Hasil Pencarian
Menemukan 80 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian


  Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2012
Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Swasta Asing

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri

  Kabupaten Batang Hari

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2011
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 38 TAHUN 2001 TENTANG KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Kota Metro

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2013
KERJASAMA DAERAH

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Provinsi Papua Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 12 Tahun 2014
Kerjasama Pembangunan Lembaga Internasional di Provinsi Papua Barat

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/8/2013 Tahun 2013
Ketentuan Sertifikasi Mandiri (Self-Certification) dalam Kerangka Proyek Percontohan Kedua Untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permendag No. 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) Untuk Barang Ekspor Asal Indonesia

Diubah dengan :

  1. Permendag No. 23/M-DAG/PER/3/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Sertifikat Mandiri (Self-Certification) dalam Kerangka Proyek Percontohan Kedua untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri

  Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2014
Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2014
Tugas dan Fungsi Atase Hukum pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara Malaysia

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 1954
Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer

Pertahanan dan Keamanan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 16 Tahun 1960 tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 97 Tahun 1954
Delegasi Indonesia dalam Konperensi Karet Internasional di Colombo

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 2017
Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Forivied Police Unit Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa Di Republik Sudan Selatan

Pertahanan dan Keamanan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 7 Tahun 2019 tentang Pengalihan Penugasan Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Formed Police Unit Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Sudan Selatan Menjadi Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Formed Police Unit Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Afrika Tengah

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 86 Tahun 2015
Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Kabupaten Purbalingga

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 106 Tahun 2017
Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/10/2016 Tahun 2016
Pembinaan Dan Pengembangan Perwakilan Perdagangan Di Luar Negeri

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan :

Mencabut :

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2016
Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation

Kewarganegaraan dan Imigrasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan :

Mencabut :

  Kabupaten Purwakarta

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2017
Kerjasama Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 22 Tahun 2011
Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Turki

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 43 Tahun 2011
Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pariwisata dan Kebudayaan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPRES No. 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan

Mengubah :

  1. PERPRES No. 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
  2. KEPPRES No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
  3. KEPPRES No. 103 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 58 Tahun 2011
Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 85 Tahun 2011
Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2012
Tim Pengamat Indonesia dalam International Monitoring Team di Filipina Selatan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 64 Tahun 1999
Keanggotaan Indonesia Dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia Pada Organisasi-Organisasi Internasional

Ketatanegaraan, Kenegaraan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPRES No. 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional