Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 31 Tahun 2023

Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Prinsip Perjalanan Dinas; 3. Perjalanan Dinas; 4. Biaya Perjalanan Dinas; 5. Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas; 6. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas; 7. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Sendawar

Tanggal Penetapan

23 November 2023

Tanggal Pengundangan

23 November 2023

Tanggal Berlaku

23 November 2023

Sumber

BD 2023/34

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 20 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kubar 31-2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Mencabut Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidan Tetap (TKK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

dprd - anggota - pimpinan - perjadin dalam negeri - pelaksanaan - pedoman
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, BD 2023/34
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:	Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pedoman pengadministrasian perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahh secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah bebebrapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 53 Tahun 2023; Perbup Kab. Kutai Barat No. 17 Tahun 2023. 1. Ketentuan Umum; 2. Prinsip Perjalanan Dinas; 3. Perjalanan Dinas; 4. Biaya Perjalanan Dinas; 5. Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas; 6. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas; 7. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2023. Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidan Tetap (TKK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 16 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 31 Tahun 2023

Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT