Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 987 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2015

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Waskita Karya Tbk

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 29 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1965

Pendirian Perusahaan Pos Dan Giro

BUMN Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 24 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro
PP No. 9 Tahun 1978 tentang Perusahaan Umum Pos Dan Giro

Mencabut :

PP No. 240 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos Dan Telekomunikasi

Download :
pp no 029 tahun 1965.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1969

Penyediaan Wilayah Kuasa Pertambangan Kepada Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Nasional (P.N. Pertamina)

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mencabut :

Mencabut Kepres No 577 Tahun 1961; Mencabut Kepres No 578 Tahun 1961; Mencabut Kepres No 117 Tahun 1963; Mencabut Kepres No 118 Tahun 1963; Mencabut Kepres No 16 Tahun 1964; Mencabut Kepres No 17 Tahun 1964; Mencabut Kepres No 18 Tahun 1964; Mencabut Kepres No 169 Tahun 1964; Mencabut Kepres No 120 Tahun 1968 Jo. Kepres No 15 Tahun 1968.

Download :
pp no 029 tahun 1969.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1984

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Amarta Karya

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP NO 29 TH 1984.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 29 Tahun 2019

Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

BUMN BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Standar/Pedoman Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download :
perbup-no-29-tahun-2019-1617360188.pdf

Abstrak

Tanggung-Jawab-Sosial-Perusahaan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD. 2019/No.29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupeten Kampar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-O5/MBU/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Riau Namor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2012;
Dalam Peraturan ini berisi 10 (sepuluh) bab dan 27 (dua puluh tujuh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud Dan Tujuan; Asas; Program Dan Bidang Kerja TSP; Mekanisme Dan Prosedur Pelaksanaan Program TSP; Kelembagaan TSP; Perencanaan, Pengawasan Dan Pelaporan; Penghargaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2019.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1993

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Kalimantan Timur

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP No. 30 Th 1993.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1965

Pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 36 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi

Mencabut :

PP No. 240 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos Dan Telekomunikasi

Download :
pp no 030 tahun 1965.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 1958

Penetapan Bagian IVA (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-Perhitungan MengenaiPerusahaan-Perusahaan dan Jawatan-Jawatan (Pemerintah) yang Mempunyai Pengurus Sendiri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN BUMN

Download :
UU Nomor 30 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan -Bagian- IVA-Urusan- Penyelenggaraan-Keuangan -pengurus-anggaran

1958

Undang-undang (UU) NO. 30, LN. 1958 No. 80, LL SETNEG : 15 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian IVA (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-Perhitungan MengenaiPerusahaan-Perusahaan dan Jawatan-Jawatan (Pemerintah) yang Mempunyai Pengurus Sendiri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:

-
Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
BAB I (Pengeluaran)4A.1Pinjaman-pinjaman uang yang telah di-buat.................................647.622.8004A.2Pinjaman-pinjaman uang yang diberikan23.800.0004A.3Pengeluaran berkenaan dengan cadang-an dari untung yang timbul karenapenetapan baru dari harga persediaanemas Bank Indonesia..................Memori4A.4Pengeluaran berhubung dengan pembe-lian alat-alat pembayaran luar Negeriyang berada di luar Negeri, kepunyaandaerah-daerah Swatantra..............Memori4A.5Penyertaan-penyertaan................11.000.0004A.6Kewajiban-kewajiban yang timbul darijaminan-jaminan Pemerintah........9.250.0004A.7Uang muka......................100.000.0004A.8Perusahaan-perusahaan dalam arti Ind.Bedrijvenwet....................1.024.618.3504A.9Pengeluaran lain-lain yang tak tersangkaMemoriJumlah ............1.816.291.150(Satu milyard delapan ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluhsatu ribu seratus lima puluh rupiah) Bagian IV A, Bab II Penerimaan. dari anggaran Republik Indonesia untuktahun dinas 1955 mengenai Urusan Penyelenggaraan Keuangan danPerhitungan-perhitungannyamengenaiPerusahaan-perusahaandanJawatan-jawatan (Pemerintah) yang mempunyai Pengurus Sendiri

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955.
-
-
15

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1984

Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara pada Pelabuhan Udara Polonia di Medan dan Juanda di Surabaya untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura Serta Pengembalian Sebagian Kekayaan Perusahaan Umum Angkasa Pura Kepada Negara

BUMN Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PP NO 30 TH 1984.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2023

Penggabungan Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta ke dalam Perusahaan Umum (Perum) DAMRI

BUMN

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 91 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta

Download :
PP Nomor 30 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Penggabungan - Perusahaan Umum - Perum - Pengangkutan Penumpang Djakarta - DAMRI

2023

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 30, LN.2023/No.76, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penggabungan Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta ke dalam Perusahaan Umum (Perum) DAMRI

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan konektivitas nasional guna mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas penyelenggara jasa transportasi jalan yang berkelanjutan, serta menyediakan layanan transportasi yang terstandardisasi guna meningkatkan kepuasan bagi pelanggan, perlu melakukan penggabungan Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta ke dalam Perusahaan Umum (Perum) DAMRI.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; dan PP Nomor 43 Tahun 2005.
PP ini mengatur mengenai Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1981 tentang Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta, yang selanjutnya diatur kembali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta digabungkan ke dalam Perusahaan Umum (Perum) DAMRI yang statusnya sebagai Perusahaan Umum (Perum) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Angkutan Motor "DAMRI" Menjadi Perusahaan Umum (Perum), yang selanjutnya diatur kembali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) DAMRI.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
Terhitung sejak tanggal mulai berlakunya penggabungan, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 180), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 4 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 1965.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 1969.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 1984.