Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Daerah Tahun 2020-2035
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Untuk Memberikan Arah Kebijakan Pembangunan Kependudukan di Daerah Dalam Jangka Waktu Tertentu Agar Efektif,Terukur,dan Mencapai Hasil Optimal Bagi Kesejahteraan Masyarakat, Perlu Menyusun Grand Design Pembangunan Kepedudukan.
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf a, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Daerah Tahun 2020-2035.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Pertauran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Daerah Tahun 2020-2035, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
GDPK;
Tim Koordinasi;
Pendanaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2021.
96 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 2 Tahun 2021
PERBUP Kab. Tapin No. 24 Tahun 2021tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau
Mencabut :
Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 29 Tahun 2004; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 36 Tahun 2014; UU Nomor 38 Tahun 2014; UU
Nomor 4 Tahun 2019; PP Nomor23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 2 Tahun 2018; PP Nomor12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permenkes Nomor 43 Tahun 2016; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Perda Kab. Tapin Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kab. Tapin Nomor 09 Tahun 2015; Perda Kab. Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Perda Kab. Tapin Nomor 09 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tapin Nomor 10 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang memuat Ketentuan Umum; Tujuan; Tarif Layanan; Penggunaan Tarif Layanan; Perubahan Tarif Layanan; Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan; Mekanisme Pembayaran; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau
62 halaman; Lampiran 37 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera./ Tera Ulang di Kabupaten Tapin kepada orang pribadi atau
badan, maka sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah.
Dasar Hukum: Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 2 Tahun 1981; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 8 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 2 Tahun 1985; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendag Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010; Permendag Nomor 31/M.DAG/PER/10/2011; Permendag Nomor 69/M.DAG/PER/10/2012; Permendag Nomor 74/M-DAG/PER/12/2012; Permendag Nomor 71/M-DAG/PER/10/2014; Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/7/2016; Permendag Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016; Permendag Nomor 26/M.DAG/PER/5/2017; Permendag Nomor 68
Tahun 2018; Permendagri Nomor 3 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab. Tapin Nomor 12
Tahun 2012; Perda Kab. Tapin Nomor 09 Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang memuat Ketentuan Umum; Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Wilayah Pungutan; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Kewenangan Pemungutan; Pemanfaatan Penerimaan; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Kedaluwarsa Penagihan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemunggutan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Administratif; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2021.
38 halaman; Lampiran 10 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2021-2041
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2021 - 2041.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 3 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 14 Tahun 2015; PP Nomor 107 Tahun 2015; PPNomor 142 Tahun 2015; PP Nomor 2 Tahun 2017; Permenrin Nomor 110/M-IND/PER/12/2015; Perda Prov. Kalsel Nomor 9 Tahun 2015; Perda Prov. Kalsel Nomor 19 Tahun 2018.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2021-2041 yang memuat Ketentuan Umum; Industri Unggulan; Rpik; Pelaksanaan; Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
51 halaman; Lampiran 35 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah dalam Bentuk Deposito
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk dilakukan pembahasan bersama Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2020.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2021.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk memberikan pedoman bagi Pencipta dan Pengelola Arsip dalam melakukan Pengelolaan Arsip Vital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Arsip Vital;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam humf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012; . Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Maksud,Tujuan,dan Ruang lingkup;
Pengelolaan Arsip Vital;
Pembiayaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2021.
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, maka dipandang perlu menyusun dan merumuskan kembali tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin sesuai dengan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin yang terbaru, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 49 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 107 Tahun 2017; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab. Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Perbup Nomor 25 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin yang memuat: Ketentuan Umum; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2021.
Mencabut Perbup Tapin Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 60 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak setiap wanga negara, khususnya penduduk Kabupaten Tapin untuk mendapatkan pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar secara minimal, perlu mengatur Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Tapin;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor loo Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tim Penerapan Standar
Pelayanan Minimal Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Bahwa berdasarkan pertimbanganT sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pembentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor
100 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pembentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Tahapan Penerapan SPM;
Koordinasi Penerapan SPM;
Pembiyaan;
Pembinaan dan Pengawasan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2021.
30 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
Dalam rangka optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Pasar Grosir danjatau Pertokoan di Kabupaten Tapin, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui
perubahan sesuai dengan obyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin yang terbaru, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 69 Tahun 2010; Perda Kab. Tapin Nomor 10 Tahun 2011; Perda Kab. Tapin Nomor 09 Tahun 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau
Pertokoan di Kabupaten Tapin diubah yaitu Ketentuan Pasal 6 terkait pengukuran tentang tingkat penggunaan jasa, Ketentuan Pasal 8 ayat (1)dan ayat (2) terkait Struktur dan tarif retribusi; Ketentuan Pasal 19 terkait sanksi administrasi; Ketentuan Pasal 21 ayat (1) terkait ancaman pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2021.
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau
Pertokoan di Kabupaten Tapin
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penajabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tapin Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Bupati Tapin Nomor 37 Tahun 2015; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 26 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tapin Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020;
Ringkasan, Penjabaran dan Lampiran Laporan Realisasi Anggaran; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.
14 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
