Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Peratnggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Peroerintah Nomor 2 Tahun 2012 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tabun 2014 ; Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nornor 13 Tabun 2010; Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2015; Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat mengenai laporan realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibuktikan secara rigid dan jelas.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2017.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun
2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan
Instansi Pemerintah serta sebagai tindak lanjut surat
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tanggal 28 Juni 2019 perihal Persetujuan Hasil
Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kelas
Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2017;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2019.
334 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan kondisi saat ini, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan, Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Stander Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018, perlu ditinjau kembali; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, ma.ka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pcmerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pernerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Daerab Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2017 .
Peraturan ini memuat mengenai sebagian perubahan yang terlampir dalam peraturan sebelumnya yakni Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 30 Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
30 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Dalam Rangka Peningkatan Stabilitas Wilayah Di Kota Semarang Tahun 2013
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya menjamin keamanan dan
ketertiban serta stabilitas wilayah guna mendukung
kelancaran tugas-tugas penyelenggaran pemerintahan
di Kota Semarang, maka diperlukan upaya peningkatan
stabilitas dalam bentuk pengamanan pada kegiatan-
kegiatan penting dan strategis;
b. bahwa agar pelaksanaan penyelenggaraan pengamanan
dalam rangka peningkatan stabilitas di Kota Semarang
dapat berjalan lancar, maka perlu adanya pedoman
pelaksanaan;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas,
maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan
Dalam Rangka Peningkatan Stabilitas Wilayah di Kota
Semaraag Tahun 2013.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2013
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pengamanan stabilitas daerah, tujuan, ruang lingkup, pembiayaan dan tata cara penggunaan dana pengamanan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2013.
18 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin keadilan, perlindungan
hukum dan kepastian hukum bagr para pemangku
kepentingan dalam penyelenggaraan Sertifikat l,aik
Fungsi Bangunan dan untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 136 ayat (a) dan Pasal 140 ayat {5) Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang
Bangunan Gedung perlu mengatur lebih lanjut tentang
prosedur dan tata cara penerbitan, perpanjangan serta
pencabutan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan
Walikota tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9; Undang-Undang Nomor 1.2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 1994; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2O1O; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2O14; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRTIM/2O10; Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pola umum pengaturan SLF bangunan gedung, penerbitan dan perpanjangan SLF.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2017.
21 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 39 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat
(3) Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 13 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
yang Sudah Kedaluwarsa.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010,Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 T ahun 2008
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, kedaluwarsa, penghapusan piutang pajak dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2011.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaporan, Pembayaran dan Pengawasan Pajak Daerah Melalui Sistem Elektronik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas laporan penerimaan pajak daerah dari wajib pajak, maka dapat dilakukan penungguan atau menempatkan peralatan dengan aplikasi on-line sistem pada objek pajak untuk pelaporan transaksi usaha dan pembayaran pajak melalui sistem elektronik; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pelaporan, Pembayaran dan Pengawasan Pajak Daerah melalui Sistem Elektronik.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/ 19/PBI/2000; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun
2016.
Peraturan ini membahas mengenai tata cara pembayaran, pelaporan , dan pengawasan pajak dengan sistem eletronik.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2018.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2014
13 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berfc1kunya Peraturan Oaerah Kata Semarang Nomor 8 tahun
2006 tentang Penyelenggaraan Reklame, maka untuk memberi arah dalam
pelaksanaennya dipert~kan pedoman teknis operasional dalam bentuk
petunjuk pelaksanaan ; ·
b. bahwa .untuk melaksanakan maksud tersebut di . atas per1u diterbitkan
Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daereh'Kota Semarang No. 8 Tahun 2006 tentang Penyefenggraan RekJame.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Peraturan Pemerfmah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tanun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1981, Peraturan' Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Norrior 17 Tahun
1998, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2000,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 6 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, perencanaan penataan lokasi reklame, tata cara penyelenggaraan reklame, tata cara dan persayaratan penyelenggaraan reklame, persyaratan ijin penyelenggaraan reklame, bank garansi jaminan pembongkaran, masa berlaku, penyelenggaraan reklame, tata cara pendaftaran perusahaan jasa periklanan, kewajiban dan larangan, penetapan objek sewa lahan dan kontribusi reklame, tim pertimbangan reklame, pengawasan dan pengendalian, sanksi, tata cara pencabutan dan pembongkaran reklame, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2009.
14 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Walikota Semarang Nomor 57A Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Secara Swakelola Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 57A Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Secara Swakelola Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemko Semarang, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan pengadaan Pegawai Non ASN secara swakelola di masing-masing perangkat daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Perwal Semarang No 57A Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non ASN secara swakelola di lingkungan Pemko Semarang, perlu ditinjau kembali; bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas, maka perlu membentuk Perwal tentang Perubahan atas Perwal Semarang No 57A Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non ASN secara swakelola di Lingkungan Pemko Semarang;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; UU No 5 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 Tahun 1992; PP No 53 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; Perka BKN No 9 Tahun 2012; Perwal Semarang No 57A Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyisipan Pasal 2A dan Lampiran diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2017.
Peraturan Walikota Semarang Nomro 57A Tahun 2016 diubah.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 73 Tahun 2019
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukam, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukam, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi pelaksanaan
Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota
Semarang, perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota
Semarang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 84
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2016;
Peraturan Walikota Semarang ini mengatur tentang perubahan Pasal 3 ayat (1) huruf g.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2016 diubah.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
