Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blower System) Tindak Pindana Korupsi
ABSTRAK:
Bahwa dalam Rangka Mendorong Peran Serta Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Maka Dipandang Perlu Mengatur Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blower System) Tindak Pidana Korupsi;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, Perlu Menetapakan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blower System) Tindak Pidana Korupsi.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blower System) Tindak Pidana Korupsi, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Ruang Lingkup;
Penanganan Pengaduan;
Tindak Lanjut;
Hasil Audit Investigasi Atas Laporan/Pengaduan Whistle Blower;
Perlindungan Terhadap Whistle Blower; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2021.
10 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2021
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui perubahan sesuai dengan Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terbaru sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Perda Kab. Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin Nomor 04 Tahun 2011; Perda Kab. Tapin Nomor 09
Tahun 2016.
Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah yaitu Struktur dan tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas, volume
dan jenis serta jangka waktu pemakaian dari masing-masing
pemakaian kekayaan Daerah, dan besarnya tarif retribusi atas masing-masing Pemakaian Kekayaan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2021.
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 47 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penagihan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan, Penghapusan Piutang yang Kedaluwarsa, Dan Pemeriksaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15
ayat (5), Pasal 16 ayat (5), Pasal 19 ayat (6), Pasal 23
ayat (7), dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2021 tentang
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Tata
Cara Pemungutan, Pembayaran, Penagihan,
Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan,
Keringanan dan Pembebasan, Penghapusan Piutang
Yang Kedaluwarsa, dan Pemeriksaan Retribusi
Pelayanan Tera/Tera Ulang.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-UndangNomor25 Tahun 2009; Undang-UndangNomor28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-UndangNomor23 Tahun 2014; Undang-UndangNomor30 Tahun 2014; Undang-UndangNomor 11Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Mentri Perdagangan Nomor
31/M.DAG/PER/10/2011; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
69/M.DAG/PER/10/2012; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/MDAG/PER/12/2012; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/MDAG/PER/10/2014; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/7/2016; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/MDAG/PER/11/2016; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
26/M.DAG/PER/5/2017; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67
Tahun 2018; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68
Tahun 2018; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115
Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03
Tahun 2021; Peraturan Bupati Tapin Nomor25 Tahun 2016
peraturan bupati ini mengatur tentang tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, pengambilam kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan, penghapusan piutang kadaluwarsa dan pemeriksaan retribusi pelayanan tera/tera ulang dengan sistematika: ketentuan umum; tata cara pemungutan retribusi; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; tata cara pengembalian kelebihan pembayaran; tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa; tata cara pemeriksaan retribusi; pemanfaatan insentif;ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang
Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten
Tapin Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor05
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor01
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor09
Tahun 2016; .Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun
2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022 dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup; Komponen; Pengendalian Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2021.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018
tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tapin tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain.
Dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-UndangNomor 1Tahun 2004; Undang-UndangNomor5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor05
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor01
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016.
peraturan bupati ini mengatur tentang tata cara penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan sistematika: ketentuan umum; tujuan dan ruang lingkup; pengamanan uang, surat berharga, dan atau barang; kewenangan penyelesaian kerugian daerah; informasi dan pelaporan hasil verifikasi kerugian daerah; penyelesaian kerugian daerah; penentuan nilai kerugian daerah; penagihan dan penyetoran; penatausahan, akuntansi dan pelaporan; pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian; penghapusan piutang atas kerugian daerah; kadaluwarsa; keterkaitan sanksi tuntutan ganti kerugian dengan sanksi lainnya; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021.
61 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kajian Risiko Bencana
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2007 tentang Penanaaulanzan Bencana. nerlu
rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko
Bencana
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintab Nomor 6 Tabun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
; . Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tahun 2017; . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2006; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nornor 02 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nornor 01
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 th 2020
peraturan bupati ini mengatur tentang kajian risiko bencana
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata
kelola pemerintahan yang baik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tapin yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu
mengatur Pedoman Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengendalian Gratifikasi dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, Dan Prinsip; Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi; Unit Pengendalian Gratifikasi; Pengawasan; Hak Dan Perlindungan; Sanksi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2022; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huraf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2022.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan MenteriDalam NegeriNomor 15Tahun
2008; Peraturan MenteriDalam NegeriNomor86 Tahun
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100
Tahun 2018; Peraturan MenteriDalam NegeriNomor70 Tahun
2019; Peraturan MenteriDalam NegeriNomor90 Tahun
2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri20 Tahun 2020; Peraturan MenteriDalam NegeriNomor77 Tahun
2020; Peraturan MenteriDalam NegeriNomor 17Tahun
2021; Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor
029 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04
Tahun 2019; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2021.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 46 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
Pemerintah Daerah menerapkan Standar
Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis
Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar
yang berhak diperoleh setiap Warga Negara
secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan
dasar dan mutu pelayanan dasarnya; Bahwa dalam rangka untuk kelancaran
pemenuhan dan pencapaian pelayanan dasar
standar pelayanan minimal bidang sosial di
Kabupaten Tapin sesuai Peraturan Menteri Sosial
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di
Daerah Kabupaterr/Kota, maka dipandang perlu
mengatur Penerapan dan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penerapan dan
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang
Sosia
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100
Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016
peraturan bupati ini mengatur tentang penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang sosial dengan sistematika: ketentuan umum; jenis dan penerima pelayanan dasar; mutu pelayanan dasar; pelaksanaan dan penerapan; batas waktu penerapan dan pencapaian; pembiayaan; pembinaan; monitoring, evaluasi dan pelaporan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode
Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tapin tentang Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor5 Tahun 2014; . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang NOmOt 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020; .Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008; . Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016
peraturan bupati ini mengatur tentang kode etik PNS dengan sistematika: ketentuan umum; maksud, tujuan, dan ruang lingkup; kode etik PNS; rehabilitasi; pembinaan; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
32 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
