PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2017/ No. 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
ABSTRAK:
Bahwa Pemilihan Kepala Desa, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah; dan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti, sehingga perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa.
Pasal 18 ayat 6 UUD NRI 19445, UU No. 9 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 82 Tahun 2015
Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan, Pelaksanaan, Pengangkatan, Pelantikan dan Masa Jabatan Kepala Desa, Pemberhentian Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Pilkades Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban, Larangan serta Sanksi, Pembiayaan, Ketentuan Peraliham
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2017.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2006 Nomor 2), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
31 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Pasal 18 ayat 6 UUD NRI 19445, UU No. 9 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 82 Tahun 2015
Perangkat Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, Masa Jabatan Perangkat Desa, Larangan bagi Perangkat Desa, Pemberhentian Perangkat Desa, Kekosongan Jabatan Perangkat Desa, Unsur Staf Perangkat Desa, Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa, Kesejahteraan Perangkat Desa, Pelatihan Perangkat Desa,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
11 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 145, UU No. 9 Tahun 2003,
UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014,
PP No. 43 Tahun 2014,
Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI No. 2 Tahun 2015
PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kelembagaan BPD, Fungsi dan Tugas BPD, Hak Kewajiban Wewenang Larangan dan Laporan Kinerja BPD, Peraturan Tata Tertib BPD, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan Tahun 2006 Nomor 3), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
24 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangandan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
UUD 1945; UU Nomor 9 Drt Tahun 1956; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2017; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD; Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; Uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; Belanja penunjang kegiatan DPRD; Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2017.
Perda Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 27 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan DPRD.
17 Hlmn, Penjelasan 8 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 75 Tahun 2017
PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD.2017/ No. 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa; serta dalam rangka pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan BUM Desa perlu mengatur Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
UU No. 9 Tahun 2003,
UU No. 6 Tahun 2014,
UU No. 23 Tahun 2014,
PP No. 43 Tahun 2014,
PERMENDES, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiNo. 4 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dengan enetapkan Batasan istilah yangdigunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pendirian BUM Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa, Organisasi BUM Desa, Organisasi Pengelola BUM Desa, Permodalan BUM Desa, Jenis Usaha BUM Desa, Pinjaman BUM Desa, Alokasi Hasil BUM Desa, Kerugian dan Kepailitan BUM Desa, Kerjasama BUM Desa antar Desa, Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa, Pembubaran BUM Desa, Sanksi, Pembinaan, Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
15 hlm, Lampiran : 10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 72 Tahun 2017
PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2017-2021
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD.2017/ No. 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2017-2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017-2021.
UU No. 9 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2013; UU N0. 6 Tahun 2014,
UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014; PERMENDES, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penetapan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017-2021 dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kedudukan, Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Perencanaan, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2017.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 70 Tahun 2017
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD.2017/ No. 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
ABSTRAK:
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, serta perlu menetapkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan
tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 9 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDA Kabupaten HUmbang Hasundutan No. 6 Tahun 2016
Dalam Peraturan ini diatur tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutandengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tujuan, Nilai Dasar, Etika PNS, Sanksi Kode Etik, Penegakan Kode Etik, Majelis Kode Etik, Hak dan Kewajiban Terlapor Pelapor/Pengadu dan Saksi, Ketentuan Lain Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2017.
9 hlm, Lampiran : 9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 69 Tahun 2017
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2017-2021
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2017/ No. 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2017-2021
ABSTRAK:
Bahwa Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk
menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG) setiap 5 (lima) tahun dan untuk pertama kalinya ditetapkan untuk jangka waktu tahun 2017-2021; serta untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; sehingga perlu menetapkan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017-2021.
UU No. 9 Tahun 2003; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES No. 83 Tahun 2017; PERGUBSU No. 83 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017-2021 dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Dokumen RAD-PG
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2017.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 68 Tahun 2017
KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2017/ No. 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan arsip di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan perlu
mengatur klasifikasi arsip; dan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, Klasifikasi Arsip ditetapkan oleh pimpinan
pencipta arsip; sehingga perlu
menetapkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan
tentang Klasifikasi Arsip Pemerintah Kabupaten
Humbang Hasundutan.
UU No. 9 Tahun 2003; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No. 19 Tahun 2012; PERDA Kabupaten Humbang Hasundutan No. 6 tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Klasifikasi Arsip Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tujuan, Pola Klasifikasi Arsip, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017.
3 hlm, Lampiran : 49 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 66 Tahun 2017
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2017/ No. 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
ABSTRAK:
Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
UU No. 9 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2017; PERDA Kabupaten Humbang Hasundutan No. 2 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbangn Hasundutan dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kemampuan Keuangan Daerah, Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2017.
Peraturan
Bupati Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Humbang Hasundutan Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Humbang
Hasundutan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tunjangan
Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2016 Nomor 21), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
19 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
