Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 51 Tahun 2021

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

peraturan bupati ini mengatur tentang standar operasional prosedur pelayanan penerbitan surat perintah pencairan dana dengan sistematika: ketentuan umum; ruang lingkup; asas umum pengelolaan keuangan daerah; standar operasional prosedur pelayanan penerbitan surat perintah pencairan dana; tata kerja; sarana dan prasarana; ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tapin

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Rantau

Tanggal Penetapan

12 Oktober 2021

Tanggal Pengundangan

12 Oktober 2021

Tanggal Berlaku

12 Oktober 2021

Sumber

BD.2021/No.51

Subjek

ARSIP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tapin

Bidang

Halaman ini telah diakses 45 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 51 TAHUN 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Arsip

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2021/No.51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah dan peningkatan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabe1 dalam Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya dalam Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana, maka dipandang perlu mengatur Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
dasar hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor28 Tahun 1999; Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004; . Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 4.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016.
peraturan bupati ini mengatur tentang standar operasional prosedur pelayanan penerbitan surat perintah pencairan dana dengan sistematika: ketentuan umum; ruang lingkup; asas umum pengelolaan keuangan daerah; standar operasional prosedur pelayanan penerbitan surat perintah pencairan dana; tata kerja; sarana dan prasarana; ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
23 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 51 Tahun 2021

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT