Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

Menemukan 57.675 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANDA ACEH

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perwal banda aceh no 14 tahun 2024.pdf

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, NO.14, BD.2024/NO.14

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANDA ACEH

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka menyesuaikan perhitungan penetapan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengubah Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Banda Aceh; - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Banda Aceh;
- Dasar hukum peraturan Walikota ini adalah : UU Nomor 8 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 5 Tahun 1983; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 35 Tahun 2023; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan Walikota ini mengatur Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Banda Aceh Pasal 1, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 2;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2024.
3

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Abstrak

APBD

Download file:

2024pd0320014.pdf

Perda Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2024.pdf

apbd

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, LD. 2024 (14); 2984 hlm

Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

ABSTRAK:

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, transparan, dan bertanggung ekonomis, jawab efektif, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, dengan berpedoman kepada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Tahun Anggaran 2025. APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp31.692.350.942.267,00

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
2984 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Abstrak

APBD

Download file:

2024perda330514.pdf

apbd

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, LD.2024/No.14

Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2024.
996 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Pengembangan Ekonomi Kreatif

Abstrak

Perekonomian

Download file:

Perda Nomor 14 Tahun 2024_sign.pdf

ekonomi kreatif

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, LD.2024/No.14

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

ABSTRAK:

bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu menggali berbagai macam potensi yang dimiliki, diantaranya melalui ekonomi kreatif; bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah dan meningkatkan daya saing daerah guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan; bahwa untuk memberikan dasar kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, perlu pengaturan tentang pengembangan ekonomi kreatif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaku Ekonomi Kreatif, Ekosistem Ekonomi Kreatif, Penyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Sistem Pemasaran, Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah, Pendataan dan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif, Ruang Kreatif, Kerja Sama, Kelembagaan, Pendanaan, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan, Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024.
20 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Klaten No. 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
PERDA Kab. Klaten No. 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025

Download file:

Perda Klaten Tahun 2024 No 14_ocr.pdf

Rencana Pembangunan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, LD.2023/No.14

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

ABSTRAK:

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu dua puluh tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten wajib menyusun dokumen rencana pembangunan jangka panjang; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang meliputi Ruang Lingkup, Sistematika, Pengendalian Dan Evaluasi, Perubahan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025.
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 dicabut.
223 halaman

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Abstrak

APBD

Download file:

2024pd0320014.pdf

Perda Provinsi Jawa Barat...or 14 Tahun 2024.pdf

apbd

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, LD. 2024 (14); 2984 hlm

Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

ABSTRAK:

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, transparan, dan bertanggung ekonomis, jawab efektif, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, dengan berpedoman kepada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Tahun Anggaran 2025. APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp31.692.350.942.267

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
2984 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

2024 perda demak no 14_OCR.pdf

pelindungan-pekerja-migran

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, LD.2024/NOMOR.14

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

ABSTRAK:

bahwa dalam mendukung pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia di Daerah dalam bekerja untuk mendapatkan jaminan hak, kesempatan, dan memberikan pelindungan bagi setiap warga Daerah tanpa diskriminasi untuk memperoleh jaminan pekerjaan dan penghasilan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan; bahwa belum terdapatnya jaminan perlindungan secara maksimal yang diberikan oleh pemerintah daerah dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia serta pemberdayaan pekerja migran pasca dari luar negeri bagi pekerja yang berasal dari Daerah; bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum atas pelindungan bagi pekerja migran maka diperlukan pengaturan khusus mengenai pelindungan pekerja migran Indonesia yang berasal dari daerah sesuai dengan kewenangannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021.
Didalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pekerja Migran Indonesia Daerah; Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah; Pekerja Migran Indonesia Perseorangan; Kewajiban Dan Larangan; Penyelesaian Perselisihan; LTSA Pekerja Migran Indonesia; Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Tugas Pemerintah Desa; Kerja Sama Dan Sinergitas; Pembinaan Dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2024.
Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
33 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Abstrak

APBD

Download file:

14_APBD 2025.pdf

apbd

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, LD.2024/No.14

Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

ABSTRAK:

bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan kemanfaatan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah sehingga harus disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyusunan APBD tahun anggaran 2025 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2024.
10 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Perekonomian

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Sukoharjo No. 1 Tahun 2014 tentang Kepariwisataan

Download file:

Perda Sukoharjo Nomor 14 ... 2024_signed_OCR.pdf

kepariwisataan-ekonomi-kreatif

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, LD.2024/NOMOR.14

Peraturan Daerah (Perda) tentang Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif

ABSTRAK:

bahwa Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif merupakan industri yang potensial dan strategis untuk dapat menopang ketahanan ekonomi, memajukan pembangunan Daerah, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing masyarakat lokal, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja; bahwa perkembangan industri Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan adanya perubahan dan inovasi di bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang mampu mendorong pertumbuhan pelaku usaha Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif di Daerah; bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kepariwisataan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023.
Didalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kewenangan Pemerintah Daerah; Pelindungan Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif; Objek Dan Daya Tarik Wisata; Perizinan Berusaha; Hak Dan Kewajiban; Pelaku Usaha Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif; Pengembangan Ekosistem Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif; Kerja Sama Dan Sinergitas; Penghargaan; Badan Promosi Pariwisata Daerah Dan Komite Ekonomi Kreatif; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan Dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2024.
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kepariwisataan dicabut.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
39 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga Tahun 2025-2045

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2021 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2021-2046

Download file:

Perda Salatiga Tahun 2024 No 14.pdf

Kependudukan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, LD.2024/NO.14

Peraturan Daerah (Perda) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga Tahun 2025-2045

ABSTRAK:

bahwa pembangunan kependudukan merupakan kebijakan dan program pembangunan di bidang kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan data dan administrasi kependudukan yang berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam melaksanakan pembangunan kependudukan diperlukan grand design pembangunan kependudukan dalam kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan yang merujuk pada dokumen pembangunan nasional dan daerah; bahwa untuk memberikan landasan hukum dan arah kebijakan pembangunan kependudukan di Daerah diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga Tahun 2025-2045 yang meliputi Arah Kebijakan Dan Strategi, Pelaksanaan, Monitoring Dan Evaluasi, Kerja Sama, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025.
Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2021 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2021-2046 dicabut.
111 halaman

First
Previous
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT