Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 189 peraturan dalam 0,015 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 112 Tahun 1967

Mengalihkan Pertanggungan Jawab Penyelesaiaan Normalisasi Hubungan Republik Indonesia/Malaysia Dari Komando Tertinggi Ke Presidium Kabinet

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Keppres No 112 Tahun 1967.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019

Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan

Mencabut :

eraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah

Download :
Permenlu No. 3 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2020

Tata Cara Penyusunan Analisis Dampak Regulasi Dan Pelaksanaan Kewajiban Internasional

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Perka BSN No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Tentang Notifikasi Dan Penyelisikan Dalam Kerangka Pelaksanaan Agreement On Technical Barriers To Trade World Trade Organization (TBT,- WTO)

Download :
Peraturan BSN 8 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 97 Tahun 1954

Delegasi Indonesia dalam Konperensi Karet Internasional di Colombo

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Keppres No.97 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 19 Tahun 2020

Tata Kelola Data Diplomasi Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan Republik Indonesia

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Permenlu No. 19 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 2022

Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan

Mengubah :

KEPPRES No. 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022
KEPPRES No. 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022

Download :
Keppres Nomor 3 Tahun 2022.pdf

Abstrak

perubahan - Panitia Nasional - Penyelenggara - Presidensi G20 Indonesia - Tahun 2022

2022

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 3, jdih.setneg.go.id: 15 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022

ABSTRAK:

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, perlu menyesuaikan kembali susunan Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Keppres Nomor 12 Tahun 2021.
Keppres ini menetapkan beberapa perubahan pasal dalam Keppres Nomor 12 Tahun 2021. Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 terdiri atas Pengarah, Ketua, Penanggung Jawab Bidang, Tim Asistensi dan Kemitraan, Koordinator Harian, dan Sekretariat.

CATATAN:

Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2022.
Keppres ini mengubah Keppres Nomor 12 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1950

Hubungan Ekonomi Luar Negeri

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
PP No 30 th 1950.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2015

Kontingen Garuda Satuan Tugas Helikopter MI-17 Tentara Nasional Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Mali

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Perpres Nomor 78 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 2023

Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada the Association of Southeast Asian Nations Tahun 2023

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan

Mengubah :

KEPPRES No. 5 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada the Association of Southeast Asian Nations Tahun 2023

Download :
Keppres Nomor 10 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Panitia Nasional - Keketuaan Indonesia - the Association of Southeast Asian Nations - Tahun 2023 - perubahan

2023

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 10, jdih.setneg.go.id: 9 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada the Association of Southeast Asian Nations Tahun 2023

ABSTRAK:

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada the Association of Southeast Asian Nations Tahun 2023, perlu melakukan penyesuaian dalam susunan Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada the Association of Southeast Asian Nations Tahun 2023.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 37 Tahun 1999; UU Nomor 38 Tahun 2008; Perpres Nomor 53 Tahun 2020; dan Keppres Nomor 5 Tahun 2023.
Keppres ini mengubah ketentuan Pasal 5 dalam Keppres Nomor 5 Tahun 2023 terkait susunan Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada the Association of Southeast Asian Nations Tahun 2023.

CATATAN:

Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023.
Keppres ini mengubah Keppres Nomor 5 Tahun 2023.
Lampiran file: 9 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 34 Tahun 1997

Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Lima, Peru

Ketatanegaraan, Kenegaraan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Keputusan_Presiden_no_34 TH 1997.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 1950.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2015.