Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada
Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Kutai Barat
ABSTRAK:
Bahwa Dengan Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Dan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Kutai Barat, Dipandang Perlu Mengatur Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Kutai Barat;
UU N.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 1999; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.01 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; PP No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda No.03 Tahun 2008; Keppres No.82 Tahun 1971; Keppres No.93 Tahun 2001; Keppres No.103 Tahun 2001; Keppres No.16 Tahun 2005; PerMempan No.13 Tahun 2008; PerKA.BKN No.19 Tahun 2008; PerMendagri No.17 Tahun 2009; Perbub No.10 Tahun 2009;
Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2009.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 68 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Khusus Pemutihan , Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Tahun 2009 Kebawah
ABSTRAK:
A. Bahwa Dalam Rangka Meewujudkan Tertibnya Penataan Pembangunan, Serta Untuk Menciptakan Kebersihan Dan Kerapian Lingkungan Perlu Dilakukan Pembinaan Dan Penataan Pelaksanaan Pendirian Bangunan;
B. Bahwa Untuk Memberikan Stimulus Masyarakat Untuk Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Tempat Tinggal;
C. Bahwa Sebagaimana Tercantum Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Dalam Pasal 23 Ayat (1) Dan Ayat (2), Memungkinkan Untuk Dilakukan Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; PP No.14 Tahun 1987; PP No.38 Tahun 2007; Perda No.14 Tahun 2002; Perda No.03 Tahun 2008; Perda No.06 Tahun 2008; Perda No.15 Tahun 2009;
Tarif Khusus Pemutihan , Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Tahun 2009 Kebawah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2010.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat No. 70 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Harapan Insan Sendawar
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Kutai Barat, Pelayanan Rumah Sakit Adalah Bersifat Sangat Mendasar Sehingga Harus Dijamin Ketersediaannya Bagi Masyarakat;
Bahwa Pemerintah Daerah Bertanggung Jawab Menjamin Jenis Dan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Dalam Suatu Standar Pelayanan Minimal Yang Berhak Diterima Oleh Masyarakat Sebagai Urusan Wajib Daerah;
Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Adalah Adalah Perangkat Daerah Yaitu Lembaga Teknis Daerah Yang Menyelenggarakan Pelayanan Rumah Sakit;
UU No.23 Taun 1992; UU No.47 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan PP No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahn 2007; PP No..41 Tahun 2007; Perda No.03 Tahun 2008; Perda No.09 Tahun 2008;
Ketentuan Umum; Maksud Dan tujuan; Standar Pelayanan Minimal RSUD Harapan Insan Sendawar; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2009.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 72 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah
Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
A. Bahwa Setiap Kerugian Daerah Yang Disebabkan Oleh Tindakan Melanggar Hukum Atau Kelalaian Harus Segera Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
B. Bahwa Berdasarkan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Diatur Dengan Keputusan Bupati;
UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 2000; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.155 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.32 Tahun 1950; PP No.30 Tahun 1980; PP No.2 Tahun 2001; PP No.58 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; Perpres No.1 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.79 Tahun 2005; PP No.41 Tahun 2007; Perda No.03 Tahun 2008; Perda No.01a Tahun 2001; Perda No.6 Tahun 2008; Perbub No.60 Tahun 2008;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pinjaman Modal
Kredit Bergulir Untuk Pelaku Usaha Mikro, Kecil
Dan Menengah (Umkm) Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Pelaksanaan, Pengelolaan Penyaluran Pinjaman Modal Kredit Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Serta Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Serta Efektifitas Penyaluran Dan Pengembalian Pinjaman, Maka Perlu Ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pinjaman Modal Kredit Bergulir Untuk Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Kabupaten Kutai Barat;
UU No.25 Tahun1992; UU No.28 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.20 Tahun 2008; PP No.9 Tahun 1995; PP No.44 Tahun 1997; PP No.32 Tahun 1998; PP No.38 Tahun 2007; Keppres No.127 Tahun 2001; Keppres No.56 Tahun 2002; Inpres No.10 Tahun 1999; Kemenkeu No.40 Tahun 2003; Perda No.03 Tahun 2008; Perda No.05 Tahun 2008; Perda No.01 Tahun 2009; Pemkab No.119 Tahun 2007 Dan No.011 Tahun 2007;
Ketentuan Umum, Tujuan, Bentuk Dan Sifat Program Pinjaman Modal Kredit Bergulir Dana UMKM, Sasaran Pemberian Pinjaman Modal Kredit Bergulir Dana UMKM, Bidang/Jenis Usaha Pemberian Pinjaman Modal Kredit Bergulir Dana UMKM, Plafon Dan Bunga Pinjaman Kredit Begulir Dana UMKM, Tata Cara Pengembalian Pinjaman Dan Jaminan Pinjaman Modal Kredit Bergulir Dana UMKM, Tata Cara Pengajuan, Penyaluran Dan Pembayaran Pinjaman Modal Kredit Begulir Daba UMKM, Pengawasan Dan Pembinaan, Pelaporan Serta Penanganan Kredit Macet, Pembiayaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2009.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 90 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Penanggulagan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Bahwa Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Merupakan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Pusat;
Bahwa Dalam Rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Yang Efektif, Terpadu, Cepat Dan Terkoordinasi Maka Diperlukan Suatu Lembaga Yang Menanganinya;
UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana tah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.24 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; PP No.23 Tahun 2008; Perda No.03 Tahun 2008;
Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Kepegawaian, Tata Kerja, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
