Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2020

RETRIBUSI JASA USAHA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

peraturan daerah kabupaten jombang tentang retribusi jasa usaha meliputi ketentuan umum; asas maksud an tujuan. Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi: Jenis Retribusi Jasa Usaha; Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha; Wilayah Pemungutan; Pemungutan, Pembayaran dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Jasa Usaha; Penagihan Retribusi Jasa Usaha; Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa; Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2020 tentang RETRIBUSI JASA USAHA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jombang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Jombang

Tanggal Penetapan

09 Juli 2020

Tanggal Pengundangan

09 Juli 2020

Tanggal Berlaku

09 Juli 2020

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 2/C

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jombang

Bidang

Halaman ini telah diakses 899 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA 2 TH 2020 ok.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERDA Kab. Jombang No. 31 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
PERDA Kab. Jombang No. 29 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal
PERDA Kab. Jombang No. 28 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
PERDA Kab. Jombang No. 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

retribusi

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 2/C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Jombang, maka perlu didukung oleh pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari Retribusi Jasa Usaha; b. bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang memiliki wewenang untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha; c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2017 ten tang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 29 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 31 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Potong Hewan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penataan atas pengaturan terkait retribusi jasa usaha; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengatur Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016
peraturan daerah kabupaten jombang tentang retribusi jasa usaha meliputi ketentuan umum; asas maksud an tujuan. Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi: Jenis Retribusi Jasa Usaha; Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha; Wilayah Pemungutan; Pemungutan, Pembayaran dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Jasa Usaha; Penagihan Retribusi Jasa Usaha; Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa; Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
Dengan berlakunya Peraluran Daerah ini, maka: a. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; b. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2010 ten tang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2010; c. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal; d. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan e. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 ten tang Retribusi Rumah Potong Hewan. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 38 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2020

RETRIBUSI JASA USAHA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT