Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi, perlu dilakukan perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set), untuk meningkatkan kinerja Aparatur.
UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2007; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 53 Th 2010; PP No 18 Th 2016; Perpres No 81 Th 2010; Permenpan No PER/01/M.PAN/01/2007; Permenpan No 10 Th 2011; Permenpan No 39 Th 2012; Permenpan No 11 Th 2015; Perda Kab Lebak No 8 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pedoman Pengembangan Budaya Kerja; 3. Pelaksanaan; 4. Pembiayaan; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2018.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak No. 25 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemotongan Tambahan Penghasilan Atau Tunjangan Lainnya
ABSTRAK:
Peningkatan disiplin dan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak perllu dilakukan pemotongan terhadap tambahan penghasilan atau tunjangan lainnya bagi pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil. akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan jadwal/jam kerja atau akibat ketidakdisiplinan lainnya.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; PP Bo. 53 Tahun 2010; Peraturan Kepala BKN No. 53 Tahun 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pemotongan Tambahan Penghasilan Atau Tunjangan Lainnya meliputi sebagai berikut; 1. Ketentuan Umum; 2. Pemotongan Tambahan Penghasilan; 3. Ketentuan Lain-lain; 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 37 Tahun 2018
PENETAPAN-PENGGUNAAN LABA BERSIH-PERUSAHAAN DAERAH AIR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2018/No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tahun 2016 dan Tahun 2017
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi pembagian Laba Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, perlu menetapkan pembagian laba perusahaan daerah dimaksud.
1. UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 54 Th 2017; Permendagri No 47 Th 1999; Permendagri No 2 Th 2007; Perda Kab Lebak No 33 Th 2001.
Mengubah Peraturan Bupati Lebak Nomor 60Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Layanan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/ Pusat Kesehatan Masyarakat
PENGELOLAAN-DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 08, BD.2018/NO.08
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas peraturan bupati lebak nomor 60 Tahun 2016 tentang pedoman tata layanan dan pengelolaan dana program jaminan kesehatan nasional pada fasilitas masyarakat
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masayarakat Pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional, yang berlaku juga di Wilayah Kabupaten Lebak
UU No 23 Th 2000; UU No 40 Th 2004; UU No 36 Th 2009; UU No 23 Th 2014 telah diubah dg UU No 2 Th 2015; PP No 32 Th 1996; PP No 58 Th 2005; Perpres No 12 Th 2013 telah diubag dg Perpres No 28 Th 2016; Perpres No 32 Th 2014; Permenkes No 71 Th 2013 telah diubah dg Permenkes No 99 Th 2015; Permenkes No 59 Th 2014 telah diubah dg Permenkes No 12 Th 2016; Permenkes No 21 Th 2016.
Jasa tabungan dari rekening dana JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan dana non kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dicatat sebagai pendapatan lain-lain FKTP/Puskesmas yang bersumber dari dana JKN dan dapat digunakan untuk membiayai belanja penunjang operasional pelayanan kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018
5
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak No. 16 Tahun 2008
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 38 Tahun 2001 Tentang Ijin Usaha Perdagangan
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2008/NO. 16
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 38 Tahun 2001 Tentang Ijin Usaha Perdagangan
ABSTRAK:
a. bahwa penerbitan Ijin Usaha Perdagangan di Kabupaten Lebak yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 38 Tahun 2001 perlu diberikan secara seragam dan tertib dalam upaya meningkatkan kelancaran pelayanan publik ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 38 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Perdagangan.
UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 9 Tahun 1995; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 32 Tahun 1997; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 53 Tahun 1957; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; Perda Kab. Lebak No. 38 Tahun 2001; Perda Kab. Lebak No. 3 Tahun 2005; Perda Kab. Lebak No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. Lebak No. 15 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kab. Lebak No. 10 Tahun 2007.
1. obyek dan subyek ; 2.penggolongan usaha
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Perda Kab. Lebak No. 38 Tahun 2001tentang ijin perdagangan
-
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 64 Tahun 2017
Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2017/NO.64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
ABSTRAK:
a. bahwa pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menimbulkan hak dan kewajiban daerah perlu dikelola secara baik, tertib, transparan dan akuntabel untuk menghindari kerugian daerah;
b. bahwa apabila terjadi kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendahara, perlu dilakukan tuntutan ganti kerugian oleh Pemerintah Daerah kepada Bendahara;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.1 Tahun 2004 ;3.UU No.23 Tahun 2014 ;4.PBPK No. 3 Tahun 2007
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3.informasi dan verifikasi kerugian daerah
;4.surat keterangan tanggung jawab mutlak;5.pembebanan kerugian daerah sementara;6.penetapan batas waktu;7.pemebebanan kerugian daerah
;8.pelaksanaan surat keputusan pembebanan;9.penyelesaian kerugian daerah yang bersumber dari perhitungan ex officio;10.laporan pelaksanaan surat keputusan
;11.kadaluwarsa;12.sanksi;13.ketentuan lain lain;14.ketentuan peralihan;15.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 62 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2017/NO.62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo
ABSTRAK:
a. bahwa parkir merupakan salah satu layanan yang dibrikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo terhadap pasien dan/atau keluarga pasien;
b. bahwa terhadap layanan parkir dipungut biaya parkir sebagai imbalan atas layanan dan sarana parkir yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No. 25 Tahun 2009 ;3.UU No. 44 Tahun 2009 ;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.PP No.23 Tahun 2005;6.PMDN No. 61 Tahun 2007 ;7.Perda Kab Lebak No.10 Tahun 2008 tentang
terdapat dalam pasal 3a
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 06 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan ketiga atas peraturan bupati lebak nomor 67 Tahun tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2018
ABSTRAK:
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003 ; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 yg telah diubah dg UU No 9 tahun 2015; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005 yg telah diubah dg PP No 65 tahun 2010; PP No 58 tahun 2005; PP No 39 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; Permendagri No 13 tahun 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No 32 Tahun 2011yg telah diubah dg Permendagri No 14 Tahun 2016; Permendagri No 33 Tahun 2017; Pergub No 6 Tahun 2018; Perda No 15 Tahun 2006; Perda No 6 Tahun 2010 yg telah diubah dg Perda No 3 tahun 2017; Perda No 7 Tahun 2010 telah diubah dg Perda No 1 Tahun 2017; Perda No 8 Tahun 2010 telah diubah dg Perda No 14 Tahun 2016; Perda No 9 Tahun 2010 telah diubah dg Perda No 9 Tahun 2012; Perda No 8 Tahun 2016; Perda No 10 tahun 2017; Perbup No 67 Tahun 2017;
Ketentuan di dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati Lebak Nomor 67 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lebak tahun 2017 Nomor 67) diubah sehingga keseluruhan Lampiran I dan lampiran II selengkapnya menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2018.
Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018
7
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 18 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 81 Th 2012; Permendagri No 33 Th 2010; Perda Prov Banten No 8 Th 2011; Perda Kab Lebak No 17 Th 2006; Perda Kab Lebak No 2 Th 2014.
1. Ketentuan Umum; 2. Hak Dan Kewajiban; 3. Peran Keluarga, Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Dan Pelaku Usaha; 4. Pengelolaan Sampah; 5. Perizinan; 6. Lembaga Pengelola; 7. Kerjasama Pengelolaan Sampah; 8. Retribusi Pelayanan Persampahan; 9. Insentif Dan Disinsentif; 10. Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa; 11. Pengawasan Dan Pembinaan; 12. Pembiayaan; 13. Larangan Dan Sanksi Adminstratif; 14. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2018.
36 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak No. 43 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Perda No. 1 Tahun 2015; Perda No. 9 Tahun 2015; Perbu No. 9 Tahun 2015; Perbu No. 33 Tahun 2015.
Peraturan ini berisi pedoman penyusunan APBDes TA 2016 meliputi: a. sinkronisasi kebijakan pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah; b. prinsip penyusunan APBDesa; c. kebijakan penyusunan APBDesa; d. teknis penyusunan APBDesa; dan e. hal-hal khusus lainnya. Uraian pedoman dimuat dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
9 hlm, penjelasan: 91 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
