Hasil Pencarian
Menemukan 56 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2014
Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 58 Tahun 2011
Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Pemerintah Pusat
  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2016
Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation

Kewarganegaraan dan Imigrasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan :

Mencabut :

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 56 Tahun 2009
Pembukaan Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Association Of Southeast Asia Nation (ASEAN) di Jakarta

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 58 Tahun 2009
Peningkatan Konsulat Republik Indonesia di Perth, Australia Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 44 Tahun 1992 tentang Pembukaan Konsulat Republik Indonesia Di Perth, Australia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 2010
Kerja Sama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 50 Tahun 2010
Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit /FPU) Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 4 Tahun 2008 tentang Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Di Darfur, Sudan
  2. KEPPRES No. 23 Tahun 2008 tentang Penambahan Pasukan Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU) Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Di Darfur, Sudan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 33 Tahun 1997
Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Doha, Qatar

Ketatanegaraan, Kenegaraan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 1965
Hubungan Persahabatan Republik Indonesia dan Republik Rakyat China

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 34 Tahun 1974
Perjanjian Dasar Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Tehnik Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 28 Tahun 1973
Pembentukan Misi Republik Indonesia Garuda dalam Rangka Tugas Internasional di Vietnam

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 40 Tahun 1973
Membentuk Kontingan Indonesia dalam Rangka Tugas Internasional di Timur Tengah

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 1976
Susunan Delegasi Republik Indonesia Untuk Menghadiri Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN di Bali Tanggal 23-25 Pebruari 1976

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 42 Tahun 1972
Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belgia Tentang Dorongan dan Perlindungan Timbal-Balik Bagi Penanaman Modal

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 Tahun 1964
Lembaga Persahabatan Antar Bangsa di Indonesia

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 1959
Penyakit Karantina

Kesehatan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut
  2. PP No. 11 Tahun 1961 tentang Penyakit Karantina

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1957
Pembebasan dari Bea Masuk atas Dasar Hubungan Internasional

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan :

Mencabut :

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1956
Perjalanan Luar Negeri Tenaga Bangsa Asing

Ketenagakerjaan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan :

Mencabut :

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 1954
Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer

Pertahanan dan Keamanan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 16 Tahun 1960 tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1955
Penyerahan Urusan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Kepada Kementerian Luar Negeri

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1950
Hubungan Ekonomi Luar Negeri

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 64 Tahun 1999
Keanggotaan Indonesia Dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia Pada Organisasi-Organisasi Internasional

Ketatanegaraan, Kenegaraan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPRES No. 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional