Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Barito Kuala

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 1 Tahun 2015
Penetapan Besaran, Tata Cara Penggunaan, Pembukuan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERBUP No. 1 Tahun 2015 (lengkap).pdf

Abstrak

Kabupaten Magetan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 23 Tahun 2013
Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan pemerintah kabupaten magetan

Kepegawaian, Aparatur Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 42 Tahun 2011
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. DIY No. 64 Tahun 2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012

Mencabut :

PERGUB Prov. DIY No. 44 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010

Abstrak

Kabupaten Trenggalek

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 12 Tahun 2013
Tata Cara Pengajuan, Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 65 Tahun 2012
Pengelolaan dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Serta Pembagian Kepada Kabupaten/Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

PERGUB Prov. DIY No. 64 Tahun 2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012

Abstrak

Kabupaten Trenggalek

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 31 Tahun 2013
Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan untuk Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2013

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 9 Tahun 2015
Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup-No-9-Tahun-2015-1.pdf

Abstrak

insentif-pemungutan-pajak-dan-retribusi

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2015/NO.9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanakan ketentuan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Serta Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur ketentuan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum: UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 lahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Perubahan pada Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No.33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No.33 Tahun 2011.
3 halaman

Kabupaten Aceh Tamiang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 7 Tahun 2013
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERBUP NO 7 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2013/No.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penguatan Pemerintahan Kampung perlu diberikan bantuan Alokasi Dana Kampung untuk mendanai penyelenggaraan kewenangannya; Bahwa untuk pencapaian sasaran penggunaan Alokasi Dana Kampung perlu dikelola secara efisien dan efektif sesuai prinsip pengelolaan Alokasi Dana Kampung.
Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; QANUN Kab. Aceh Tamiang No. 15 Tahun 2010.
Dalam Perbup Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, maksud,Tujuan dan Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Kampung, Sumber Pendanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Kampung, Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan, Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung, Sosialisasi ADK, Koordinasi Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Evaluasi Keberhasilan Program, Penghargaan dan Sanksi, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 Halaman

Kota Langsa

Qanun Nomor 14 Tahun 2015
Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Qanun Nomor 14 Tahun 2015.pdf

Abstrak

OKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2015

Qanun NO. 14, LD.2015/No.14

Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

Bahwa adanya penyesuaian ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Pertimbangan tersebut perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 45; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011; QANUN KOTA LANGSA No. 12 Tahun 2008.
Dalam Qanun Daerah ini mengatur tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
14 hlm

Kabupaten Aceh Tamiang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 24 Tahun 2015
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbub No. 24 Tahun 2015.pdf

Abstrak

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN BENDAHARA – TATA CARA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2015/No.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara

ABSTRAK:

Bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian, perlu segera diselesaikan melalui tuntutan ganti kerugian daerah; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; Bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara/ daerah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menjadi pedoman pembentukan peraturan daerah tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah bagi pegawai negeri bukan bendahara, perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 5 Tahun 1997; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 15 Tahun 2010.
Dalam Perbup Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi, Informasi dan Pengungkapan, Pembuktian, Putusan dan Pelaporan, Keputusan Pembebasan dan Pengenaan Ganti Kerugian Negara/ Daerah, Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah, Kedaluwarsa, Penghapusan, Pembebasan, Penyetoran, Penagihan, Pelaporan Penyelesaian TGR, Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten, Sanksi, Kerugian Barang Daerah, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
48 halaman

Kabupaten Ogan Komering Ilir

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 4 Tahun 2011
Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

SISTEM-PROSEDUR-PEMUNGUTAN-BEA-PEROLEHAN-HAK-TANAH-BANGUNAN

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, LD.2011/NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

ABSTRAK:

Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 24 Tahun 2010, perlu ditetapkan Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010; Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai ruang lingkup; sistem dan prosedur pemungutan BPHTB; serta fasilitasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 hlm.

Kabupaten Bangka Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2011
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perda_Kab_Bangka Barat_2011_09.pdf

Abstrak

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 64 Tahun 2011
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. DIY No. 65 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Serta Pembagian Kepada Kabupaten/Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta

Mencabut :

PERGUB Prov. DIY No. 42 Tahun 2011 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011

Abstrak

Kabupaten Bangli

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2013
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERDA NO 2 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Kota Batu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 46 Tahun 2015
PEDOMAN ANALISA STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2016

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perwali Nomor 46.pdf

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 46, Berita Daerah Kota Batu Tahun 2015 Nomor 46

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN ANALISA STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu baik untuk kegiatan belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga dapat terlaksana secara efektif dan efisien, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perlu menyusun Pedoman Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 6. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
1. Dalam melaksanakan kegiatan belanja langsung maupun tidak langsung yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan fisik ditetapkan pedoman analisa standar belanja; 2. Sebagai acuan menetapkan standar belanja adalah standar regional dan nasional untuk berbagai bahan bangunan, upah kerja, dan kegiatan fisik yang ditetapkan secara berkala; 3. Khusus wilayah yang mempunyai topografi sulit, sehingga menyebabkan kenaikan nilai Analisa Standar Biaya, dapat dilakukan analisa khusus. Sebelum dilakukan analisa khusus, terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman

Kabupaten Probolinggo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 70 Tahun 2015
Batas Pengajuan Uang Persediaan SKPD Pemerintah Kabupaten

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
70 TH 2015.pdf

Abstrak

Kabupaten Probolinggo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 71 Tahun 2015
Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa 2016

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download :
71.pdf

Abstrak

Kabupaten Bengkulu Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 34 Tahun 2011
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERBUP NO 34 TH 2011 Tentang SISDUR Pengelolaan Keuangan Daerah.pdf

Abstrak

perubahan-sistem-prosedur-pengelolaan-keuangan

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dengan adanya pengalihan dana Bantuan Operasional Sekolah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penetapan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berimplikasi terhadap perubahan struktur pendapatan, penegasan terhadap kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen, penganggaran tahun jamak dan pengaturan pendanaan tanggap darurat bencana, maka perlu dilakukan penyempurnaan kembali Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Sehingga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
Dasar Hukum: UU Drt 4/1956; UU 28/1999; UU 17/2003; UU 1/2004; UU 10/2004; UU 15/2004; UU 32/2004; UU 33/2004; PP 24/2005; PP 55/2005; PP 56/2005; PP 58/2005; PP 8/2006; Permendagri 13/2006; Perda Bengkulu Selatan 2/2010; Perda Bengkulu Selatan 5/2010; Perda Bengkulu Selatan 6/2010; Perda Bengkulu Selatan 7/2010; Perda Bengkulu Selatan 8/2010; dan Perda Bengkulu Selatan 9/2010.
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2009 Nomor 18), diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
27 Halaman

Kabupaten Mempawah

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 2 Tahun 2013
Batas Jumlah Uang Persediaan (UP), Pengisian Kembali Uang Persediaan (GU) dan Batas Penarikan Tambahan Uang Persediaan (TU) serta Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2013

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
No.2-thn-2013.pdf

Abstrak

Kota Palembang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 36 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksaaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Palembang No. 69 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Mengubah :

PERWALI Kota Palembang No. 61 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Download :
PERWAKO-36-2015.pdf

Abstrak

PERJALANAN-DINAS-dalam-negeri

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD.2015/NO.36

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksaaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

ABSTRAK:

Guna mengakomodir perubahan ketentuan peraturan perundangan terkait penetapan satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, maka perlu dilakukan perubahan atas Perwali No. 61 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 13 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan tentang komponen perjalanan dinas, ketentuan pemberian biaya perjalanan dinas, pertanggungjawaban.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2015.
Mengubah Perwali No. 61 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5 hlm, Lampiran : 7 hlm

Kota Palembang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 42 Tahun 2015
Pendanaan Kegiatan Pelantikan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2015

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pertahanan dan Keamanan

Download :
PERWAKO-42-2015.pdf

Abstrak

satuan-perlindungan-masyarakat-pendanaan-pelantikan

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, BD.2015/NO.42

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendanaan Kegiatan Pelantikan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas diantaranya membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta membantu upaya pertahanan negara. Berdasarkan surat DPRD Kota Palembang No. 170/582/DPRD/2015, DPRD Kota Palembang menyetujui pergeseran anggaran antar kegiatan SatpolPP Kota Palembang untuk mendanai kegiatan pelantikan anggota setuan perlindungan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 162 Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak dapat dilakukan dengan penjadwalan ulang capaian target kinerka program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan dan pelaksanaan pengeluarannya terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 37 Tahun 2014; Permendagri No. 84 Tahun 2014; Perda No. 1 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pendanaan, pergeseran anggaran.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2015.
5 hlm, Lampiran : 2 hlm

Kabupaten Jombang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 4 Tahun 2014
Pedoman Pengeloaan ADD

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERATURAN BUPATI NO 4 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Sidoarjo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 4 Tahun 2015
BESARAN PAGU DANA PADA REKENING PENGELUARAN KAS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2015

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERBUP_4.pdf

Abstrak

Kabupaten Halmahera Tengah

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2014
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern Kebijakan Akuntansi

Download :
PERDA KAB. HALTENG NOMOR 9 TAHUN 2014a.pdf

Abstrak

Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah No. 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik, yang berorientasi pada pelayanan umum, perlu adanya kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan publik yang efektif, efesien, transparan dan bertanggungjawab, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah; c. asas umum dan struktur APBD; d. penyusunan rancangan APBD; e. penetapan APBD; f. pelaksanaan APBD; g. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD; h. penatausahaan keuangan daerah; i. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; j. pengendalian difisit dan penggunaan surplus APBD; k. kekayaan dan kewajiban; l. pembinaan, pengendalian dan pengawasaan pengelolaan daerah; m. penyelesaian kerugian daerah; n. ketentuan penutup. Peraturan daerah ini terdiri dari XIV Bab dan 245 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
104

Kota Palembang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 71 Tahun 2015
Belanja Yang Bersifat Wajib dan Mengikat Tahun Anggaran 2016

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERWAKO-71-2015.pdf

Abstrak

belanja-wajib-mengikat

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 71, BD.2015/NO.71

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Belanja Yang Bersifat Wajib dan Mengikat Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sedangkan belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (3) dan ayat (4) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Ranperda tentang APBD ditetapkan, kecuali pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 13 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 2 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, belanja yang bersifat wajib dan mengikat, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
4 hlm, Lampiran : 2 hlm

Hasil Pencarian
Menemukan 7.439 peraturan (dalam 0,004 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . Mencabut Peraturan Gubernur DIY No. 44 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010

Hasil Pencarian Menemukan 7.439 peraturan (dalam 0,004 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 7.439 peraturan (dalam 0,004 detik)