Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Lelang Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; .Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010; lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008
;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pelaksanaan Lelang Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Etika E-Procurement; Para Pihak Dalam Pelaksanaan E-PROCUREMENT, Tugas, Fungsi Dan Organ LPSE; Tata Cara Pelaksanaan F-PROCUREMENT; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2011.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 8 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya sumber pendapatan desa sebagaimana.' dimaksud
dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 7 Tahun 2009
tentang Pedoman Pernbentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan
Desa, Sumber Pendapatan Desa, Kerja Sarna Desa, Lembaga Adat,
Lembaga Kemasyarakatan dan Penataan Kawasan Perdesaan, untuk tertib
adrninistrasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 8elanja Desa perlu
diatur Pedornan Urnum Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2)
Peratutan Daefah Kabupaten Tapin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Sumber Pendapatan Desa, Kerja Sarna Desa, Lembaga Adat, Lembaga
Kemasyarakatan dan Penataan Kawasan Perdesaan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati ; bahwa -oerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Pedoman Umum PengelolaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2011;
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; Struktur Desa; Penyusunan Rancangan APBDesa; Penatausahaan Dan Penanggungjawaban; Alokasi Dana Desa Pengertian, Maksud Dan Tujuan; Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa; Penyaluran, Pelaksanaan, Penggunaan, Pertanggungjawaban; Hak, Kewajiban Dan Tanggungjawab Pemerintah Desa; Kinerja Pengelolaan Dan Penggunaan ADD; Pelaporan Dan Pertanggungjawaban; Pembinaan Dan Pengendauan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2011.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 7 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unsur - Unsur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin serta untuk menunjang kelancaran tugas Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin perlu ditetapkan uraian tugas unsur organisasinya;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05, Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun
2010.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2011.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 6 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unsur - Unsur Organisasi Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisas;
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin serta untuk menunjang kelancaran tugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin pertu ditetapkan uraian tugas unsur organisasinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Supati;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten lapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten lapin Nomor 08 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Uraian Tugas Unsur - Unsur Organisasi Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2011.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 5 Tahun 2011
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2011/NO.5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan /Pedesaan (PBBP2) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa dalam uoaya untuk lebih .meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin dalam hal pemungutap Pajak Bumi; dan Bangunan Perkotaan, Perdesaan(P88P2) dan bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan PBBP2 dan BPHTB pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Supati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peiayanan PBBP2 dan BPHTB;
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010, Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008;
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan /Pedesaan (PBBP2) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tapin Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi; Organisasi; Kedudukan Dan Fungsi; Eselonering Dan Kepangkatan; Pengangkatan Dan Pemberhentian; Keloompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pembiayaan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2011.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 3 Tahun 2011
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Tapin No. 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2011/NO.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Di Lingkungan Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa dengan dibentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 maka perlu diadakan perubahan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, dapat
dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Supati;
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Di Lingkungan Kabupaten Tapin
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2011.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 2 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa daJam rangka keJancaran peJaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan publik serta untuk
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 A ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu melakukan pengeluaran daerah mendahului penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Tahun Anggaran 2011.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985;Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997;Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang--Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54' Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Republlk Indonesia Nomor 55 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemelintah Nomor 6S Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2004;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2011 dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Belanja Mendahului Penetapan Peraturan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2011.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 16 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Iingkungan Pemerintah Daerah Bab XIII Ketentuan Penutup pasal 78 ayat (1) yang berbunyi Penyelenggaraan naskah dinas di Iingkungan Provinsi dan Kab/Kota diatur Iebih lanjut dengan peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tata Naskah Dinas; Naskah Dinas; Penggunaan Dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian Dan Pejabat; Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan, Dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas; Stempel; KOP Naskah Dinas; Sampul Naskah Dinas; Papan Nama; Perubahan, Dan Pencabutan; Pelaporan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2010.
37 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 13 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Prosedur Tetap Penyusunan Peraturan, Keputusan Dan Instruksi Bupati Di Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Bupati di Kabupaten Tapin perlu dilakukan penyeragaman prosedur secara tetap, terpadu dan terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Penyusunan Peraturan, Keputusan dan
Instruksi Bupati di Kabupaten Tapin; bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a, masih terdapat kekurangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tapin tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Penyusunan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Bupati di Kabupaten Tapin;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1.0 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Prosedur Tetap Penyusunan Peraturan, Keputusan Dan Instruksi Bupati Di Kabupaten Tapin Dengan Sistematika; Prosedur Pemyusumam Peraturan, Keputusan Dan Instruksi Bupati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2010.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 10 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Bupati Nomor 09 Tanggal 15 Juli 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati
Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapir) tentang Petunjuk Pelaksanaan atas peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Bupati Nomor 09 Tanggal 15 Juli 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2010.
2 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
