pemda - unit kearsipan - unit pengolah - tugas dan fungsi
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD 2023/35
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Unit Pengolah dan Unit Kearsipan di Lingkungan pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk menjamin terwujudnya keteraturan penyelenggaraan Kersipab dan pengelolaan arsip dinamis secara baik, benah, efektif dan efisien, serta akuntabel, perlu diatur mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Unit Pengolah dan Unit Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Unit Pengolah dan Unit Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945;
UU No 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000;
UU No. 43 Tahun 2009;
UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
PP No. 28 Tahun 2012;
Perda Kab. Kutai Barat No. 7 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Barat No. 5 Tahun 2020
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Tugas dan Fungsi Unit Kearsipan; 4. Tugas dan Fungsi Unit Pengolah; 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2023.
12 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 31 Tahun 2023
Mencabut Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidan Tetap (TKK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
dprd - anggota - pimpinan - perjadin dalam negeri - pelaksanaan - pedoman
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, BD 2023/34
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pedoman pengadministrasian perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahh secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945;
UU No 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah bebebrapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
PP No. 12 Tahun 2019;
Perpres No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 53 Tahun 2023;
Perbup Kab. Kutai Barat No. 17 Tahun 2023.
1. Ketentuan Umum; 2. Prinsip Perjalanan Dinas; 3. Perjalanan Dinas; 4. Biaya Perjalanan Dinas; 5. Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas; 6. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas; 7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2023.
Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidan Tetap (TKK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2023
Dppkbpppa - ppa - uptd - unit - tata kerja - tugas dan fungsi - susunan organisasi - pembentukan
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, BD 2023/29
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unitt Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Kelurga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945;
UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019;
Permendagri No. 12 tahun 2017;
Perda Kab. Kutai Barat No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Barat No. 5 Tahun 2020;
Perbup Kab. Kutai Barat No.4 Tahun 2021
barang/jasa - pengadaan - unit kerja - pengelolaan - kode etik
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 25, BD 2023/28
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Pengelolaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan reformasi birokrasi mencakup pada keseluruhan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat khususnya pada unit kerja pengadaan barang/jasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, unit kerja pengadaan barang/jasa menyusun dan menerapkan kode etik yang ditetapkan oleh Bupati. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, unit kerja pengadaan barang/jasa memiliki dan menerapkan kode etik yang berisi ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi sumber daya ,anusia di unit kerja pengadaan barang/jasa. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tetang Kode Etik Pengelolaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945;
UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021;
Permendagri No. 112 Tahun 2018;
Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021;
Perbup Kab. Kutai Barat No. 5 Tahun 2020;
Perbup Kab. Kutai Barat No. 35 Tahun 2021
1. Ketentuan Umum; 2. Nilai Dasar, Maksud dan Tujuan; 3. Prinsip dan Kode Etik; 4. Majelis Pertimbangan Kode Etik; 5. Prosedur Penegakan Kode Etik; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan Lain-Lain; 8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
15 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
Berdasrkan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berdasrkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat DaerahTahun 2023.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945;
UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000;
UU No. 25 Tahun 2004;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
PP No. 8 Tahun 2008;
Permendagri No. 86 Tahun 2017;
Permendagri No. 81 Tahun 2022;
Perda Kab. Kutai Barat No. 42 Tahun 2021;
Perbup Kab. Kutai Barat No. 14 Tahun 2022;
Perbup Kab. Kutai Barat No. 19 Tahun 2023;
Peraturan ini mengatur tentang perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
4
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
UUD NRI Tahun 1945;
UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022;
Permendagri No. 27 Tahun 2021;
Perda Kab. Kutai Barat No. 5 Tahun 2021;
Perda Kab. Kutai Barat No. 4 Tahun 2022;
Perda Kab. Kutai Barat No. 7 Tahun 2023;
Perbup Kab. Kutai Barat No. 49 Tahun 2021;
Perbup Kab. Kutai Barat No. 21 Tahun 2022;
Peraturan ini mengatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2023.
4 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Linggang Purwodadi Kecamatan Linggang Bigung
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kampung, perlu dilakukan Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Linggang Purwodadi Kecamatan Linggang Bigung. Penetapan batas Wilayah Batas Kampung Linggang Purwodadi Kecamatan Linggang Bigung telah disepakati oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Linggang Purwidadi Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat tanggal 21 September 2022. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetaan dan Penegasan Batas Batas Kampung Linggang Purwodadi Kecamatan Linggang Bigung.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945;
UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000;
UU No. 6 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2019;
Permendagri No. 45 Tahun 2016
1. Ketentuan Umum; 2. Penetapan dan Penegasan Batas Kampung; 3. Penyelesaian Perselisihan Batas Kampung; 4. Pembinaan dan Pengawasan; 5. Ketentuan Lain- Lain; 6; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2023.
8 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada rencana kerja perangkat daerah dengan berpedomann pada Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Yang telah diverifikasi kepada Kepala daerah melalui Sekretaris Daerah unutuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945;
UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000;
UU No. 25 tahun 2004;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
Permendagri No. 86 Tahun 2017;
Perda Kab. Kutai Barat No. 1 Tahun 2013;
Perda Kab. Kutai Barat No. 4 Tahun 2021;
Perbup Kab. Kutai Barat No. 14 Tahun 2023;
Perbup Kab. Kutai Barat No. 42 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
Berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja pemerintah daerah dalam tahun berjalan menunjukkan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah; Berdasrkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perubahan rencana kerja pemerintan daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berajalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan rencana kerja pemerintah daerah berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berajalan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945;
UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000;
UU No. 25 Tahun 2004;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023;
PP No. 8 Tahun 2008;
Permendagri No. 86 Tahun 2017;
Permendagri No. 81 Tahun 2022;
Perbup Kab. Kutai Barat No. 14 Tahun 2022
1. Ketentuan Umum; 2. Perubahan RKPD Tahun 2023; 3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023.
4 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan serta guna pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kutai Barat perlu dilaksanakan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rimah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
PP No. 12 Tahun 2019;
Permensos No. 20 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permensos No. 6 tahun 2021;
Permen PUPR No. 7 Tahun 2022.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran; 3. Lokasi dan Alokasi; 4. Pemberian Bantuan Rehabilitasi RTLH; 5. Swadaya Masyarakat; 6. Pengorganisasian; 7. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; 8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2023.
18 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
