Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pernerintah
Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembentukan produk
hukum daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir, perlu mengganti Peraturan
Bupati Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6& Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022; Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Neger Nomor 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 10 (sepuluh) Bab dan 45 (empat puluh lima) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Produk Hukum Daerah; Pembentukan Peraturan Daerah; Pembentukan Peraturan Bupati; Pembentukan Keputusan Bupati; Penetapan Dan Pendokumentasian, Penomoran, Pengundangan Dan Autentifikasi; Partisipasi Masyarakat; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memenuhi kebutuhan dibidang informasi hukum diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; b. bahwa dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan pemerintah Daerah penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dengan tertib, teratur dan terselenggara dengan baik; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2014; PERMENHUMHAM No. 8 Tahun 2019.
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.
10 Halaman
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2019
PERBUP Kab. Pati No. 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2009 tentang Izin
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2009 tentang Tata
Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan
Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi
Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha
dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen
Lingkungan Hidup
Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2012 tentang
Analisis Dampak Lalu Lintas
Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin
Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Izin
Air Tanah
Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8
Tahun 2012 tentang Izin Gangguan
Peraturan Bupati Pati Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan
Gedung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Pati
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil
dan makmur, Pemerintah Daerah perlu melakukan
berbagai upaya untuk memberikan pelayanan secara
optimal kepada masyarakat; bahwa untuk mendukung kebijakan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
dan Peraturan Pelaksanaannya serta peraturan perundangundangan lainnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Pati yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum; bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,
maka perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan
Gedung berupa Persetujuan Bangunan Gedung sehingga
Peraturan Bupati Pati Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan
Gedung dan Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Pati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
sudah tidak sesuai dan perlu dicabut; bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun dilakukan melalui
Perizinan Berusaha sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor
44 Tahun 2009 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun, dan Peraturan Bupati Pati Nomor
64 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan
Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan
Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah
Daerah sudah tidak sesuai dan perlu dicabut; bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka penyusunan
Dokumen Lingkungan Hidup diajukan melalui sistem
informasi dokumen lingkungan hidup sehingga Peraturan
Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha
dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha
dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen
Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dan perlu dicabut;
bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, maka ketentuan mengenai Analisis
Dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan analisis mengenai
dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan
lingkungan hidup atau upaya pemantauan lingkungan
hidup dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha
sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2012
tentang Analisis Dampak Lalu Lintas sudah tidak sesuai
dan perlu dicabut; bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka
kewenangan pengelolaan air tanah menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sehingga
Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Izin
Air Tanah sudah tidak sesuai dan perlu dicabut; bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati, maka Izin Gangguan
tidak memiliki landasan hukum sehingga Peraturan Bupati
Pati Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan
Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Bupati Pati Nomor
12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin
Gangguan sudah tidak sesuai dan perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f,
huruf g dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pencabutan Peraturan Bupati Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2009, Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2014, Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2015, dan Peraturan Bupati Pati Nomor 67 Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2009, Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2014, Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Pati Nomor 67 Tahun 2017.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah juntco Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pemerintah Daerah perlu membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik; bahwa Peraturan Bupati Demak Nomor 18 Tahun 2009 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Demak sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan teknologi informatika sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah
Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pengelolaan
Bab IV Pembinaan dan Pengawasan
Bab V Pendanaan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2014.
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009 dicabut.
8 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 42, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 31018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 7 PP No. 33 Tahun 2012, perlu diatur pembentukan organisasi jaringan dokumentasi dan
informasi hukum dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Provinsi DKI Jakarta serta mengganti KEPGUB No. 174 Tahun 2002 yang sudah tidak selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan PERGUB tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permendagri No. 2 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; serta Permenhukham No. 8 Tahun 2019.
PERGUB ini berisi tentang pembentukan, tugas, dan fungsi JDIH, organisasi JDIH Provinsi, pengelolaan sistem informasi JDIH, pembinaan dan pengawasan, serta pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2022.
Pada saat PERGUB ini mulai berlaku, KEPGUB No. 174 Tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PERGUB ini terdiri atas 8 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Kabupaten Malang Tahun 2022 No 26 Seri D; https://jdih.malangkab.go.id/sites/default/files/produk-hukum2/Perbup%2026%20Tahun%202022.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Malang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta guna meningkatkan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi hukum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Malang;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022:
UU No 5 Tahun 2014:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019:
PP No 12 Tahun 2017:
Perpres No 33 Tahun 2012:
Perpres No 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 76 Tahun 2021:
Permendagri No 2 Tahun 2014:
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:
Permenkum HAM No 2 Tahun 2013:
Perda Kab. Malang No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda kab. Malang No 9 Tahun 2016.
Mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum:
2. JDIH Kabupaten Malang:
3. Pembinaan dan Pengawasan:
4. Pendanaan:
5. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
