Hasil Pencarian
Menemukan 13.195 peraturan (dalam 0,016 detik)

Filter Pencarian


  Kota Tidore Kepulauan
  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 90 Tahun 2016
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PERGUB Prov. DIY No. 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 90 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
  2. PERGUB Prov. DIY No. 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

  Kabupaten Banyuasin

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2011
Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada Partai Politik

Partai Politik dan Pemilu Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

  Kabupaten Banyuwangi
  Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 35 Tahun 2016
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern

  Kabupaten Batang Hari

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2001
UANG LEGES

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

  Kabupaten Belitung
  Kabupaten Sikka

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 2 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tarif Rumah Potong Hewan

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

  Kabupaten Tulungagung

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 22 Tahun 2017
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

  Kabupaten Pakpak Bharat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 24 Tahun 2018
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA YANG BERLAKU TAHUN 2018 DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.05/2014 Tahun 2014
Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PMK No. 53/PMK.05/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 Tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum
  2. PMK No. 77/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum
  3. ketentuan mengenai penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka pengelolaan kelebihan kas negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.02/2019 Tahun 2019
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Ba 999.08)

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PMK No. 127/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
  2. PMK No. 105/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
  3. PMK No. 208/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)

  Kabupaten Sukabumi

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 43 Tahun 2019
Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 4 Tahun 2015
Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana Perekonomian Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP- 14/D.I.M.EKON/02/2012 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

  Kabupaten Ogan Komering Ilir

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 19 Tahun 2020
PEMBAGIAN RINCIAN DANA KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2020

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

  Kabupaten Tasikmalaya

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 12 Tahun 2015
Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Tasikmalaya

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah Desa

Status Peraturan :

Diubah sebagian dengan :

  1. PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Tasikmalaya
  2. PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Tasikmalaya

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 95/PMK.02/2012 Tahun 2012
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

  Kota Bontang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 2 Tahun 2021
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas

APBD Kepegawaian, Aparatur Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah sebagian :

  1. PERWALI Kota Bontang No. 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas
    Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas

  Kota Tasikmalaya
  Kabupaten Musi Rawas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2001
Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah