BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA - PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2016/No.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran
penyaluran dan penggunaan Bantuan Keuangan
kepada Desa untuk Pembangunan Sarana dan
Prasarana Desa diperlukan adanya petunjuk teknis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan
Keuangan kepada Desa untuk Pembangunan Sarana
dan Prasarana Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2015; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2015; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2015; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, bantuan keuangan, penganggaran, penyaluran, pencairan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawsan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2016.
16 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya
ABSTRAK:
a. bahwa cagar budaya di Kabupaten Karanganyar merupakan kekayaan budaya daerah yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar- besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
b. bahwa perkembangan pembangunan Kabupaten Karanganyar saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, sehingga dapat berpengaruh terhadap kelestarian benda, bangunan struktur, situs dan kawasan Cagar Budaya;
c. bahwa untuk menjaga kelestarian benda, bangunan struktur, situs dan kawasan Cagar Budaya diperlukan pengaturan terhadap Pengelolaan dan Pelestarian benda, bangunan struktur, situs dan kawasan Cagar Budaya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5
Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
- Ketentuan Umum
- Fungsi, Tugas dan Wewenang
- Hak dan Kewajiban Masyarakat
- Kriteria Cagar Budaya
- Pemilikan dan Penguasaan
- Penemuan dan Pencarian
- Register Cagar Budaya
- Pelestarian
- Penghargaan
- Pendanaan
- Pengawasan
- Sanksi Administratif
- Ketentuan Peralihan
- Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2019.
42 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan kelancaran, efektifitas, dan
kepastian hukum dalam proses pengisian jabatan Perangkat Desa di Kabupaten Karanganyar, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa perlu diubah kembali.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan ketiga atas Perbup Karanganyar No 77 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah,Ketentuan ayat (2) dan (4) Pasal 32 diubah,Ketentuan ayat (2) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat
(4) Pasal 35 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a),Ketentuan Pasal 37 diubah,Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 47 diubah,Ketentuan ayat (1) Pasal 72 diubah
51 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 42 Tahun 2020
PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD 2020/ No. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pemberian Tunjangan hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2 )
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan
Penerima Pensiun atau Tunjangan, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis
Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada
Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21
Tahun 2020; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun
2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Teknis
Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada
Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi: Ketentuan Umum; Penerima Tunjangan Hari Raya; Perhitungan Besaran Tunjangan Hari Raya; Waktu Pembayaran Tunjangan Hari Raya; Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban; Pengendalian Internal; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 79 Tahun 2020
Pedoman Pemberian Tugas belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin Penggunaan Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD 2020/ No. 79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Tugas belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin Penggunaan Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai
ABSTRAK:
a. bähwa guna kelancaran dan ketertiban dalam
pemberiaan Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin Penggunaan Ijazah, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2017 tentang pedoman pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin
• Penggunaan Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin
Penggunaaan Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin Penggunaan Ijazah dan kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai, yaitu sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah;
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 huruf d) di hapus, ayat (7) diubah dan ditambah 1 ayat;
3. Ketentuan diantara Pasal 10 dan Pasal 11 ditambah 1 Pasal baru yakni Pasal 10A;
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah dan ayat (5) dihapus;
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, diantara ayat (3) dan (4)
ditambah 1 (satu) ayat (3a);
6. Ketentuan Pasal 15 diubah, diantara ayat (2) dan (3) ditambah 1 (satu) ayat (2a);
7. Ketentuan Pasal 17 diubah, diantara ayat (2) dan (3) ditambah 1 (satu) ayat (2a);
8. Ketentuan Pasal 21 diubah, ayat (2) dihapus dan ayat (3) dan ayat (4) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2017 diubah.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan
ABSTRAK:
bahwa perempuan sebagai aset bangsa yang
berperan dalam proses penerusan dan penciptaan
generasi yang berkualitas perlu mendapatkan jaminan
terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan
dari tindak kekerasan dan diskriminasi; bahwa selain perlindungan sebagaimana dimaksud
huruf a, perempuan perlu diberdayakan agar dapat
mengaktualisasikan potensinya secara optimal
untuk berperan serta dalam pembangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan;
Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perernpuan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional NOMOR: 17 /Men.PP/Dep.II/VII/2005 Nomor 28A
TAHUN 2005 - NOMOR: 1/PB/2005; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas dan tujuan, hak-hak perempuan, perlindungan perempuan, pemberdayaan perempuan, strategi pemberdayaan perempauan dan perlidnungan perempuan kelompok rentan, mekanisme penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan kelompok rentan, peran serta masyarakat, pemantauan dan evaluasi, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2015.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 126 Tahun 2017
OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN MELALUI KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 126, BD.2017/No.126
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari
ABSTRAK:
ahwa pemanfaatan lahan pekarangan melalui kawasan rumah merupakan prioritas dalam rangka mempercepat diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat dengan memanfaatkan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Rumah Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/KPTS/RC.110/J/01/2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan
Bab III Prinsip dan Arah Pengembangan
Bab IV Pelaksanaan
Bab V Mekanisme Pengembangan Optimalisasi Lahan Pekarangan
Bab VI Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya meningkatkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan aset desa, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 85) perlu diubah;
b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa yaitu tentang :
- Tanah Kas Desa
- Tanah bengkok Kepala Desa
- Perpanjangan sewa Tanah Kas Desa
- Peralihan fungsi tanah Kas Desa
- Penghapusan Aset Desa
- Panitia Pengawas Lelangan Tanah Kas Desa
- Ganti Rugi
- Pemindahtanganan Aset Desa
- Panitia Pelaksana Mutasi Tanah Kas Desa
- Tugas Tim Kajian Mutasi Tanah Kas Desa
- Perubahan Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa
66 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2021
PEDOMAN - PENGELOLAAN - DANA TRANSFER KEPADA DESA - PERUBAHAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD 2021/ Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, terdapat perubahan alokasi, penggunaan, dan penyaluran Dana Transfer kepada Desa, sehingga Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa perlu diubah;
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, PMK No.50/PMK.07/2017, Permendagri No.20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, PMK No.17/PMK.07/2021, PERDA Kab.Karanganyar No.17 Tahun 2015, PERDA Kab.Karanganyar No.18 Tahun 2015, PERBUP KARANGANYAR No.2 Tahun 2021;
Dalam perubahan peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan atas peraturan bupati karanganyar nomor 2 tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan dana transfer kepada desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021.
14 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah :
PERDA Kab. Karanganyar No. 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa Perangkat Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah, melalui peningkatan pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah; bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan simplifikasi peraturan perlu penataan urusan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu diubah kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 15.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 diubah.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
