Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 275 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, serta dalam rangka memberikan regulasi dalam pengaturan teknis pelaksanaan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, perlu adanya pedoman tata cara pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap;
Mengatur tentang pendirian dan pengelolaan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
75 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 287, BD.2007/No.11 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan
pelaksanaan Alokasi Dana Desa serta mempermudah
dalam penetapan pemberian dana kepada desa maka
perlu dilakukan pengaturan kebijakan pelaksanaan
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu
ditetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana
Desa dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001
Nomor 11;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun
2002.
Peraturan ini memuat Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana
Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2007.
33 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 288 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Perbup merupakan kebijakan pemerintah daerah dan merupakan satu kesatuan dari sistem hukum nasional sehingga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, koordinasi penerapan standar pelayanan minimal di daerah yang meliputi penerapan, pemantauan dan evaluasi serta penanganan isu dan permasalahan penerapan standar pelayanan minimal harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2019 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 2 Tahun 2018; Permendagri No. 59 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2019 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2022.
3 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 291 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 291, BD.2007/No.12 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan program Ketahanan Pangan Nasional; bahwa agar penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai di tingkat petani, dipandang perlu ditetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2007; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995;Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2005 ;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/
OT.140/12/2006;Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
521.3.05/27 Tahun 2004;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
15 Tahun 2003.
Peraturan ini memuat peruntukan pupuk bersubsidi;kebutuhan pupuk dan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi;cadangan pupuk bersubdisi;penyaluran dan HET;pengawasan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2007.
10 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 296 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik
ABSTRAK:
bahwa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dalam rangka pembentukan peraturan daerah harus memenuhi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis serta memenuhi persyaratan proses yang aspiratif, memenuhi teknis perancangan dan materi muatan yang baik, Dan bahwa untuk memenuhi maksud rancangan peraturan daerah yang baik perlu disertai dengan kajian yang komprehensif mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, dan arah pengaturan yang dituangkan dalam Naskah Akademik; Sehingga dalam penyusunan Naskah Akademik serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah, perlu dibuat petunjuk teknis penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah yang dapat dijadikan pedoman yang berdayaguna dan berhasilguna bagi pemrakarsa/lembaga yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam proses pembentukan rancangan peraturan daerah; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah
Akademik.
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008.
Ketentuan Umum, Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup,Kegunaan Naskah Akademik, Substansi,Bentuk Format dan Isi Akademik, Tahapan penyusunan Naskah Akademik, Wewenang Penyusunan Naskah Akademik, Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan, Naskah Akademik, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2009.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 310 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pengaturan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 315 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan pasal 33 ayat (3) maka perlu menetapkan Perbup tentang tata cara penerapan sanksi Administratif di bidang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968 ; UU No. 41 Tahun 2009 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 1 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 25 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 2012; Permen Pertanian No. 07/Permentan /OT. 140/2/2012 Tahun 2012; Perdaprov Jabar No. 27 Tahun 2010;Perda kab. Karawang No. 2 Tahun 2013; Perda kab. Karawang No. 1 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penerapan Sanksi Administratif, Penertiban Sanksi Administratif, Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2023.
13 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
