN SPBE, AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SPBE, PENYELENGGARA SPBE, PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE, PENDANAAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis melaksanaan Pengawasan dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Bersubsidi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan program distribusi
Liquified Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram bersubsidi
agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan menjamin
ketersediaan pasokan LPG tabung 3 kilogram bersubsidi di
Daerah, perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaan
pengawasan dan pendistribusian Liquified Petroleum Gas
(LPG) tabung 3 kilogram bersubsidi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu
Sungai Selatan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pengawasan dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas
Tabung 3 Kilogram Bersubsidi;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 ; Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 ; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015; Peraturan
Presiden Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
26 Tahun 2009; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor
5 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6
Tahun 2020
Materi Pokok: KETENTUAN UMUM, PENGALOKASIAN LPG 3KG BERSUBSIDI, PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI, KARTU KENDALI, HARGA JUAL LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI, TIM MONITORING DAN EVALUASI, LARANGAN, PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN, SANKSI ADMINISTRASI, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Hewan Jemput Bola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan
kesehatan hewan pada Pelayanan Kesehatan Hewan dengan
Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Hewan Jemput Bola
(SIKAWAN-JB) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan
Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka
dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Operasional Prosedur Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan
Hewan Jemput Bola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan
Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.
140/9/2007; Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 690/Kpts/TN.510/10/1993 dan Nomor 88 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun
2020; Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 61 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Badan Layanan
Umum Daerah
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6
Tahun 2020
Materi Pokok: KETENTUAN UMUM, PEMBINA DAN PENGAWAS, KEWAJIBAN PEMBINA, SPI, DAN DEWAN PENGAWAS, KEWENANGAN PEMBINA, SATUAN PENGAWAS INTERNAL, DAN DEWAN PENGAWAS, RAPAT DEWAN PENGAWAS, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2021.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Aset Desa
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 , Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Materi pokok: KETENTUAN UMUM, JENIS ASET DESA, PENGELOLAAN, TUKAR MENUKAR, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2021.
20 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
