Hasil Pencarian - ditemukan 6670 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 1264 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 733 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 906 kali

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2015
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

  Pemerintah Pusat
Diakses 393 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 1048 kali

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2015
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

  Pemerintah Pusat
Diakses 301 kali

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 327 kali

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004
Perbendaharaan Negara

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 234 kali

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003
Keuangan Negara

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 1224 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1961
Pengumpulan Uang atau Barang

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

  Pemerintah Pusat
Diakses 204 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1959
Pembebasan R. Soemantri Soerjoadiprojo dari Kewajiban untuk Menggantikan Uang

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 213 kali

Undang-undang (UU) Nomor 81 Tahun 1958
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

APBN Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 16 Tahun 1958 tentang Pengubahan dan Penambahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 9 Tahun 1954) Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
  2. UU No. 2 Tahun 1954 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

  Pemerintah Pusat
Diakses 167 kali

Undang-undang (UU) Nomor 71 Tahun 1958
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 46), Sebagai Undang-Undang

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 27 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan Penetapan Peraturan Baru tentang Mata Uang" (Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Nomor 95 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang

  Pemerintah Pusat
Diakses 199 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 112 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 158 kali

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1957
Pembebasan Saudara Untung dari Penggantian Uang

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 656 kali

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 1956
Perimbangan Keuangan antara Negara Dengan Daerah-Daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
  2. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
    Mencabut Pasal 3 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h

  Pemerintah Pusat
Diakses 342 kali

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1955
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1954 (Tentang Mengubah "Indonesische Comptabilteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-Undang)

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Menetapkan :

  1. UUDrt No. 3 Tahun 1954 tentang Mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419)