Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 1019 kali

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2017
Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

PERTANGGUNGJAWABAN-ATAS-PELAKSANAAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-NEGARA-TAHUN-ANGGARAN-2016

2017

Undang-undang (UU) NO. 10, LN.2017/NO.191, TLN NO.6113, LL KEMENKUMHAM : 13 HLM.

Undang-undang (UU) tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, pelaksanaannya perlu dilakukan pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5),Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2017.
13 halaman

Pemerintah Pusat

Diakses 619 kali

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2016
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

PERTANGGUNGJAWABAN-ATAS-PELAKSANAAN-ANGGARAN-pENDAPATAN-DAN-BELANJA-NEGARA-TAHUN-ANGGARAN-2015

2016

Undang-undang (UU) NO. 14, LN.2016/NO.189, TLN NO.5930

Undang-undang (UU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015

ABSTRAK:

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, pelaksanaannya perlu dilakukan pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015 telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2016.
13 halaman

Pemerintah Pusat

Diakses 829 kali

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2015
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Download :
UU Nomor 14 Tahun 2015.pdf

Abstrak

ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-NEGARA-TAHUN-ANGGARAN-2016

2015

Undang-undang (UU) NO. 14, LN.2015/NO.278, TLN NO.5767, LL SETNEG : 43 HLM

Undang-undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaiwujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 termuat dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,bahwa berdasarkan pertimbangan serta melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 termuat dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,bahwa berdasarkan pertimbangan serta melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2016 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat I Pembahasan APBN Tahun Anggaran 2016 antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2016 diperkirakan mencapai sekitar 5,3% (lima koma tiga persen).

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
43 halaman

Pemerintah Pusat

Diakses 267 kali

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2015
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-NEGARA-TAHUN-ANGGARAN-2014

2015

Undang-undang (UU) NO. 12, LN.2015/NO.219, TLN NO.5741, LL KEMENKUMHAM : 11 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013, pelaksanaannya perlu dilakukan pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi APBN Tahun Anggaran 2014, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2014.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2015.
541 halaman

Pemerintah Pusat

Diakses 918 kali

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2015
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Download :
UU Nomor 3 Tahun 2015.pdf

Abstrak

ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-NEGARA-TAHUN-ANGGARAN-2015

2015

Undang-undang (UU) NO. 3, LN.2015/NO.44, TLN NO.5669, LL SETNEG : 20 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan ingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, telah terjadi perkembangan dan perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang disertai dengan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, dan pergeseran anggaran antarunit organisasi dan/atau antarprogram yang berdampak cukup signifikan terhadap besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2015;
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
Sehubungan dengan lemahnya perekonomian global, kinerja perekonomian domestik 2015 diharapkan dapat tetap terjaga dengan baik. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 akan dipertahankan

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2015.
20 halaman

Pemerintah Pusat

Diakses 247 kali

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
UU Nomor 15 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemeriksaan - Pengelolaan - Tanggung Jawab - Keuangan Negara

2004

Undang-undang (UU) NO. 15, LN. 2004/ No. 66, TLN NO. 4400, LL SETNEG : 16 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

ABSTRAK:

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tersebut dilakukan dengan cara pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23 dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Dalam UU ini diatur mengenai BPK yang diberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemeriksaan BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2004.
Pada saat Undang-undang ini berlaku, Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer atau IAR (Staatsblad 1898 Nomor 9 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1933 Nomor 320) dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan : 14 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 266 kali

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004
Perbendaharaan Negara

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
UU Nomor 1 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 203 kali

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003
Keuangan Negara

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
UU Nomor 17 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1009 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1961
Pengumpulan Uang atau Barang

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Download :
UU Nomor 9 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 168 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1959
Pembebasan R. Soemantri Soerjoadiprojo dari Kewajiban untuk Menggantikan Uang

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download :
UU Nomor 9 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 172 kali

Undang-undang (UU) Nomor 81 Tahun 1958
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

APBN Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 16 Tahun 1958 tentang Pengubahan dan Penambahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 9 Tahun 1954) Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
UU No. 2 Tahun 1954 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Download :
UU Nomor 81 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 143 kali

Undang-undang (UU) Nomor 71 Tahun 1958
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 46), Sebagai Undang-Undang

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 27 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan Penetapan Peraturan Baru tentang Mata Uang" (Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Nomor 95 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang

Download :
UU Nomor 71 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 171 kali

Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 1958
Penetapan Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
UU Nomor 26 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 87 kali

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1958
Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
UU Nomor 25 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 137 kali

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1957
Pembebasan Saudara Untung dari Penggantian Uang

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download :
UU Nomor 30 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 127 kali

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1957
Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang Muka Pada Bank Indonesia Lebih Daripada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953); (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 40)

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 552 kali

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 1956
Perimbangan Keuangan antara Negara Dengan Daerah-Daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Mencabut Pasal 3 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h

Download :
UU Nomor 32 Tahun 1956.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 136 kali

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1956
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 18) tentang Larangan untuk Mengumpulkan Uang Logam yang Sah dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah" Sebagai Undang-Undang

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perekonomian

Download :
UU Nomor 21 Tahun 1956.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 294 kali

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1955
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1954 (Tentang Mengubah "Indonesische Comptabilteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-Undang)

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Menetapkan :

UUDrt No. 3 Tahun 1954 tentang Mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419)

Download :
UU Nomor 12 Tahun 1955.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 140 kali

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1955
Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perbankan

Download :
UU Nomor 11 Tahun 1955.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian - ditemukan 6303 peraturan

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 1961.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 1959.