Undang-undang (UU) Nomor 62 Tahun 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

UU ini mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, Anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, kementerian/lembaga yang mengalami pemisahan dan/atau kementerian/lembaga yang barrr dibentuk, pengalokasian anggarannya harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat melalui pimpinan alat kelengkapan yang khusus menangani urusan kementerian/lembaga dimaksud.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Undang-undang (UU) Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Undang-undang (UU)

Bentuk Singkat

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

17 Oktober 2024

Tanggal Pengundangan

17 Oktober 2024

Tanggal Berlaku

Sumber

LN 2024 (226), TLN (6995) : 51 hlm.; jdih.setneg.go.id

Subjek

APBN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 2205 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

UU Nomor 62 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - apbn
2024
Undang-undang (UU) NO. 62, LN 2024 (226), TLN (6995) : 51 hlm.; jdih.setneg.go.id
Undang-undang (UU) TENTANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2014; dan UU Nomor 1 Tahun 2022. UU ini mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, Anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, kementerian/lembaga yang mengalami pemisahan dan/atau kementerian/lembaga yang barrr dibentuk, pengalokasian anggarannya harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat melalui pimpinan alat kelengkapan yang khusus menangani urusan kementerian/lembaga dimaksud.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal . Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Lampiran file: 96 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 51, penjelasan hlm 52 sd 88, dan lampiran hlm 89 sd 96)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521