Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 969 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perda Cilacap 11 2004_OCR.pdf

Penyelenggaraan-peternakan-kesehatan-hewan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2024/NOMOR.11

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

ABSTRAK:

bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan maupun jasa lain bagi manusia, sehingga diperlukan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan serta pelestarian hewan guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan merupakan upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakkan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat; bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan di daerah, diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023.
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sumber Daya, Peternakan, Kesehatan Hewan, Pembinaan dan Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2024.
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
47 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Cilacap 10 2004_OCR.pdf

anggaran-pendapatan-belanja-daerah-tahun-anggaran-2025

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.2024/NOMOR.10

Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

ABSTRAK:

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Didalam peraturan ini diatur APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp3.926.886.125.032,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2024.
Ketentuan mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.
9 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Cilacap 9 2004_OCR.pdf

perubahan-anggaran-pendapatan-belanja-daerah-tahun-anggaran-2024

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2024/NOMOR.9

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa azas umum perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan kemampuan Pendapatan Daerah untuk mewujudkan pelayanan masyarakat sehingga tercapainya tujuan bernegara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Nilai-Nilai Pancasila; bahwa perubahan kebijakan umum perubahan APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan perubahan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan yang meliputi asumsiasumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sedangkan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah untuk setiap program sebagai acuan penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati DPRD; bahwa perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024 dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, pendekatan penganggaran terpadu dan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2024.
9 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2024-2045

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perda Cilacap 8 2004_OCR.pdf

rencana-pembangunan-jangka-panjang-daerah-2025-2045

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2024/NOMOR.8

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2024-2045

ABSTRAK:

bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien dan terarah sesuai visi dan misi pembangunan Daerah, diperlukan arah kebijakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah; bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki dasar hukum dalam Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, sehingga perlu menyusun Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023.
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Program Pembangunan Daerah, Sistematika RPJD, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025.
176 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD

Download file:

2024pd3301007.pdf

APBD

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2024/NOMOR.7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga perlu adanya pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang merupakan siklus akhir tahunan dalam proses tata kelola pemerintahan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat sebagai berikut : a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas e. neraca; f. laporan arus kas; g. catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2024.
6 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Pengarusutamaan Gender

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

2024pd3301006.pdf

pengarusutamaan gender

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2024/NOMOR.6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengarusutamaan Gender

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender; bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka perlu mengatur Pengarusutamaan Gender dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tugas dan Wewenang, Perencanaan dan Pelaksanaan, RAD, Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, Pemberian Penghargaan, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2024.
23 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Abstrak

Pendidikan Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download file:

Perda Cilacap 5 2004_OCR.pdf

pembinaan-ideologi-pancasila-wawasan-kebangsaan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2024/NOMOR.5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

ABSTRAK:

bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta landasan etika berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dan diinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; bahwa Wawasan Kebangsaan berlandaskan Pancasila perlu terus dilakukan secara berkesinambungan agar ketentraman, kerukunan dan toleransi masyarakat Indonesia yang majemuk dengan beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, dan budaya, serta kearifan lokal tetap terbina sehingga mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkarakter unggul; bahwa guna memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023.
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, Muatan Materi Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan Dan Pelaporan, Kerja Sama, Pendanaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2024.
14 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Penyelamatan

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Cilacap No. 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Download file:

Perda Cilacap 4 2004_OCR.pdf

penyelenggaraan-penanggulangan-bahaya-kebakaran-penyelamatan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2024/NOMOR.4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Penyelamatan

ABSTRAK:

bahwa sebagai bentuk pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 negara menjamin warga negaranya dari ancaman serta bencana seperti halnya kebakaran, hal tersebut harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan secara preventif maupun represif; bahwa untuk mengurangi risiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Wilayah Kabupaten Cilacap sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan dan dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Dan Penyelamatan, Obyek Dan Potensi Bahaya Kebakaran, Pencegahan Bahaya Kebakaran, Penanggulangan Kebakaran, Penyelamatan Bahaya Kebakaran Dan Non Kebakaran, Pengendalian Keselamatan Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan, Dan Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian, Larangan, Insentif, Sistem Informasi Pemadam Kebakaran, Pembiayaan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2024.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
56 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pelestarian Kesenian Tradisional

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

2024pd3301003.pdf

kesenian tradisional

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2024/NOMOR.3

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelestarian Kesenian Tradisional

ABSTRAK:

bahwa kesenian tradisional merupakan investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa diperlukan langkah strategis berupa upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan untuk memajukan kesenian tradisional pada masyarakat; bahwa sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kesenian Tradisional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kesenian Tradisional;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Arah dan Sasaran, Wewenang dan Tanggung Jawab, Peran Serta, Apresiasi Kesenian Tradisional, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2024.
12 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Abstrak

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download file:

perdano2tahun2024.pdf

ketertiban umum - pelindungan masyarakat

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2024/NOMOR.2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

ABSTRAK:

ahwa Pancasila sebagai cerminan nilai dan moralitas bangsa, secara hierarkis telah diatur dalam ketentuan Konstitusi, sebagaimana diuraikan dalam batang tubuh UUD 1945 dalam Pasal 18 UUD 1945 yang mengamanatkan kebijakan Otonomi Daerah sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan jaminan terpenuhinya kesejahteraan masyarakat, upaya tersebut salah satunya diwujudkan dengan menjaga dan meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Cilacap; bahwa kebijakan meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat harus dirumuskan serta dilaksanakan melalui upaya preventif, represif agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai anggota masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan masyarakat sesuai kewenangannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban, Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, Pencegahan, Koordinasi dan Kerjasama, Pelindungan Masyarakat, Sistem Informasi, Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat, Pembinaan dan Pelaporan, Tunjangan Risiko dan Insentif, Pembiayaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2024.
32 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT