Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2021

Menemukan 67 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 51 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana

Abstrak

Arsip

Download file:

PERBUP 51 TAHUN 2021.pdf

Arsip

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2021/No.51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah dan peningkatan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabe1 dalam Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya dalam Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana, maka dipandang perlu mengatur Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
dasar hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor28 Tahun 1999; Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004; . Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 4.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016.
peraturan bupati ini mengatur tentang standar operasional prosedur pelayanan penerbitan surat perintah pencairan dana dengan sistematika: ketentuan umum; ruang lingkup; asas umum pengelolaan keuangan daerah; standar operasional prosedur pelayanan penerbitan surat perintah pencairan dana; tata kerja; sarana dan prasarana; ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
23 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 50 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Kajian Risiko Bencana

Abstrak

Arsip

Download file:

PERBUP 50 TAHUN 2021-01.pdf

Arsip

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2021/No.50

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kajian Risiko Bencana

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanaaulanzan Bencana. nerlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko Bencana
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintab Nomor 6 Tabun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ; . Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tahun 2017; . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nornor 02 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nornor 01 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 th 2020
peraturan bupati ini mengatur tentang kajian risiko bencana

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 49 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

PERBUP 49 TAHUN 2021.pdf

Pengadaan Barang/Jasa

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2021/No.49

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah, Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan barangj jasa melalui Aparat Pengawasan lntemal Pemerintah pada Pemerintah Daerah; bahwa pengawasan pengadaan barangfjasa oleh Aparat Pengawasan Intemal Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dilaksanakan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi danj atau penyelenggaran whistleblowing system, yang dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan; bahwa dalam rangka untuk mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intemal Pemerintah dalam melakukan pengawasan pengadaan barang/ jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas dengan melaksanakan audit selama proses pengadaan barang/jasa berlangsung (real time audit) dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip probity, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barangj Jasa di LingkunganPemerintah Kabupaten Tapin.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERj05jM.PANj03/2008; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; . Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016,
peraturan bupati ini mengatur tentang pedoman probity audit pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah kab. Tapin dengan sistematika: ketentuan umum; kebihakan probity audit; ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
17 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 48 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Pada Satuan Pendidikan

Abstrak

Kebijakan Pemerintah Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

PERBUP 48 TAHUN 2021.pdf

Kebijakan Pemerintah serta Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2021/No.48

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Pada Satuan Pendidikan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini HolistikIntegratif, dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini; bahwa dalam rangka untuk kelancaran pengembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas secara optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu mengatur Pengembangan Anak Usia Dini HolistikIntegratif pada Satuan Pendidikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huraf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; . Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan MenteriDalam NegeriNomor77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016
peraturan bupati ini mengatur tentang pengembangan anak usia dini holistik-integratif pada satuan pendidikan dengan sistematika: ketentuan umum; strategi dan sasaran; tugas dan tanggung jawab; penyediaan layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif pada satuan pendidikan; gugus tugas; peran serta masyarakat; pemantauan, evaluasi dan pelaporan; pembiayaan; dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
20 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 47 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penagihan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan, Penghapusan Piutang yang Kedaluwarsa, Dan Pemeriksaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Abstrak

Arsip

Download file:

PERBUP 47 TAHUN 2021.pdf

Arsip

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2021/No.47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penagihan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan, Penghapusan Piutang yang Kedaluwarsa, Dan Pemeriksaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (5), Pasal 19 ayat (6), Pasal 23 ayat (7), dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penagihan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan, Penghapusan Piutang Yang Kedaluwarsa, dan Pemeriksaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-UndangNomor25 Tahun 2009; Undang-UndangNomor28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-UndangNomor23 Tahun 2014; Undang-UndangNomor30 Tahun 2014; Undang-UndangNomor 11Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 31/M.DAG/PER/10/2011; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M.DAG/PER/10/2012; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/MDAG/PER/12/2012; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/MDAG/PER/10/2014; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/7/2016; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/MDAG/PER/11/2016; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M.DAG/PER/5/2017; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tapin Nomor25 Tahun 2016
peraturan bupati ini mengatur tentang tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, pengambilam kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan, penghapusan piutang kadaluwarsa dan pemeriksaan retribusi pelayanan tera/tera ulang dengan sistematika: ketentuan umum; tata cara pemungutan retribusi; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; tata cara pengembalian kelebihan pembayaran; tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa; tata cara pemeriksaan retribusi; pemanfaatan insentif;ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
23 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 46 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Abstrak

Arsip

Download file:

PERBUP 46 TAHUN 2021.pdf

Arsip

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2021/No.46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya; Bahwa dalam rangka untuk kelancaran pemenuhan dan pencapaian pelayanan dasar standar pelayanan minimal bidang sosial di Kabupaten Tapin sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaterr/Kota, maka dipandang perlu mengatur Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosia
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016
peraturan bupati ini mengatur tentang penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang sosial dengan sistematika: ketentuan umum; jenis dan penerima pelayanan dasar; mutu pelayanan dasar; pelaksanaan dan penerapan; batas waktu penerapan dan pencapaian; pembiayaan; pembinaan; monitoring, evaluasi dan pelaporan; ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
30 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 45 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Teknis Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

PERBUP 45 TAHUN 2021.pdf

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2021/No.45

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka optimalisasi Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Teknis Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah; Bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan MenteriDalam NegeriNomor77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Teknis Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Pengamanan Dan Pemeliharaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2021.
24 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 44 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Teknis Penghapusan Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

PERBUP 44 TAHUN 2021.pdf

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2021/No.44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penghapusan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka optimalisasi Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Teknis Penghapusan Barang Milik Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penghapusan Barang Milik Daerah
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 19Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 1 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016.
peraturan bupati ini mengatur tentang pedoman teknis penghapusan barang milik daerah dengan sistematika: ketentuan umum; maksud dan tujuan; penghapusan; ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2021.
32 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 43 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP 43 TAHUN 2021.pdf

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2021/No.43

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka optimalisasi penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tabun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor35 Tahun 2012; Peraturan MenteriDalam NegeriNomor 19Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan MenteriDalam NegeriNomor77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan sistematika: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penatausahaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2021.
19 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 42 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021

Abstrak

Dana Desa

Download file:

PERBUP 42 TAHUN 2021.pdf

Dana Desa

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2020/No.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, yang menyebabkan terjadinya penyesuaian jumlah target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah serta Dana Perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 57 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui perubahan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubaban Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 57 Tabun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran AlokasiDana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerab kepada Pemerintah Desa Tabun Anggaran 2021.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerin tah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tapin Nomor25 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor14 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tapin Nomor34 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tapin Nomor51 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tapin Nomor 57 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2021.
peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan atas peraturan bupati Tapin no 57 tahun 2020 tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran alokasi dana desa dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa tahun anggaran 2021.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2021.
27 Halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2021

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT